TRIBUNJATM.COM, BANGKALAN - Presiden Prabowo Subianto ternyata tidak jadi datang ke Kediri, Jawa Timur untuk pembukaan Munas Alim Ulama dan Konbes NU.
Tidak hadirnya Prabowo membuat mitos Kediri makin kental di kalangan pimpinan negara.
Kediri adalah sebuah kota dan kabupaten di Jawa Timur yang dijuluki sebagai kota tahu.
Dalam mitosnya, presiden yang mengunjungi Kediri akan mengalami kelengseran jabatan.
Dalam jadwalnya, Prabowo memilih untuk datang ke Bangkalan, Jawa Timur.
Prabowo dijadwalkan akan menutup acara tersebut di Bangkalan.
Baca juga: Ada Mitos Presiden Bakal Lengser Jika Datang ke Kediri, Akankah Prabowo Buka Konbes NU di Ploso?
Prabowo memang dikabarkan akan datang ke Kabupaten Bangkalan untuk menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Konbes NU) di Institut Agama Islam Syaikhona Cholil, Desa Martajasah, Bangkalan, Jawa Timur pada Selasa (23/6/2026).
Persiapan menyambut presiden ke-8 di pesisir Barat Kota Bangkalan itu hingga Minggu (21/6/2026), sudah hampir 100 persen.
Puluhan lembar banner bertuliskan, Penutupan Munas-Konbes NU sudah terpasang rapi, termasuk tenda berukuran besar dengan balutan penutup kain putih sudah berdiri megah.
"Alhamdulillah persiapan sudah hampir 100 persen, kami antusias menyambut kehadiran Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto. Semoga beliau tidak ada halangan sehingga bisa datang ke Bangkalan," ungkap Wakil Syuriah PCNU Kabupaten Bangkalan, KH Imron Fattah kepada Tribun Madura di lokasi.
Tatapan Kiai Imron lantas tertuju terhadap sejumlah warga yang mayoritas berusia produktif, tanpa lelah mempersiapkan segala kebutuhan, sebuah wujud dedikasi tinggi warga terhadap kelancaran penutupan forum permusyawaratan tertinggi NU itu.
Di bawah terik panas dan terpaan semilir angin pesisir, sesekali Kiai Imron menghela napas panjang. Dalam benak pengasuh Ponpes Mambaus Salam Bangkalan itu, terbesit sebuah harapan besar tentang segera terwujudnya lapangan kerja yang luas bagi masyarakat Bangkalan.
Sebagaimana yang pernah digelorakan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi. Di mana Kabupaten Bangkalan diplot sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) 13 dalam konsep aglomerasi Gerbang Kertosusilo atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.
"Setidaknya mereka (warga yang membantu persiapan acara penutupan Munas-Konbes NU) atau anak cucu kita kelak tidak sulit mencari pekerjaan di kampung halaman sendiri, tidak perlu pergi merantau ketika di Bangkalan tersedia banyak lapangan kerja," tutur Kyai Imron dengan nada lirih.
Ia kemudian mencontohkan rencana pembangunan Indonesian Islamic Science Park (IISP) di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM) yang menjadi salah satu amanat dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden Ke-7 Joko Widodo pada 20 November 2019. Namun hingga kini, pembangunan IISP yang menjadi usulan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa itu belum juga terealisasi.
"Jika pembangunan IISP terwujud, saya yakin bisa memunculkan multiplier effects karena simpul-simpul ekonomi masyarakat sekitar akan tumbuh. Apalagi di dalam IISP akan dibangun masjid sebagai ikon di pintu masuk Pulau Madura," harap Kyai Imron.
Perlu diketahui, memang tidak banyak Presiden Republik Indonesia yang pernah datang ke Kediri.
Hal ini ada yang mengaitkannya dengan mitos yang selama ini berkembang.
Tepatnya, beredar mitos di masyarakat, jika ada presiden yang mengunjungi Kediri, maka dia akan segera lengser.
Padahal, hal ini sudah terbantahkan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke Kediri.
Saat itu SBY tercatat pernah mengunjungi daerah pengungsian korban erupsi Gunung Kelud di wilayah Kabupaten Kediri pada Februari 2014.
Sedangkan presiden lainnya adalah Soekarno dan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid.
Walaupun belakangan, Soekarno dan Gus Dur lengser dari jabatannya karena persoalan politik.
Terkait hal itu, Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo Kediri KH Kafabihi Mahrus angkat bicara menanggapi mitos presiden yang berkunjung ke Kediri akan lengser dari jabatannya, pada tahun 2020 lalu.
Menurut dia, anggapan bahwa pejabat yang datang ke Kediri, Jawa Timur, bakal lengser hanya sebatas mitos.
"Semua itu Allah yang menghendaki. Kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi," ungkap KH Kafabihi Mahrus kepada sejumlah awak media, Senin (17/2/2020), sebagaimana dikutip dari Tribunnews.com.
Dia mengakui bahwa di Jawa banyak sekali mitos-mitos yang berkembang.
Namun sebenarnya, masalah mitos itu juga ada penangkalnya berupa doa dan bertawakal serta bertakwa kepada Allah.
"Memang benar ada. Tapi ada penangkalnya dengan berdoa," tambahnya.
Sebelumnya diketahui, Sekretaris Kabinet Pramono Anung sewaktu meresmikan Rusunawa Ponpes Lirboyo mengaku pernah menyarankan kepada Presiden untuk tidak datang ke Kediri.
"Saya masih ingat, ini mau percaya atau tidak, Gus Dur pulang dari Lirboyo tidak begitu lama gonjang-ganjing di Jakarta," jelasnya.
Namun, kalau yang berkunjung Wakil Presiden sejauh ini tidak ada masalah.
"Tapi kalau perlu ke Setono Gedhong ke Mbah Wasil beliau akan berkenan," jelasnya.
Melansir dari Harian Kompas, yang mengutip dari pernyataan Budayawan Kediri, Imam Mubarok, mitos tersebut berkembang sejak zaman Raja Kartikeyasinga (suami Ratu Shima), penguasa Kerajaan Kalingga (Selatan).
Pada abad ke-6 Masehi tersebut ada sebuah aturan yang dibuat mengenai pemimpin yang baik dan pemimpin yang tidak baik.
"Aturan itu terdapat dalam Kalingga Dharmasastra yang terdiri atas 119 pasal," ujarnya.
Aturan yang dibuat Kartikeyasinga itu kemudian menjadi rujukan peraturan lain yang muncul kemudian, seperti Purwadigama Dharmasastra di era Singhasari yang terdiri atas 174 pasal, hingga Kitab Undang-Undang Majapahit, Kutara Manawa Dharmasastra, yang memiliki 272 pasal.
Dari situlah, menurut Barok, mitos ini kemudian berkembang kuat.
Karena itu, sebagian besar raja dan presiden tidak pernah datang ke Kediri lantaran khawatir bakal jatuh.
Barok menyebut Soekarno (Bung Karno) pernah ke Kediri tahun 1948-1950.
Saat itu Bung Karno berkunjung ke rumah Komandan Brigade Sikatan Letnan Kolonel Surahmat di barat Sungai Brantas.
Sementara Gus Dur pernah berkunjung ke Kediri tahun 1999 saat Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama di Lirboyo.
Baik Bung Karno maupun Gus Dur kemudian lengser akibat faktor politik meski tidak secara langsung terjadi saat itu.
Dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno, Sidang Kabinet RIS yang pertama telah dilangsungkan pada tanggal 5 Januari 1950, di gedung bekas Raad van Indie, di Pedjambon, Jakarta.
Presiden Soekarno dengan para Menteri Kabinet Pertama RIS, di muka Gedung Dewan Menteri (bekas Raad van Indie) di Pedjambon.
Pada gambar tidak terlihat Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, yang tidak hadir karena sakit.
Dari penelusuran Sosok.ID, Bung Karno turun takhta pada 12 Maret 1967 oleh Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Posisi Bung Karno kemudian digantikan oleh Soeharto, sedangkan Gus Dur lengser oleh Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001.
Adapun presiden lain yang pernah ke Kediri, menurut Barok, adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY datang ke Kediri tahun 2007 dan 2014 seusai erupsi Gunung Kelud.
Namun, kedatangan SBY kala itu tidak melalui Kota Kediri, tetapi melipir atau mencari jalan pinggir ke sisi timur (Kabupaten Kediri).
Berdasarkan Pre-Feasibility Study Pemprov Jatim yang diterima Tribun Madura melalui Bappeda Pemkab Bangkalan di tahun 2023 silam, rancang bangunan IISP di KKJSM mengadopsi bentuk ‘Surya Majapahit’ atau ‘Matahari Majapahit’.
Sebuah lambang membentuk diagram kosmologi yang disinari jurai matahari. Lambang ini kerap ditemukan di reruntuhan bangunan yang berasal dari masa Majapahit.
Profil kawasan IISP terbagi menjadi 6 zona. Zona 1 disebut Zona Islami atau spiritual yang terdiri dari bangunan ibadah atau dakwah, ponpes modern, balai pelatihan, asrama, co-working space, hingga inkubator UMKM.
Pada Zona 1 terdapat bangunan masjid dengan konsep ‘Taman Firdaus’, terintegrasi dengan Zona II yang saat ini sudah terbangun Rest Area ‘Tanean Suramadu’. Di situ nantinya juga akan menjadi pusat informasi wisatawan atau Tourism Information Centre (TIC), arena karapan sapi yang dilengkapi dengan tribun penonton dan kantor.
Sedangkan pada sisi timur Zona II menjadi lokasi pintu masuk, parkir, pasar rakyat, dan ruang terbuka hijau. Pada Zona III diproyeksikan sebagai pusat perbelanjaan, hotel, dan convention hall dukungan lahan parkir.
Pada Zona IV diplot sebagai pusat rekreasi edukatif taman tematik tentang science yang bersumber dari Al Quran seperti under the sea ‘Kisah Nabi Musa AS’, museum megafauna ‘Kisah Nabi Nuh AS’.
Selain itu botanical glass castle ‘Kisah Nabi Sulaiman AS’, 3D live sketch ‘Kisah Nabi Yunus’, arch geo ‘Kisah Nabi Hud AS’, 4D astronomy ‘Kisah Nabi Idris AS’, dan kebun kurma dan parit ‘Kisah Nabi Muhammad SAW’ berupa museum, galeri, dan bengkel workshop simulator.
Pada Zona V adalah zona penunjang seperti kantor pengelola, tiket dan pusat informasi, instalasi pengelolaan sampah, dan pelayanan lainnya. Lokasi wisata pesisir dengan pemandangan langsung kemegahan Jembatan Suramadu akan berada di Zona VI atau wisata pesisir.
Di situ akan dilengkapi dengan indoor museum dan galeri, open galeri, amphitheatre, rooftop café dengan dukungan fasilitas publik seperti arboretum, camping ground, petualangan, pusat olahraga, dan lintasan jogging.
"Selain akan menjadi ikon nasional dan Jawa Timur, IISP tentu akan menyerap lapangan kerja yang memang menjadi harapan masyarakat Madura dan Jawa Timur," tutur Kyai Imron.
Bangkalan Berkembang Sebagai Kawasan Primadona Industri Kemaritiman
Pesisir Barat Kota Bangkalan yang menjadi lokasi Penutupan Munas-Konbes NU telah berkembang sebagai kawasan ramah industri kemaritiman. Baru-baru ini, diresmikan perusahaan galangan kapal PT Tri Warako yang grand opening pada 3 Desember 2025.
Selain PT Tri Warako Utama, terlebih dahulu beroperasi perusahaan galangan kapal lainnya seperti PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia dan PT Galangan Samudera Madura. Disusul PT Aatikah Lubnaa yang hingga saat terus berproses untuk memulai kegiatan.
PT Aatikah Lubnaa tidak sekadar galangan kapal yang hanya mengerjakan perawatan berkala, perbaikan kapal perang milik TNI AL, namun juga memproduksi kapal perang baru. Perusahaan tersebut telah memiliki lahan seluas 4.5 hektar di pesisir Desa Ujung Piring.
Sementara pada pesisir Selatan Bangkalan atau Kecamatan Kamal, tiga perusahaan galangan kapal telah beroperasi; PT Ben Santoso, PT Bintang Timur Samudera, dan PT Galangan Samudera Madura.
Kyai Imron memaparkan, keberadaan perusahaan-perusahaan galangan kapal yang tumbuh subur di pesisir Barat-Selatan Kota menjadi bukti bahwa Bangkalan sejatinya sangat ramah dengan para investor.
"Saya mendengar juga bahwa akan dibangun sebuah pelabuhan untuk mendukung industri kemaritiman di kawasan pesisir Kecamatan Socah. Jika bisa terwujud, permasalahan angka pengangguran di Kabupaten Bangkalan, saya kira akan selesai," tegas Kyai Imron.
Selain IISP, Perpres 80/2019 juga mengamanahkan pembangunan megaproyek yang akan membuka lapangan pekerjaan baru. Di antaranya pembangunan Pelabuhan Tanjung Bulupandan di Kecamatan Klampis Bangkalan dengan konsep Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Proyeksi anggarannya ditaksir senilai Rp 20,8 triliun untuk pembangunan jalan tol dari pintu akses Jembatan Suramadu-Pelabuhan Tanjung Bulupandan senilai Rp 2,6 triliun. Didukung dengan pembangunan industri terpadu dengan Pelabuhan Tanjung Bulupandan senilai Rp 1,5 triliun dengan pendanaan pihak swasta.
Tidak hanya itu, megaproyek Madura Industrial Seaport City (MIS-C) akan mendukung industri kemaritiman di kawasan pesisir Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan proyeksi anggaran Rp 3 triliun melalui pendanaan pihak swasta.
"Semoga kehadiran Pak Presiden Prabowo bisa kembali menggelorakan percepatan ekonomi di Pulau Madura melalui sejumlah rencana besar, tentunya semua itu bisa meningkatkan derajat ekonomi masyarakat Madura," pungkas Kyai Imron.
Muzayyad Zain (50), warga Bangkalan yang merantau ke tanah Papua mengaku sempat menggantungkan harapan akan terciptanya lapangan pekerjaan baru di Kabupaten Bangkalan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan strategis pemerintah pusat.
Sebagaimana yang memang diharapkan sebagian besar masyarakat Madura untuk bekerja di kampung halaman.
"Sebetulnya ingin bekerja di Madura, saya sudah puluhan tahun merantau karena memang kesempatan bekerja di kampung tidak ada. Sebagai orang tua, tentu kami berharap anak-anak cucu kelak tidak harus pergi jauh meninggalkan rumah untuk mencari nafkah keluarga," tutur bapak dengan anak yang berprofesi sebagai tukang cukur rambut itu.
Data yang dihimpun dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bangkalan, jumlah pengangguran terbuka di Bangkalan dalam lima tahun terakhir terhitung 2020-2024 menunjukkan tren penurunan. Catatan Disperinaker setempat, jumlah pengangguran terbuka di tahun 2024 mencapai 32.469 orang dari total jumlah angkatan kerja 607.130 orang.
Jumlah tersebut lebih rendah dari tahun 2020 dengan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 43.859 orang, di tahun 2021 menurun menjadi 42.796 orang, pada tahun 2022 sempat mengalami lonjakan menjadi 45.305 orang namun kembali turun di tahun 2023 menjadi 37.637 orang.
Baru-baru ini, Disperinaker Kabupaten Bangkalan menggelar Job Fair 2026 di Pendapa Pratanu pemkab setempat, Rabu (10/6/2026).
Total sebanyak 3.345 lowongan kerja (lowker) yang didominasi kesempatan bekerja di luar negeri atau sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Dari total 3.345 lowongan, hampir 1.000 lowongan di antaranya penempatan dalam negeri.
Sementara lebih dari 2.000 lowongan penempatan kerja luar negeri dengan konsep kerja sama Government to Government (G to G) dengan penempatan seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Jerman. Kalau Jerman khusus tenaga kesehatan.
"Selain pergi merantau, para pemuda di kampung rata-rata pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai kru di kapal pesiar atau sebagai kru kapal ikan di Korea. Karena memang tidak ada sektor industri besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Selama ini lapangan kerja yang ada hanya pegawai negeri, itu pun sulit. Paling banyak yakni penjaga toko atau usaha mandiri kecil-kecilan," pungkas Muzayyad.
Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com
