Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar meminta oknum yang diduga memainkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk segera memperbaiki diri dan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat.
Baca Juga: Gubernur Lampung Akui Program MBG Masih Banyak Kekurangan 'Perlu Dibenahi'
Hal itu disampaikan Ahmad Giri Akbar dalam menanggapi aksi damai ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (Amal MBG) di kawasan Tugu Adipura, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, Program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden yang secara regulasi telah diatur secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, tantangan yang muncul berada pada aspek implementasi di lapangan hingga tingkat bawah.
“Saya sependapat bahwa MBG itu program utama Presiden dan secara regulasi sudah sangat rigid dari BGN, tapi memang bagaimana implementasinya hingga tingkat bawah,” kata Giri.
Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang sempat mencuat, mulai dari dugaan praktik jual beli titik SPPG hingga nilai penerima manfaat yang disebut masih dimainkan oleh pihak tertentu.
“Terkait persoalan yang ada seperti jual beli titik dan nilai penerima manfaatnya yang masih dimain-mainkan, pesan saya bertaubatlah,” tegasnya.
Giri menekankan bahwa program tersebut seharusnya dijalankan dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Jadi kita jalankan program ini benar-benar bagus, harapannya membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Menurut dia, yang perlu dilakukan bukan menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
“Bukan program yang dihapus, tapi implementasinya harus berjalan sesuai dan sepatutnya ketentuan yang ada,” lanjutnya.
Sementara terkait aspirasi massa aksi yang meminta MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah, Giri menyebut kebijakan tersebut berada di tangan BGN.
DPRD Lampung, kata dia, pada prinsipnya mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.
(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)
