TRIBUNTRENDS.COM - Suasana di Kompleks Parlemen RI memanas menjelang akhir pekan lalu ketika ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR.
Aksi yang berlangsung dari sore hingga malam hari pada Jumat (19/6/2026) itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dinilai mendesak.
Berlangsung di halaman depan kompleks parlemen di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, demonstran menyoroti sejumlah isu nasional.
Mulai dari kondisi ekonomi masyarakat, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga persoalan supremasi sipil menjadi fokus tuntutan yang disampaikan.
Di tengah jalannya aksi, perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mendapat kesempatan untuk berdialog langsung dengan pimpinan DPR RI melalui audiensi tertutup.
Baca juga: Emak-emak Demo Jakarta, Tuntut Turunkan Harga, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja: Tidak Terealisasi
Pertemuan tersebut digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara atau yang dikenal sebagai Gedung Kura-kura.
Dalam forum itu, mahasiswa bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa.
Sejumlah pimpinan alat kelengkapan dewan juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR Rano Alfath, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam.
Dari pihak mahasiswa, audiensi diikuti oleh perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta sejumlah kampus lainnya.
Setelah dialog selesai digelar, para pimpinan DPR bersama perwakilan mahasiswa berjalan menuju lokasi aksi yang masih dipadati massa di depan gedung parlemen.
Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian, Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa kemudian menaiki mobil komando untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada para demonstran.
Momen tersebut menjadi simbol upaya membangun komunikasi langsung antara wakil rakyat dan mahasiswa yang sejak awal menuntut adanya respons konkret terhadap berbagai persoalan yang mereka soroti.
Di balik audiensi yang berlangsung tertutup itu, mahasiswa membawa rangkaian tuntutan yang mencerminkan kegelisahan publik terhadap kondisi bangsa.
Isu ekonomi rakyat, evaluasi program pemerintah, hingga penegakan supremasi sipil menjadi agenda utama yang mereka dorong untuk segera mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah maupun DPR.
Mahasiswa Universitas Trisakti datang dengan membawa konsep "Tritura Kembali" atau Tiga Tuntutan Rakyat.
Menteri Luar Negeri Kepresidenan Mahasiswa Universitas Trisakti, Arief, mengatakan bahwa tuntutan pertama adalah pemulihan ekonomi dan politik nasional.
Dalam tuntutan tersebut, mahasiswa meminta pemerintah menurunkan harga bahan pokok, menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan ketersediaan BBM subsidi, serta menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tuntutan kedua adalah pemberantasan inkompetensi pejabat publik.
Mahasiswa meminta penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, serta perbaikan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
"Kami meminta evaluasi total terhadap program MBG dan perbaikan komunikasi pemerintah kepada publik," kata Arief.
Sementara tuntutan ketiga adalah pengembalian supremasi sipil.
Dalam poin ini, mahasiswa menolak UU Polri, meminta pembebasan seluruh tahanan politik, penghentian tindakan represif aparat, penolakan militerisme di ranah sipil, serta penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Selain Trisakti, mahasiswa Universitas Esa Unggul juga membawa empat tuntutan utama.
Presiden Mahasiswa Universitas Esa Unggul David Sondakh mengatakan, aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi yang dilakukan selama sepekan terakhir.
Empat tuntutan yang dibawa meliputi penegakan supremasi sipil, audit terhadap berbagai program pemerintah dan PSN, perbaikan komunikasi publik pemerintah, serta memastikan fungsi checks and balances DPR berjalan optimal.
Mahasiswa Esa Unggul secara khusus meminta evaluasi terhadap sejumlah program yang menggunakan anggaran negara.
"Termasuk MBG, Kopdes Merah Putih. Evaluasi semua yang bisa dievaluasi," ujar David.
Dalam audiensi dengan pimpinan DPR, mahasiswa menekankan bahwa persoalan ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Presiden mahasiswa Trisakti, Dhenni Ribowo, menyebut kelangkaan BBM subsidi menjadi salah satu isu yang paling krusial karena berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Menurut dia, persoalan distribusi BBM subsidi tidak hanya menyangkut energi, tetapi juga memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Oleh karena itu, mahasiswa meminta pemerintah benar-benar menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter yang tepat.
Dhenni juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan keluhan dan kebutuhan dasar masyarakat, dan meminta DPR agar menyampaikan pesan tersebut ke pihak eksekutif.
"Tetapi harapannya, pemerintah, khususnya mungkin dari Dewan Perwakilan Rakyat, bisa menjadi penyambung lidah kami untuk menyampaikan bahwasanya, ya isu perut itu jangan dicoba-coba kepada masyarakat. Karena kalau masyarakat nanti sudah lapar, emosi, pasti pemerintah yang kena," kata dia.
Menurut Dhenni, sejumlah komitmen telah disampaikan pemerintah melalui komunikasi yang dilakukan pimpinan DPR selama audiensi berlangsung.
Baca juga: Demo di Bundaran HI Dilarang, Pigai Sebut Usir Pendemo ke Lapangan Banteng Bukan Pelanggaran HAM
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pimpinan DPR bersama pimpinan komisi telah menerima seluruh aspirasi yang disampaikan.
"Pada hari ini pimpinan DPR dan pimpinan komisi telah menerima aspirasi dari adik-adik mahasiswa, baik dari HMI MPO, Trisakti, Mercubuana, Esa Unggul, dan beberapa kampus lain. Yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR," kata Dasco.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan bahwa DPR menerima berbagai masukan mahasiswa dan telah memberikan respons terhadap sejumlah persoalan yang dianggap mendesak.
Menurut Saan, meski menyampaikan kritik kepada pemerintah, mahasiswa tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional.
"Tapi semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional. Karena stabilitas politik dan ekonomi bisa berdampak terhadap banyak faktor, dan ini juga menjadi salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa," ujar Saan.
Dalam audiensi tersebut, DPR tidak hanya menerima tuntutan mahasiswa, tetapi juga menyampaikan sejumlah komitmen yang diklaim berasal dari hasil komunikasi langsung dengan pemerintah.
Salah satu yang paling menonjol adalah soal program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saan mengeklaim anggaran MBG pada 2027 berpotensi lebih hemat sekitar Rp 70 triliun, setelah dilakukan evaluasi tata kelola oleh pimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN).
"Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala BGN, Bu Nanik, dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar 70 triliunan," ujar Saan.
Menurut dia, penghematan tersebut diperoleh dari penyisiran berbagai program yang dianggap tidak efisien.
"Dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya," kata Saan.
Selain MBG, tuntutan persoalan kelangkaan BBM subsidi setelah naiknya harga Pertamax juga menjadi perhatian.
Saan mengatakan, Dasco langsung menghubungi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat audiensi berlangsung. Percakapan tersebut bahkan didengar langsung oleh mahasiswa yang hadir.
"Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini," kata Saan.
Tak hanya itu, DPR juga menjanjikan upaya penyelesaian kasus hukum yang menjerat 16 mahasiswa Universitas Trisakti.
Mahasiswa tersebut sempat ditahan setelah mengikuti demonstrasi di Balai Kota Jakarta pada 21 Mei 2025 terkait tuntutan pengakuan negara atas tragedi mahasiswa 1998.
Saat itu, massa yang awalnya berencana berunjuk rasa di depan pintu masuk Balai Kota kemudian mendobrak gerbang dan masuk ke area dalam kantor. Setelah peristiwa itu, 16 mahasiswa ditetapkan sebagai tersangka meski kemudian penahanannya ditangguhkan.
Menurut Saan, status hukum mereka menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan mahasiswa dalam audiensi.
"Posisinya masih tersangka tapi belum diproses," kata Saan.
Dia pun menjanjikan upaya pencabutan status tersangka tersebut melalui Komisi III DPR RI.
"Tadi komunikasi sudah berkomunikasi dalam satu minggu ke depan. Insyaallah mahasiswa Trisakti yang 16 itu status tersangkanya akan dicabut," ujar Saan.
Berbagai janji yang disampaikan DPR dan pemerintah itu kini menjadi catatan penting bagi rakyat, khususnya mahasiswa. Namun, pekerjaan belum selesai karena janji tersebut masih harus dikawal dan ditagih realisasinya.
(TribunTrends/Kompas)
