Oleh: Dr. Ir Ahmad Humam Hamid MA *)
Masalah terbesar pemerintah bukan sekadar menjaga angka pertumbuhan ekonomi, tetapi menjaga keyakinan bahwa pertumbuhan tersebut masih memberikan masa depan bagi jutaan warga Indonesia.
Ada satu hal yang sering dilupakan ketika kita membicarakan pembangunan ekonomi. Negara tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, negara membutuhkan kepercayaan.
Sebab ekonomi modern pada dasarnya dibangun di atas sebuah keyakinan sederhana: bahwa usaha hari ini akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik di masa depan.
Seseorang bekerja keras karena percaya pendapatannya akan meningkat.
Baca juga: Aceh Tamiang Buka Pusat Komunikasi Satgas RR Pascabencana di Kantor Bupati
Sebuah keluarga berinvestasi pada pendidikan karena percaya anak-anak mereka akan memiliki peluang yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya.
Seorang pengusaha mengambil risiko karena percaya lingkungan ekonomi dan hukum memungkinkan usahanya berkembang.
Seorang pekerja menabung karena percaya bahwa pengorbanan hari ini akan memberikan rasa aman esok hari.
Tanpa keyakinan itu, pertumbuhan ekonomi hanya menjadi angka statistik.
Ia kehilangan makna sosial yang membuat masyarakat bersedia bekerja, berinvestasi, dan menunda kepuasan hari ini demi masa depan yang lebih baik.
Baca juga: VIDEO Iran dan Amerika Bahas Pelanggaran Israel Terhadap Lebanon di Swiss
Di sinilah tantangan terbesar pemerintahan Prabowo sebenarnya berada.
Bukan semata-mata bagaimana menjaga ekonomi Indonesia tumbuh lima persen atau enam persen.
Melainkan bagaimana memastikan masyarakat masih percaya bahwa pertumbuhan tersebut membawa mereka ke arah yang benar.
Karena sejarah menunjukkan bahwa negara tidak runtuh ketika pertumbuhan melambat.
Negara mulai menghadapi masalah ketika masyarakat kehilangan keyakinan bahwa kerja keras mereka masih memiliki hubungan dengan kemajuan hidup.
Baca juga: 2.351 Jamaah Haji Sudah di Aceh, Kloter 7 Tiba Besok Pagi
Kelompok yang paling menentukan dalam proses ini bukanlah mereka yang berada di puncak piramida ekonomi.
Bukan pula mereka yang berada di lapisan terbawah.
Kelompok yang paling menentukan adalah mereka yang berada di tengah.
Kelas menengah.
Setiap negara memiliki kontrak sosial yang tidak selalu tertulis.
Kontrak sosial bukan hanya kumpulan undang-undang atau program pemerintah. Ia adalah kesepakatan diam-diam antara negara dan masyarakat mengenai bagaimana masa depan seharusnya bekerja.
Dalam konteks Indonesia, kontrak sosial pembangunan selama beberapa dekade terakhir sesungguhnya cukup sederhana.
Belajar lebih baik.
Bekerja lebih keras.
Baca juga: Car Free Day Jadi Ruang Publik Favorit Masyarakat di Lapangan Merdeka Langsa
Berusaha lebih disiplin.
Maka kehidupan akan meningkat.
Selama bertahun-tahun, formula tersebut memang bekerja.
Bagi jutaan keluarga Indonesia, pembangunan bukanlah konsep abstrak. Mereka melihatnya dalam kehidupan sehari-hari.
Orang tua yang dahulu hanya mampu menyelesaikan pendidikan dasar berhasil menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi.
Baca juga: Pra PORA Tarung Derajat Ditutup, 168 Atlet Raih Tiket PORA XV, Pidie Juara Umum
Keluarga yang sebelumnya hidup pas-pasan mampu membeli rumah pertama.
Pekerjaan formal bertambah.
Teknologi membuka peluang baru.
Akses terhadap pendidikan semakin luas.
Konsumsi meningkat.
Mobilitas sosial bergerak.
Dalam banyak hal, munculnya kelas menengah Indonesia adalah salah satu keberhasilan terbesar era Reformasi.
Namun setiap kontrak sosial memiliki syarat yang tidak pernah tertulis.
Kontrak itu hanya akan bertahan selama masyarakat merasa sistem masih memberikan hasil yang sepadan dengan usaha mereka.
Masalah muncul ketika generasi baru mulai menjalankan aturan yang sama tetapi memperoleh hasil yang berbeda.
Baca juga: Pengendara Motor Tewas setelah Tabrak Becak tanpa Lampu dan Terhempas ke Mobil di Kuta Baro
Mereka belajar lebih lama, tetapi pekerjaan yang tersedia tidak selalu lebih baik.
Mereka bekerja lebih keras, tetapi biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan.
Mereka memiliki pendidikan yang lebih tinggi, tetapi harga rumah semakin jauh dari jangkauan.
Mereka melakukan semua yang selama ini dianggap sebagai resep keberhasilan, namun hasil yang mereka peroleh terasa semakin tidak pasti.
Ketika itu terjadi, pertanyaan yang muncul bukan lagi pertanyaan ekonomi.
Pertanyaan itu berubah menjadi pertanyaan sosial dan politik.
Apakah sistem masih bekerja seperti yang dijanjikan?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar angka pertumbuhan ekonomi.
Karena negara modern tidak hanya dibangun oleh sumber daya.
Ia dibangun oleh harapan.
Salah satu tantangan terbesar pemerintahan mana pun adalah menjembatani perbedaan antara ekonomi yang terlihat dan ekonomi yang dirasakan.
Dalam laporan resmi, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil.
Investasi terus masuk.
Pembangunan infrastruktur berlanjut.
Berbagai indikator makroekonomi menunjukkan ketahanan yang cukup baik dibanding banyak negara lain.
Namun ekonomi tidak hanya hidup dalam laporan statistik.
Ekonomi hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat.
Baca juga: Brigjen TNI Ali Imran Raih Gelar MSM di Unimal, Buktikan Belajar tak Kenal Batas Usia
Bagi keluarga yang menghadapi biaya pendidikan yang terus meningkat, harga rumah yang semakin sulit dijangkau, serta ketidakpastian pekerjaan yang semakin besar, pertumbuhan lima persen dapat terasa seperti sesuatu yang terjadi di tempat lain.
Di sinilah paradoks pembangunan modern muncul.
Sebuah negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa menghasilkan rasa kemajuan yang sama kuatnya.
Sebuah negara dapat menarik investasi dalam jumlah besar tanpa membuat generasi mudanya merasa lebih aman.
Baca juga: Melayat ke Kediaman Abu Doto, Mualem Kenang Jasa Almarhum untuk Aceh
Sebuah negara dapat memperluas akses pendidikan tanpa mampu menjamin bahwa pendidikan tersebut menghasilkan mobilitas sosial yang setara dengan masa lalu.
Masalahnya bukan bahwa pertumbuhan tidak terjadi.
Masalahnya adalah bahwa pertumbuhan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi rasa aman.
Dan rasa aman merupakan mata uang politik yang sangat penting.
Masyarakat dapat menerima kesulitan ketika mereka percaya bahwa kesulitan tersebut memiliki tujuan.
Masyarakat dapat menerima pengorbanan ketika mereka yakin pengorbanan itu akan menghasilkan kemajuan.
Baca juga: Pembicaraan Resmi AS-Iran Dimulai di Swiss, Gencatan Senjata Lebanon dan Aset Iran jadi Isu Utama
Tetapi masyarakat mulai gelisah ketika hubungan antara usaha dan hasil menjadi semakin kabur.
Ketika itu terjadi, kelompok yang paling cepat merasakan dampaknya adalah kelas menengah.
Kelas menengah memiliki posisi yang unik.
Mereka memiliki cukup keberhasilan untuk memiliki harapan.
Namun mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk sepenuhnya terlindung dari perubahan ekonomi.
Kelompok miskin berjuang untuk memenuhi kebutuhan hari ini.
Kelompok kaya memiliki sumber daya untuk mengurangi berbagai risiko.
Kelas menengah berada di antara keduanya.
Mereka adalah kelompok yang paling sensitif terhadap perubahan biaya hidup, kualitas pekerjaan, akses pendidikan, dan peluang mobilitas sosial.
Baca juga: 2.351 Jamaah Haji Sudah di Aceh, Kloter 7 Tiba Besok Pagi
Karena itulah kesehatan sebuah kelas menengah sering kali menjadi indikator kesehatan sebuah negara.
Ketika kelas menengah optimistis, mereka berbelanja, berinvestasi, membangun usaha, membeli rumah, dan merencanakan masa depan.
Ketika kelas menengah mulai kehilangan keyakinan, perubahan yang terjadi jauh lebih dalam daripada sekadar perlambatan konsumsi.
Mereka menjadi lebih berhati-hati.
Mereka menunda keputusan besar.
Mereka mengurangi risiko.
Mereka menunda memiliki rumah.
Mereka menunda memiliki anak.
Mereka menunda investasi.
Mereka mulai menyesuaikan cita-cita dengan kenyataan yang mereka anggap semakin terbatas.
Dalam jangka pendek, perubahan ini mungkin tidak terlihat.
Namun dalam jangka panjang, dampaknya sangat besar.
Karena yang sedang berubah bukan sekadar perilaku ekonomi.
Baca juga: 4.200 Pelari dari Berbagai Daerah Ramaikan Bhayangkara Run 2026
Yang berubah adalah cara masyarakat memandang masa depan.
Di titik inilah persoalannya menjadi politik.
Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu.
Demokrasi membutuhkan warga yang percaya bahwa partisipasi mereka memiliki arti.
Kelas menengah yang optimistis biasanya menjadi penyangga utama stabilitas demokrasi.
Mereka menuntut tata kelola yang lebih baik.
Mereka aktif dalam organisasi sosial.
Mereka memperhatikan kualitas institusi.
Mereka memiliki kepentingan terhadap keberhasilan sistem.
Namun kelas menengah yang terus-menerus merasa tertekan dapat mengalami kelelahan sosial.
Bukan karena mereka tidak peduli.
Melainkan karena seluruh energi mereka terserap untuk mempertahankan standar hidup yang semakin sulit dipertahankan.
Banyak pemerintah lebih takut terhadap kemarahan masyarakat.
Padahal sejarah menunjukkan bahwa ancaman terbesar sering kali bukan kemarahan.
Melainkan apatisme.
Baca juga: Aceh Tamiang Buka Pusat Komunikasi Satgas RR Pascabencana di Kantor Bupati
Masyarakat yang marah masih percaya bahwa perubahan mungkin terjadi.
Masyarakat yang kehilangan harapan mulai percaya bahwa tidak ada yang dapat berubah.
Dan ketika keyakinan seperti itu mulai menyebar, hubungan antara negara dan masyarakat perlahan melemah.
Tidak ada demonstrasi besar.
Tidak ada gejolak dramatis.
Yang terjadi justru sesuatu yang lebih sunyi.
Masyarakat berhenti berharap.
Mereka berhenti percaya.
Mereka berhenti merasa memiliki masa depan yang layak diperjuangkan.
Karena itu ujian terbesar pemerintahan Prabowo sesungguhnya bukan hanya menciptakan pertumbuhan.
Indonesia telah tumbuh selama bertahun-tahun.
Tantangan yang lebih sulit adalah memastikan pertumbuhan tersebut kembali menghasilkan mobilitas sosial.
Pemerintah tentu perlu berbicara mengenai investasi, industrialisasi, hilirisasi, dan proyek-proyek strategis nasional.
Baca juga: 4.000 Buruh Pabrik Pemasok Nike di Bandung Terancam PHK, Pemerintah Siapkan Langkah Mitigasi
Semua itu penting.
Namun masyarakat juga memiliki pertanyaan yang jauh lebih sederhana.
Apakah anak muda masih memiliki peluang realistis untuk memiliki rumah?
Apakah pendidikan masih menjadi jalan menuju kehidupan yang lebih baik?
Apakah pekerjaan formal masih mampu memberikan keamanan ekonomi?
Apakah usaha kecil masih memiliki ruang untuk berkembang?
Apakah mereka yang bekerja keras masih dapat berharap bahwa kehidupan mereka akan lebih baik lima atau sepuluh tahun dari sekarang?
Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana.
Baca juga: Dosen Prodi Keperawatan Poltekkes Edukasi Masyarakat dan Latih Kader untuk Deteksi Dini Diabetes
Namun justru di sanalah masa depan sebuah negara sering ditentukan.
Karena keberhasilan pembangunan bukan hanya ketika ekonomi bertambah besar.
Keberhasilan pembangunan terjadi ketika masyarakat merasa mereka memiliki tempat dalam pertumbuhan tersebut.
Indonesia masih memiliki banyak alasan untuk optimistis.
Bonus demografi belum berakhir.
Ekonomi domestik tetap menjadi salah satu yang terbesar di dunia berkembang.
Baca juga: Warga Berharap Jembatan Alue Wakie yang Putus Diterjang Banjir Bandang Segera Dibangun
Kapasitas adaptasi masyarakat Indonesia terbukti sangat kuat dalam menghadapi berbagai krisis.
Namun semua keunggulan itu pada akhirnya membutuhkan satu hal yang sama.
Harapan.
Karena kesabaran kelas menengah adalah aset pembangunan.
Tetapi harapan kelas menengah adalah fondasi stabilitas.
Jika harapan itu tetap hidup, kelas menengah akan terus menjadi mesin pertumbuhan, penyangga demokrasi, dan kekuatan masyarakat sipil yang menjaga kualitas bangsa.
Baca juga: HRD Minta Pengurus Baru DPC PKB se-Aceh Wajib Rangkul Pengurus Lama
Namun jika harapan itu terus melemah, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana mereka bertahan.
Pertanyaannya menjadi jauh lebih mendasar.
Mengapa mereka harus terus bertahan?
Dan dalam sejarah banyak negara, perubahan besar sering dimulai ketika kelompok yang selama ini paling percaya pada sistem mulai bertanya apakah sistem tersebut masih bekerja bagi mereka.
Itulah ujian terbesar Indonesia pada 2026.
Bukan sekadar apakah ekonomi akan tumbuh.
Tetapi apakah rakyat yang menjadi fondasi pertumbuhan itu masih percaya bahwa mereka akan ikut menikmati masa depan.(*)
*) PENULIS adalah Sosiolog dan mantan Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh.
