Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal mengumumkan, akan ada dua pabrik otomotif di Jawa Timur yang bakal pindah ke Vietnam. Keduanya sama-sama memiliki induk perusahaan yang berasal dari Jepang.
Menurut Iqbal, kepindahan pabrik itu membuat ribuan pegawai akan terdampak pemutusan hubungan kerja alias PHK. Sayangnya, dia belum bisa mengungkap, apa nama dua perusahaan tersebut.
"Di daerah Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur, ada dua perusahaan, saya belum bisa sebut nama perusahaannya. Dua perusahaan raksasa komponen otomotif. Itu bisa ribuan karyawannya akan terdampak PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers, dikutip dari , Senin (21/6).
 Profil Said Iqbal Foto: Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden
|
Iqbal membocorkan, dua perusahaan tersebut memiliki inisial J dan S. Keduanya memilih cabut ke Vietnam untuk mengembangkan kendaraan listrik. Bagi mereka, Vietnam lebih produktif ketimbang Indonesia.
"Jadi prinsipalnya di Jepang, akan memindahkan produksinya ke negara-negara yang lebih produktif dan mengubah diversifikasi produknya. Jadi mereka akan berfokus di mobil listrik yang pengembangannya dilakukan di Vietnam, bukan di Indonesia," tuturnya.
"Karena di Indonesia rupanya mobil listrik, pabrik mobil listrik tidak kompetitif. Tapi di Vietnam sedang ada kebijakan pengembangan pabrik mobil listrik. Nah, dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini akan memindahkan sebagian. Ini baru diskusi awal. Informasi awal. Ini ribuan juga (yang bisa terkena (PHK)," kata dia menambahkan.
Said Iqbal yang juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengaku sudah meminta FSPMI, serikat pekerja di bawah naungannya untuk berdiskusi dengan pihak perusahaan agar hak-hak para pekerja dapat terlindungi.
Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dengan memberikan laporan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto soal hal ini. Menurutnya, masalah yang terjadi pada kasus ini adalah berada pada tataran kebijakan kendaraan listrik dari pemerintah pusat.
