TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aliansi Masyarakat Kalbar menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah memberikan manfaat bagi sejumlah kelompok masyarakat di Kalimantan Barat.
Meski demikian, mereka meminta pelaksanaan program tersebut dievaluasi dan dibenahi agar berjalan lebih baik dan tepat sasaran.
Koordinator Aliansi Masyarakat Kalbar, Majidah, menyatakan dukungannya terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden RI, Prabowo Subianto.
Namun, ia menegaskan program tersebut tetap perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik dan tepat sasaran.
Menurut Majidah, masyarakat di Kalimantan Barat telah merasakan manfaat nyata dari program MBG, baik bagi anak-anak sekolah, tenaga kerja, maupun petani lokal.
"Program MBG ini banyak manfaatnya dan sudah dirasakan masyarakat, khususnya anak-anak di sekolah. Selain itu, ribuan tenaga kerja terserap di dapur-dapur MBG dan hasil pertanian masyarakat juga memiliki pasar yang jelas," kata Majidah kepada awak media di Bundaran Digulis, Pontianak, Sabtu, 20 Juni 2026.
Ia mengatakan, sebelum adanya program MBG, banyak hasil pertanian yang tidak terserap dan bahkan terbuang.
Baca juga: Sambut HUT Bhayangkara ke-80, Polsek Pontianak Selatan Laksanakan Bersih-Bersih Mako
Namun kini, para petani justru mengaku kewalahan memenuhi permintaan bahan pangan dari dapur-dapur MBG.
Karena itu, Aliansi Masyarakat Kalbar meminta agar program MBG tidak dihentikan dan tetap dilanjutkan.
Meski demikian, Majidah menilai pelaksanaan program tersebut masih perlu dibenahi. Pihaknya meminta pemerintah menindak tegas berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di dapur-dapur MBG.
"Kami mendukung program ini tetap berjalan, tetapi jika ada penyelewengan atau praktik korupsi, harus diberantas," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong adanya evaluasi terhadap variasi menu makanan yang disajikan kepada para siswa penerima manfaat.
Menurutnya, masyarakat menginginkan menu MBG lebih beragam agar anak-anak tidak menerima jenis makanan yang sama setiap hari.
"Intinya kami mendukung program MBG dilanjutkan, tetapi pelaksanaannya perlu dievaluasi dan diperbaiki agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat," ujarnya.
Majidah menyebut Aliansi Masyarakat Kalbar terdiri dari berbagai elemen, mulai dari Tani Merdeka Indonesia Kalimantan Barat, pekerja dapur MBG, orang tua siswa penerima manfaat, hingga para petani di Kalimantan Barat. Dalam aksi tersebut, massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 2.000 orang.
Pemerintah meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tujuan meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan.
Program MBG menargetkan 82,9 juta penerima manfaat.
Fokus utama program ini adalah peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi pada pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6 persen.
MBG telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional untuk periode 2025–2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 12 Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa audit program harus dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran.
Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Pada Maret 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi, menjangkau 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan agar 32.000 SPPG dapat beroperasi hingga akhir 2025.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), pada 2025, sebanyak 30.000 SPPG diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG secara merata.
Dari jumlah tersebut, 1.542 SPPG akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara 28.458 lainnya akan dibangun melalui skema kemitraan. (*)
