Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin
TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya merespon rencana pembagian motor listrik oleh pemerintah pusat.
Pemberian hibah motor listrik ini sebelumnya diperuntukan bagi SPPG yang ada di seluruh daerah.
Akan tetapi, adanya masalah hingga penangkapan petinggi BGN, membuat pemerintah mengalihkan motor listrik diberikan bagi sejumlah guru di pelosok.
Ketua Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya Aris Yulianto menjelaskan, pihaknya sudah mendapatkan informasi rencana pemberian hibah motor listrik oleh pemerintah pusat.
"Saya sudah mengetahui sebelumnya dari Bu Arum sari dari BGN mengatakan, bahwa ribuan motor listrik yang sedianya disiapkan untuk pegawai SPPG Karana kenyataan pengadaan ini bermasalah dan di rencanakan akan dihibahkan ke rekan-rekan guru honorer," ucap Aris dikonfirmasi TribunPriangan.com, Minggu (21/6/2026).
Baca juga: Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya Tertibkan PKL yang Mangkal di Alun-alun Singaparna
Akan tetapi ia menuturkan, peruntukan motor listrik ini lebih tepatnya ke guru paruh waktu, karena sudah tidak ada lagi guru honorer.
"Kalau menurut saya istilah guru honorer ga ada, mungkin lebih tepatnya buat guru paruh waktu," jelas Aris.
Ia menyetujui rencana pemberian hibah motor listrik ini, agar dapat dimanfaatkan ketimbang mangkrak dan tidak digunakan.
"Saya sih setuju saja, yang pertama karena motor yang tidak dibiarkan mangkrak dan bisa dimanfaatkan, dan menghabiskan anggaran yang begitu besar," tuturnya.
Ia menambahkan, pemberian ini juga harus sesuai peruntukan bagi guru yang memang berada di lokasi terpencil dan aksesnya sulit dijangkau.
"Memang ini diberikan kepada guru-guru terutama di daerah terpencil dan akan membantu mereka mengakses sekolah yang di pelosok, apalagi di kabupaten Tasik kita tahu geografi wilayahnya seperti apa," tambahnya.
Menurutnya, ini sebuah gebrakan dari pemerintah sekaligus sedikit mengobati kekecewaan guru paruh waktu yang saat ini statusnya belum jelas.
"Makanya saya sangat setuju sekali jika memang rencana ini akan dilaksanakan dan akan diberikan kepada guru, tentu saja akan menjadi luar biasa menurut saya gebrakan dari pemerintah ini," ucap Aris.
Selanjutnya mungkin harus diselesaikan terkait legalitasnya, jangan sampai ketika diberikan kepada guru kemudian malah muncul masalah baru dan harus segera dipikirkan.
"Kalau saya tidak terpaku terhadap guru honorer, karena lebih spesifiknya kepada ke guru PPPK dengan kualifikasi tertentu. Karena, tidak semua guru memperoleh hibah motor ini, dan banyak guru yang mampu," tegasnya.
Pemberian hibah motor listrik harus sesuai dan melihat spesifikasi keperluan masing-masing kebutuhan guru di setiap daerah.
"Harus lebih spesifik ke guru PW untuk mengobati kekecewaan mereka karena sampai saat ini belum jelas statusnya, meskipun jumlahnya memang semuanya tidak akan kebagian. Tapi lebih bagus lagi motor ini dijual dan anggaran diberikan kepada guru yang memerlukan," katanya.(*)