TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Mukhamad Misbakhun, menilai partai politik perlu menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten dalam merespons dinamika politik nasional. 

Menurutnya, sikap politik yang ambigu atau "dua kaki" tidak elegan di mata publik.

Misbakhun mengatakan perbedaan pandangan dan kritik terhadap pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. 

Namun, partai politik tidak seharusnya menampilkan sikap yang terkesan menjadi penyeimbang saat pemerintah menghadapi persoalan, tetapi ikut mengambil manfaat politik ketika program pemerintah mendapat respons positif dari masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat menanggapi respons sebagian elite PDI Perjuangan terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik yang terjadi belakangan ini.

“Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik. Tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan,” kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Ia menegaskan, meskipun sistem ketatanegaraan Indonesia tidak mengenal oposisi secara formal, setiap partai politik tetap perlu memperjelas sikap politiknya, apakah berada di dalam pemerintahan atau mengambil posisi di luar pemerintahan.

Dia mengaku menghormati setiap kritik yang disampaikan, namun mengingatkan bahwa sebagai partai yang pernah memimpin pemerintahan selama dua periode, PDI Perjuangan semestinya memahami kompleksitas pengambilan kebijakan negara.

“Dengan pengalaman panjang dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara, kritik dari PDI Perjuangan semestinya hadir secara matang, proporsional, dan solutif, bukan justru menambah panas situasi,” ujarnya.

"Kritik itu penting dalam demokrasi, dan pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat. Tetapi dalam situasi penuh tekanan, yang dibutuhkan adalah sikap yang menyejukkan, bukan narasi yang membuat keadaan semakin panas,” kata Misbakhun.

Ia juga menyinggung keterbukaan pemerintah terhadap berbagai masukan publik yang, menurutnya, terlihat dari langkah penegakan hukum dalam sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, termasuk kasus MBG.

“Pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik. Dalam persoalan MBG, langkah penegakan hukum juga berjalan. Karena itu, mari kita dorong koreksi yang konstruktif, bukan kegaduhan baru,” ujarnya.

"Diserang" Parpol Pendukung Pemerintah

Posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mempertanyakan sikap politik PDIP.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas dan tidak berada di posisi "abu-abu", terutama setelah politikus PDIP Andi Widjajanto terlihat ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Menurutnya, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas.

Kritik serupa juga datang dari Partai Golkar. Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji mengaku menghormati pilihan PDIP berada di luar pemerintahan, namun mempertanyakan makna posisi "penyeimbang" yang selama ini diklaim partai tersebut.

Menurut Sarmuji, belum terlihat secara jelas apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP, sehingga penilaian terhadap peran tersebut pada akhirnya diserahkan kepada publik.

Sikap kritis juga disuarakan oleh Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespon soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah.

Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.

"Gini lho. Jadi kalau PDIP gentle, ya harus beroposisi. Jangan cuman mau senangnya aja, tapi pada saat susah enggak mau gitu," kata Sahroni.

"Sentilan" balik PDIP

Menanggapi hujan kritik dari partai-partai koalisi pemerintah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyatakan, keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sebuah sikap politik yang abu-abu.

Said menegaskan, pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

"Sikap ini bukan sikap abu abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara negara barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said.

Tanggapan juga disuarakan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan lainnya, Deddy Yevri Sitorus. Deddy secara terbuka menyindir balik parpol koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar, yang dinilainya terlalu sibuk mencampuri urusan dapur partai lain.

Deddy menegaskan bahwa PDIP bukanlah partai politik yang memiliki ketergantungan atau kecanduan terhadap kekuasaan.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti sebagian yang lain, yang kalah atau menang tetap ingin ikut berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa kami akan mati atau tidak berkembang," tegas Deddy Sitorus.

Menurut Deddy, keberadaan parpol di luar pemerintahan sangat vital untuk menjaga fungsi pengawasan (checks and balances). Jika seluruh partai politik merapat ke dalam kekuasaan, ia mengkhawatirkan parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel (rubber stamp) bagi eksekutif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya kita dengan era Orde Baru? Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan menyehatkan bagi demokrasi itu sendiri," tambahnya.