TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kecaman publik terhadap program makan bergizi gratis (MBG) serta sejumlah kebijakan problematik di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.
Aksi-aksi unjuk rasa terus berlangsung di berbagai kota, mengusung tuntutan yang sama tentang evaluasi program dan perbaikan ekonomi.
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-DIY menggelar aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, pada Jumat (19/6/2026) sore.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) BEM DIY Muhammad Ilham, menyampaikan ada delapan tuntutan yang disuarakan pada unjuk rasa Jumat sore dan menyoroti beberapa program strategis Presiden Prabowo Subianto, termasuk MBG.
"Dalam kajian kami, harapannya itu bisa dievaluasi total terkait program itu karena kami menemukan fakta di lapangan bahwa program ini tidak sesuai sasaran dan perlu dievaluasi dan dikoreksi," jelas Ilham.
Kemudian, program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di mana beberapa titik lokasi pembangunannya tidak strategis untuk mendukung perputaran ekonomi.
Mahasiswa juga mendesak segera disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, RUU masyarakat adat, RUU Perlindungan Aktivis, dan beberapa tuntutan lain.
Mereka juga menyuarakan tuntutan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis.
"Harapannya pendidikan gratis itu segera diwujudkan karena kita mengetahui kenaikan SPP di setiap kampus ini mencekik rakyat," tegas Ilham.
Baca juga: Bakal Kembali Demo Pekan Depan, Aliansi BEM DIY Akan Bawa Massa Lebih Banyak
Suasana sempat memanas ketika massa aksi kecewa lantaran hanya ditemui oleh dua perwakilan legislator.
Mereka memaksa masuk ke ruang rapat DPRD DIY untuk mengajak berdialog seluruh anggota dewan yang berjumlah 55 orang. Aparat kepolisian mencoba menahan para mahasiswa.
"Kami ingin menemui seluruh anggota dewan di sini (DPRD DIY), bukan hanya dua orang saja," tegas salah satu orator.
Setelah lebih kurang 20 menit tertahan di depan pintu ruang rapat, mereka kembali turun ke halaman lobi DPRD DIY.
Beberapa peserta aksi hendak membakar dua ban bekas, namun tiba-tiba disambar seseorang berbaju merah, hingga memicu ketegangan.
Setelah situasi terkendali, massa aksi melanjutkan orasinya meski negosiasi dengan pihak DPRD DIY tak juga menemui kesepakatan.
Hingga Jumat petang pukul 17.46 WIB massa aksi masih bertahan di halaman gedung DPRD DIY.
Sekitar jam 18.15 WIB, mahasiswa sepakat mengakhiri aksi dan mulai meninggalkan halaman kantor DPRD DIY, dan berjanji kembali pada Selasa pekan depan.
Komitmen itu telah disepakati antara para mahasiswa dengan perwakilan Sekretariat DPRD DIY.
"Dan, kita sudah sepakat bahwasanya ketika di hari Selasa, kita akan turun menggalang massa dan eskalasi massa yang akan banyak untuk menagih janji-janji komitmen menghadirkan seluruh fraksi yang ada di DPRD," ungkap Koordinator Ali, Faturohman Djaguna.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DIY, Yudi Ismono, menyampaikan pihaknya hanya sebatas melaporkan kepada pimpinan dewan mengenai permintaan mahasiswa untuk menghadirkan seluruh fraksi.
Yudi menegaskan keputusannya nanti apakah direalisasikan tergantung pada pimpinan di DPRD DIY.
"Semua nanti tergantung pada pimpinan karena kan alur atau kinerja prosedur kita kan kalau politik dari pimpinan. Saya itu hanya mengamankan aset sebetulnya," tutup Yudi.
Hilang pekerjaan
Di hari yang sama, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY juga menggelar aksi damai di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Dua pesan terpampang pada deretan poster yang dibentangkan massa: desakan "Adili Koruptor" bersanding erat dengan rintihan "Sistem rusak bisa diperbaiki, pekerjaan hilang kemana harus cari?".
Aliansi Relawan Peduli Bangsa menyuarakan tuntutan agar penegak hukum menindak tegas pelaku korupsi, tanpa mengorbankan program MBG sebagai sumber penghidupan bagi 16.000 relawan.
Koordinator Lapangan Aliansi Relawan Peduli Bangsa DIY, Raihan Ervan, menegaskan bahwa ada tiga poin krusial yang mendasari gerakan mereka hari ini.
"Pertama, program MBG tetap berjalan. Yang kedua, adili para koruptor, karena yang di bawah itu kita mencari uang di sini. Enggak bisa dari tempat lain, karena keterbatasan dari umur maupun dari strata pendidikan. Yang ketiga, kami mau, persatuan Negara Indonesia tetap ada," terangnya.
Bagi para relawan MBG, eksistensi program itu bukan sekadar urusan pemenuhan gizi nasional, melainkan instrumen vital yang menggerakkan roda ekonomi keluarga miskin.
Keterbatasan usia produktif dan tingkat pendidikan membuat posisi lowongan kerja di program ini menjadi tumpuan utama yang sulit digantikan oleh sektor lain.
Ketika ditanya mengenai dampak konkret program tersebut selama ini bagi masyarakat bawah, Ervan menjelaskan situasi di lapangan.
"Dari relawan itu, mendapatkan gaji dari MBG. Dan itu menghidupi beberapa—banyak keluarga. Dari yang anaknya tidak bisa sekolah, menjadi bisa sekolah sekarang," katanya.
Ervan menambahkan bahwa di wilayah DIY saat ini terdapat sedikitnya 16.000 relawan yang menggantungkan nasib dan siap mencurahkan tenaga mereka untuk kelangsungan MBG.
Kekhawatiran akan berhentinya program akibat salah kelola anggaran atau korupsi memicu resistensi yang kuat dari aliansi pekerja ini.
Tritura
Di Jakarta, mahasiswa dari beberapa kampus juga berunjuk rasa pada Jumat di depan Gedung DPR RI, Jakarta.
Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa Universita Trsakti mengusung sejumlah tuntutan yang mereka sebut sebagai "Tritura Kembali" atau Tiga Tuntutan Rakyat, yang mencakup isu ekonomi, evaluasi kinerja pemerintah, hingga supremasi sipil.
Ketiga tuntutan tersebut memiliki sejumlah poin turunan. Poin turunan tersebut akan menjadi sorotan selama aksi demo di depan DPR nanti.
Turunannya, pertama, tuntutan pemulihan ekonomi dan politik nasional.
Pada tuntutan ini, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM bersubsidi, serta menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Sementara itu, dalam tuntutan pemberantasan inkompetensi pejabat publik, mahasiswa meminta pemerintah menghentikan sementara dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
Selain itu, mereka juga menyoroti komunikasi pemerintah yang dinilai perlu diperbaiki agar kebijakan yang diambil dapat dipahami masyarakat secara lebih baik.
Dalam tuntutan pengembalian supremasi sipil, mahasiswa menyatakan penolakan terhadap UU Polri.
"Tolak UU Polri, bebaskan seluruh tahanan politik, hentikan represivitas aparat serta militerisme di Indonesia Timur dan ranah sipil, serta tolak PSN yang tidak berpihak kepada rakyat," ujar Menlu Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti, Arief.
Supremasi sipil
Sementara itu, Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Esa Unggul di aksi yang sama menyuarakan empat tuntutan kepada pemerintah dan lembaga negara.
"Kita sudah melaksanakan konsolidasi selama satu minggu terakhir. Dan kita menyimpulkan ada empat poin tuntutan besar hari ini," ujar Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul, David Sondakh.
Tuntutan pertama adalah meminta pemerintah untuk terus menegakkan supremasi sipil.
Menurut mahasiswa, nilai-nilai sipil saat ini semakin dimasuki oleh militerisme.
Tuntutan kedua, mahasiswa meminta pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk mengaudit berbagai bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme di seluruh sektor Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Evaluasi semua yang bisa dievaluasi," tutur David.
Selanjutnya, mahasiswa mendesak pemerintah membangun komunikasi publik yang lebih baik. David menilai pola komunikasi sejumlah pejabat negara kerap menimbulkan polemik.
Ia mencontohkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sempat menyinggung bahwa warga desa tidak membutuhkan uang dolar.
Adapun tuntutan keempat adalah meminta lembaga pemerintahan memastikan fungsi check and balance tetap berjalan.
"Karena yang kita lihat per hari ini, DPR tidak menjalankan fungsi check and balance dengan baik," tutur David.
Ia mencontohkan adanya dugaan korupsi dalam program MBG yang memiliki alokasi anggaran besar.
Menurut dia, kasus tersebut mengindikasikan adanya kelalaian dalam fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif.
Massa aksi kemudian ditemui oleh dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa. (hda/han/aka/kpc)
