SURYAMALANG.COM, SURABAYA - Rasa cemas melanda ratusan mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Jawa Timur, sehingga memutuskan untuk berkumpul di Surabaya dengan tujuan membahas kelanjutan usaha mereka di lapangan.
Ketidakpastian ini mencuat seiring munculnya kebijakan baru dan Surat Edaran (SE) Nomor 12/2026 dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengatur restrukturisasi program secara sepihak.
Melalui Asosiasi MBG Indonesia, para pengusaha daerah ini menuntut kejelasan nasib karena sebagian besar dari mereka merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) yang membangun dapur secara swadaya.
Diskusi bertajuk "Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan" sukses digelar di Hotel Kampi, Surabaya, pada Minggu (21/6/2026).
Forum yang diinisiasi oleh Asosiasi MBG Indonesia ini dihadiri oleh peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, meski sebagian besar yang datang merupakan mitra MBG di wilayah Jawa Timur.
Para mitra terlihat sangat antusias untuk mengetahui dinamika kebijakan terbaru, terlebih setelah adanya elemen mahasiswa yang mengkritisi program MBG, di samping banyaknya kelompok lain yang tetap solid memberikan dukungan.
Ketua Asosiasi MBG Indonesia, M Turino Junaedi, menuturkan forum ini sengaja digelar untuk menampung seluruh aspirasi dari para mitra di lapangan.
Saat ini, para pengusaha daerah tersebut sedang dilanda ketidakpastian akibat adanya perubahan sejumlah aturan serta surat edaran terbaru dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Padahal, mereka diakui telah menggelontorkan investasi dalam skala besar untuk membangun dapur MBG sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar," kata Turino.
Salah satu titik krusial yang menjadi kegelisahan utama para mitra saat ini adalah beredarnya informasi mengenai penghentian pembangunan dapur baru.
Kondisi pelik tersebut otomatis memicu pertanyaan besar mengenai kejelasan nasib dapur-dapur yang sudah telanjur dibangun dan bahkan telah mengantongi identitas resmi (ID) dari program MBG.
Baca juga: Cuaca Malang-Kota Batu Hari Ini Senin 22 Juni 2026: Diwarnai Udara Kabur hingga Hujan Ringan
Tidak hanya masalah itu, para mitra di daerah juga mempertanyakan sejumlah kebijakan baru lainnya.
Mulai dari adanya perubahan skema anggaran, hingga aturan mengenai tidak dibayarkannya biaya operasional pada hari libur sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12/2026.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan, karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada," kata Turino.
Pada kesempatan yang sama, Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan fakta mayoritas dari mitra MBG merupakan para pelaku UMKM serta pengusaha lokal di daerah.
Mereka nekat membangun dapur secara swadaya di tengah berbagai keterbatasan modal yang dimiliki.
Menurut pemaparan Indah, tidak sedikit mitra yang terpaksa mengambil langkah berisiko seperti mengajukan pinjaman ke bank, meminjam ke koperasi, menjual hewan ternak, hingga mengumpulkan dana secara patungan demi bisa memenuhi segala persyaratan regulasi pembangunan dapur MBG.
"Mereka pelaku UMKM di daerah yang ingin membantu program pemerintah. Ada yang pinjam bank, ada yang jual sapi, ada yang urunan dengan keluarga dan teh tetangga untuk membangun dapur," ujar Indah.
Indah menjelaskan lebih mendalam bahwa nilai investasi yang telah dikeluarkan oleh para mitra di daerah sama sekali tidak sedikit.
Selain dituntut untuk membangun atau menyediakan fisik gedung dapur, mereka juga diwajibkan menyediakan berbagai peralatan dapur standar industri yang nilainya sangat fantastis.
"Alat dapur saja bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar," kata Indah.
Oleh karena itu, para pengusaha ini menilai kebijakan penghentian atau penundaan pembangunan dapur berpotensi besar menimbulkan kerugian finansial yang masif bagi mitra.
Baca juga: Jadi Tandingan Demo Mahasiswa, Ribuan Massa dan Pegawai SPPG Jember Geruduk DPRD Dukung MBG
Terutama bagi mereka yang saat ini masih berproses dalam tahap pembangunan dengan persentase progres yang beragam, mulai dari kisaran 20 persen hingga yang sudah rampung 100 persen.
Dampak buruk dari ketidakpastian kebijakan ini pun dinilai tidak hanya akan memukul para pemilik dapur semata, melainkan juga merembet ke sektor hulu seperti petani, peternak, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal yang selama ini menggantungkan hidup dari ekosistem MBG.
"Banyak petani dan peternak yang sudah menambah produksi karena melihat peluang dari program ini. Ada pemasok telur, ayam, sayur, hingga usaha kemasan makanan yang ikut bergerak. Kalau dapur berhenti, dampaknya akan sangat luas," urai Indah.
Merespons rentetan kegelisahan tersebut, Asosiasi MBG Indonesia dalam waktu dekat berencana mengajukan audiensi langsung menghadap pimpinan BGN di tingkat pusat untuk menyuarakan seluruh aspirasi serta keluhan para mitra di daerah.
Turino kembali menegaskan secara kelembagaan asosiasinya tetap berada di barisan pendukung penuh Program MBG.
Kendati begitu, Turino sangat berharap agar setiap kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah ke depan dapat melibatkan mitra secara aktif sebagai pelaku utama yang mengeksekusi program di lapangan.
"Kami sebagai mitra ingin program ini tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi masyarakat, yang kami harapkan adalah kejelasan aturan, kepastian bagi mitra yang sudah berinvestasi, serta adanya ruang dialog sebelum kebijakan strategis ditetapkan," tandasnya.
