TRIBUNNEWSBOGOR.COM -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak manajemen sekolah swasta untuk membuka akses selebar-lebarnya bagi para siswa dari keluarga kurang mampu yang belum beruntung diterima di sekolah negeri pada tahun ajaran 2026/2027.

Menurut Dedi, peran aktif sekolah swasta saat ini sangat penting dan krusial agar tidak ada lagi anak di Jawa Barat yang gagal melanjutkan jenjang pendidikan ke tingkat SMA atau SMK hanya karena keterbatasan kuota daya tampung di sekolah negeri.

Sebagai kompensasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri telah menyiapkan alokasi anggaran bantuan subsidi biaya pendidikan khusus bagi para siswa yang nantinya menempuh pendidikan di sekolah swasta tersebut.

Pada tahun pertama berjalan, skema bantuan yang direncanakan yakni sebesar Rp 2,7 juta per siswa.

Rincian dana tersebut dialokasikan senilai Rp 1,5 juta untuk Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), serta ditambah bantuan biaya operasional pendidikan sebesar Rp 100.000 per bulan atau setara Rp 1,2 juta per tahun.

Mantan Bupati Purwakarta itu sangat berharap pihak yayasan pengelola sekolah swasta bisa menyambut baik dan menerima skema kerja sama taktis yang ditawarkan oleh pemerintah daerah ini sehingga jumlah siswa yang tertampung bisa lebih masif.

"Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi menambah rombel di sekolah negeri tidak boleh, tetapi di sisi lain, sekolah swasta ditawari kerja sama dengan anggaran sekian tidak mau," ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (20/6/2026).

Pemprov Jabar Larang Tambah Rombel Negeri

Dedi menjelaskan, tanpa adanya dukungan penuh dan sinergi dari pihak sekolah swasta, banyak anak-anak dari klaster keluarga kurang mampu terancam putus sekolah secara eksponensial lantaran terdepak dari sistem seleksi sekolah negeri.

Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa jajaran Pemprov Jabar akan terus berupaya keras memastikan agar seluruh anak usia sekolah di wilayah Jawa Barat tetap memiliki kesempatan yang sama rata untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak.

Menurut analisis Dedi, para siswa yang berasal dari latar belakang keluarga ekonomi mampu pada umumnya sudah menyiapkan rencana matang dan pilihan alternatif untuk bersekolah di sekolah swasta favorit sejak awal.

Sementara itu, untuk kelompok siswa lainnya yang terkendala biaya, mayoritas telah dipetakan melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk difokuskan melanjutkan pendidikan gratis di sekolah-sekolah negeri.

Dedi berharap, jalinan kerja sama strategis antara pemerintah dan swasta ini dapat menjadi solusi jitu jangka panjang guna mengurai benang kusut PPDB, sehingga seluruh siswa tetap bisa melanjutkan sekolah tanpa perlu terkendala biaya mahal maupun keterbatasan ruang kelas di sekolah negeri.

"Murid yang ekonominya tidak mampu dapat memiliki akses pendidikan yang sama seperti murid dengan latar belakang keluarga mampu," kata Dedi.

Sumber: Kompas.com