SURYA.CO.ID KEDIRI - KH Afifuddin Muhajir menegaskan bahwa kepemimpinan tertinggi dalam struktur Nahdlatul Ulama tidak hanya bertumpu pada kemampuan organisasi, tetapi juga kedalaman ilmu agama dan kematangan spiritual.
Hal itu ia sampaikan dalam rangkaian Munas dan Konbes NU di Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kabupaten Kediri, saat membahas kriteria ideal Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Di hadapan peserta forum, Wakil Rais Aam PBNU itu menekankan bahwa posisi strategis dalam tubuh NU menuntut sosok yang tidak sekadar mampu memimpin secara administratif, tetapi juga memiliki otoritas keilmuan yang kuat dalam memahami ajaran Islam secara komprehensif.
Menurut KH Afifuddin, Rais Aam sebagai pucuk pimpinan Syuriyah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan arah keagamaan organisasi. Karena itu, figur yang menduduki posisi tersebut harus menguasai berbagai disiplin ilmu syariat seperti tafsir, hadis, fikih, hingga usul fikih.
Baca juga: Konbes NU 2026 Debat Sengit Soal Saham Tambang yang Dikuasai Koperasi
"Yang menjadi rais-rais kemudian seharusnya orang-orang yang memiliki kepakaran di bidang ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul fikih, dan seterusnya," tegasnya dalam pengarahan di Aula Pondok Pesantren Al Falah.
Ia menambahkan, penguasaan ilmu semata tidak cukup tanpa disertai sifat khasyyah atau rasa takut yang mendalam kepada Allah SWT. Nilai spiritual tersebut dianggap menjadi fondasi penting dalam menjaga amanah kepemimpinan umat.
Lebih jauh, KH Afifuddin menyebut Syuriyah memiliki posisi yang sangat dekat dengan warisan spiritual pendiri NU, KH Hasyim Asy’ari. Karena itu, karakter keteladanan sang pendiri harus tercermin dalam sosok pemimpin Syuriyah.
"Syuriah pada khususnya sesungguhnya adalah khalifahnya (penerusnya) Asy'ari (Kiai Hasyim Asy'ari). Oleh karena itu jangan jauh-jauh dari Yasin (Kiai Hasyim), sekurang-kurangnya separuhnya, kalau tidak bisa separuhnya, seperempatnya sekalian," terangnya.
Selain Rais Aam, KH Afifuddin juga menjelaskan posisi Ketua Umum PBNU yang berada di jajaran Tanfidziyah. Menurutnya, posisi ini berfungsi sebagai pelaksana teknis yang menjalankan kebijakan organisasi sesuai arahan Syuriyah.
Baca juga: Kejutan Munas untuk Bursa Calon Ketum PBNU, Eks Ketum PB PMII Siap Ubah Dominasi Senior di Muktamar
Ia menekankan bahwa Ketua Umum harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat untuk memastikan seluruh program NU berjalan efektif di lapangan. Peran tersebut dinilai krusial dalam menggerakkan roda organisasi yang besar seperti Nahdlatul Ulama.
"Dan siapapun yang menjadi ketua umum sesungguhnya adalah penggantinya yayasan itu," kata KH Afifuddin.
Menutup penjelasannya, ia mengingatkan bahwa siapa pun yang terpilih dalam kepemimpinan PBNU harus mampu menjaga khittah organisasi sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah. NU, katanya, harus tetap berpegang pada perjuangan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, serta tidak terjebak dalam politik praktis.
