TRIBUNNEWS.COM - Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi) menolak moratorium atau penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sementara saat periode libur sekolah demi efisiensi anggaran.
Menurut Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony, efisiensi bisa dilakukan dengan cara mengurangi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di dapur MBG.
"Suatu saat akan jadi beban negara kalau setiap SPPG ada tiga PPPK. Ini juga menjadi kecemburuan sosial dan terhadap masyarakat dengan pengangkatan PPPK di setiap SPPG," ujar Alven saat keterangan pers di Pribadi House, Jakarta Selatan, Kamis, (18/6/2026).
Alven mengklaim moratorium bisa mengganggu keberlangsungan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu. Moratorium bisa berdampak luas, tidak hanya pada siswa penerima manfaat, tetapi juga pada ribuan pelaku usaha, petani, peternak, UMKM, serta tenaga kerja yang kini menjadi bagian dari ekosistem program MBG.
“Moratorium akan menimbulkan efek berantai. Secara sosial dapat memutus mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada rantai pasok dapur MBG. Secara ekonomi dapat mengganggu kepercayaan pelaku usaha dan investor yang telah menanamkan modal untuk mendukung program ini. Sementara secara politik berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap program yang menjadi prioritas Presiden,” katanya menjelaskan.
Di samping itu, Alven menyebut Gapembi keberatan dengan Surat Edaran Nomor 12 tertanggal 17 Juni 2026 yang dinilai bertentangan dengan Juknis BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 serta perjanjian kerja sama (PKS) yang telah ditandatangani antara mitra dan BGN.
Alven mengaku sebagai mitra mereka tidak dilibatkan dalam tata kelola program MBG.
"Sampai hari ini kami bagian pendukung MBG tidak pernah diajak berkolaborasi menentukan atau memberi masukan untuk perbaikan tata kelola untuk membuat juknis sebelum SE beredar," kata dia.
Dia menyampaikan pihaknya mendorong terbentuknya kolaborasi yang lebih erat antara BGN, pelaku usaha, dan kalangan akademisi melalui pembentukan tim asistensi bersama guna merumuskan standardisasi nasional pengelolaan dapur MBG yang adaptif dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
Konferensi pers Gapembi merupakan hasil rapat konsolidasi nasional Gapembi yang dihadiri pengurus pusat serta perwakilan DPW dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, DIY, Riau, Lampung, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Maluku, dan sejumlah daerah lainnya
Baca juga: Gapembi: Persoalan Bukan Libur MBG, tetapi Kepastian dan Konsistensi Regulasi
Dikutip dari laman resminya, Gapembi adalah organisasi yang mewadahi seluruh pengusaha makanan bergizi di Indonesia, yang bergerak di sektor produksi, distribusi, dan penyajian makanan bergizi.
Organisasi ini berdiri pada bulan April 2025 dan diklaim merepresentasikan dunia usaha makanan bergizi Indonesia dalam menjembatani kepentingan pengusaha dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Tujuan Gapembi ialah meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara pelaku dapur, Badan Gizi Nasional, dan stakeholders lainnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan gizi masyarakat Indonesia,
Gapembi berkantor di Jln. Anggrek Cenderawasih Raya 5-7, Komp Le Orchid A9, Palmerah Kemanggisan, Jakarta Barat.
Struktur organisasi Dewan Pimpinan Pusat Gapembi
H. Alven Stony, S.I.P. (Ketua Umum)
H. Hasan Basri,S.Si.,Apt (Sekretaris Jenderal)
Youni Syachro (Bendahara Umum)
Struktur Dewan Pimpinan Wilayah Gapembi
H. M. Muslih., S.H.I., M.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lampung)
Nurcholis Surahman, S.IP. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Yogyakarta)
Nurdin Beta (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan)
Musthofa, S.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah)
H. La Ode Alhadist Halami, S.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tenggara)
H. Zainal Abidin Ishak (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Tengah)
Muhammad Mada (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aceh)
Marcus Pentury, M.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Maluku)
Aris Salman Al-Farisi, M.Pd. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Banten)
H. Heri Ukasah Sulaeman, S.Pd. M.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat)
Agung Adhitya (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Barat)
Tri Yulia Rizki Ananda (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Selatan)
Robert Gerson Laoh (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sulawesi Utara)
Mansur Zahri, M.M. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Barat)
Suharmi, S.H. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Riau)
Makhrus Sholeh (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur)
Sultan Kertapati (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah NTB)
Dr. Fahri Azhari.S.STP., M.S.P. (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara)
Iswanto (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kalimantan Tengah)
Novillya Dewi (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jambi)
Hasbi Nurlah Hasyim (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Papua Barat Daya)
Idealisman Dachi (Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta)
(Tribunnews/Febri/ Erik S.)
