TRIBUNKALTIM.CO - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memberikan klarifikasi mengenai badai pemadaman listrik bergilir yang belakangan ini dikeluhkan oleh masyarakat di berbagai daerah.
Bahlil menegaskan bahwa persoalan tersebut sama sekali bukan dipicu oleh isu kelangkaan atau kekurangan pasokan batu bara.
Menurut Bahlil, berdasarkan hasil evaluasi, akar masalah dari lumpuhnya aliran listrik di sejumlah wilayah justru terletak pada aspek kendala teknis operasional pembangkit, manajemen pemeliharaan (maintenance), serta pasokan spesifik komoditas batu bara kalori menengah.
Baca juga: Harga Pertalite dan Biosolar Juga Akan Naik Susul Pertamax? Begini Penjelasan Bahlil Lahadalia
Secara umum, pemerintah menjamin bahwa ketahanan energi dan ketersediaan batu bara nasional untuk menyuplai kebutuhan pembangkit listrik berada dalam kondisi yang sangat aman dan mencukupi.
Guna meluruskan informasi yang simpang siur di publik, Bahlil membeberkan perbandingan data antara kebutuhan riil tahunan PT PLN (Persero) dengan realisasi penugasan serta kontrak yang telah berjalan.
Total kebutuhan batu bara untuk operasional seluruh pembangkit listrik PLN mencapai kisaran 154 juta metrik ton per tahun.
Melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pemerintah telah memberikan penugasan wajib kepada perusahaan pemegang konsesi tambang dengan total target produksi mencapai 180 juta hingga 190 juta metrik ton.
Dari total alokasi yang disiapkan pemerintah, manajemen PLN tercatat telah sukses mengamankan kontrak pengadaan fisik sebesar 134 juta metrik ton.
“Batu bara tidak ada kelangkaan. Masalah yang disampaikan PLN itu adalah mereka kekurangan medium kalori, khususnya dengan spesifikasi sekitar 5.200 kalori. Tapi itu kan teknis mereka (PLN). Sama maintenance masalahnya,” tegas Bahlil saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6/2026).
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Golkar ini mengingatkan publik mengenai batasan wewenang dan pembagian kerja (tata kelola) di sektor ketenagalistrikan nasional.
Pemerintah memegang peran penuh di wilayah hulu untuk memastikan ketersediaan alokasi dan mendorong pemenuhan kontrak payung antara korporasi tambang dan BUMN.
Baca juga: Disertasi Doktor UI Dikritik, Bahlil Lahadalia Klaim Konsepnya Kini Dipakai Jadi Kebijakan Negara
Namun, begitu urusan kontrak selesai dilaksanakan, maka seluruh tanggung jawab teknis terkait operasional sistem distribusi, rantai pasok logistik, hingga keandalan unit pembangkit sepenuhnya menjadi ranah mutlak manajemen PLN.
Bahlil menambahkan bahwa sebagian besar gangguan intermiten di lapangan dipicu oleh faktor internal PLN, termasuk kesiapan sistem mekanis dan jadwal pemeliharaan berkala yang tidak termitigasi dengan cepat.
Kendati pelaksanaan teknis berada di tangan operator, Kementerian ESDM menyatakan tidak akan tinggal diam dan berjanji akan terus melakukan pengawasan ketat secara berkala.
Langkah ini ditempuh demi menjaga keandalan pasokan listrik nasional sekaligus meminimalkan kerugian aktivitas ekonomi masyarakat.
Bahlil mengaku rutin menggelar rapat koordinasi dan membangun komunikasi langsung dengan jajaran direksi PLN untuk memantau eskalasi di lapangan, seraya menekankan bahwa pemadaman listrik yang dikeluhkan warga tidak boleh bertransformasi menjadi masalah kronis yang berulang.
“Kami terus melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan masyarakat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Kementerian ESDM. Kami adalah regulator dan pengawas. Eksekusinya ada di PLN,” pungkas Bahlil.
Bahlil Lahadalia memberikan ultimatum kepada PT PLN (Persero) agar segera melakukan langkah-langkah terukur untuk mencegah terulangnya pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat di berbagai daerah.
Baca juga: Menkeu Purbaya Kucurkan Dana Segar Rp 14 Triliun untuk Kementeriannya Bahlil Lahadalia
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak menginginkan gangguan pasokan listrik kembali terjadi karena listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia secara andal.
Karena itu, ia meminta PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional untuk mempercepat upaya mitigasi dan perbaikan.
“Saya sudah menyampaikan kepada PLN agar segera melakukan langkah-langkah terukur supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat,” kata Bahlil, Jumat (20/6/2026).
Menurut Bahlil, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap kinerja PLN menyusul munculnya keluhan masyarakat terkait gangguan listrik dalam beberapa waktu terakhir.
Bahkan, di tengah perjalanan menuju lokasi kegiatan, ia mengaku masih berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk membahas langkah-langkah penanganan yang harus segera dilakukan.
Ia menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan sejumlah persoalan yang disampaikan PLN lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis operasional.
Salah satunya adalah kebutuhan peralatan dan dukungan teknis untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan.
“Mitigasinya adalah kami melakukan rapat evaluasi dan kontrol kepada PLN. Masalah yang disampaikan PLN itu lebih kepada persoalan teknis mereka,” katanya lagi.
Baca juga: BBM Tidak Naik per 1 April 2026, Bahlil Lahadalia: Kalau Naik, Harganya Tidak Terlalu Jauh
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan teknis tersebut.
Sebagai penyedia layanan listrik nasional, PLN harus memastikan sistem kelistrikan berjalan optimal dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan.
Ia juga menekankan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, peringatan kepada PLN telah disampaikan agar berbagai gangguan yang berdampak pada masyarakat dapat segera diatasi.
“Pemerintah tegas. Saya sudah kurang tegas apa lagi, sudah kita kasih ultimatum begitu. Tinggal teknis implementasinya di PLN,” kata Bahlil.
Dalam kesempatan itu, Bahlil juga meluruskan anggapan yang berkembang di masyarakat terkait pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan PLN dalam sektor kelistrikan.
Ia menegaskan bahwa Kementerian ESDM bertugas sebagai regulator dan pengawas, sementara operasional penyediaan listrik sepenuhnya dijalankan oleh PLN.
“Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Ketenagalistrikan dan bukan Kementerian ESDM. Kami membuat regulasi dan melakukan pengawasan. Yang mengeksekusi di lapangan adalah PLN,” ujarnya.
Baca juga: Isu BBM Naik Ramai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Pertamina Buka Suara
Karena itu, lanjut Bahlil, setiap gangguan operasional harus segera ditangani oleh PLN melalui langkah-langkah teknis yang tepat.
Pemerintah akan terus memantau dan meminta laporan berkala guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.
Selain menyoroti persoalan pemadaman, Bahlil juga memastikan bahwa gangguan listrik yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan batu bara.
Menurut dia, pasokan energi primer untuk pembangkit listrik nasional dalam kondisi aman dan telah disiapkan sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi energi dan pengelolaan operasional sistem kelistrikan berjalan dengan baik agar tidak memicu gangguan pelayanan.
Bahlil berharap PLN dapat segera menindaklanjuti arahan pemerintah dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengantisipasi berbagai potensi gangguan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus menjamin pasokan listrik yang andal di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebagai Menteri ESDM yang membidangi energi, tugas saya adalah melakukan pengawasan dan meminta kepada PLN sebagai eksekutor listrik untuk melakukan percepatan mitigasi yang terukur agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik,” kata Bahlil. (*)
