TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi beras yang meningkat tajam dan agresif di tengah tren panen beras dunia yang turun dan cadangan beras dunia yang makin menipis di 2026.

Laporan terbaru FAO dalam Food Outlook edisi Juni 2026 setebal 137 halaman yang seluruh asesmen berasnya mengacu pada data hingga 13 Mei 2026 tersebut, FAO memproyeksikan produksi beras dunia 2026/27 turun 1,6 persen menjadi 552,4 juta ton.

Khusus Indonesia, FAO menyatakan, produksi beras RI mencapai 38,6 juta ton (setara beras giling) di 2026/27, melonjak secara signifikan dari 34,0 juta ton di 2024/25. 

Dengan capaian gemilang tersebut, Indonesia kini bertengger kokoh sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia, berada di bawah India, China, dan Bangladesh.

Indonesia sekaligus menjadi satu dari sedikit produsen besar yang produksinya terus meningkat saat raksasa-raksasa pangan lain tengah tersandung.

Daftar negara produsen beras yang mengalami penyusutan tahun ini terbilang masif. FAO mencatat produksi Thailand anjlok 6,1 persen menjadi 21,8 juta ton, sebuah pukulan bagi eksportir tradisional yang selama puluhan tahun menjadi pemain pasar beras Asia.

Di belahan bumi lain, Amerika Serikat mengalami penurunan produksi 15,2 persen, yang merupakan panen terendahnya dalam empat tahun terakhir, sementara itu Brasil merosot juga hingga 12,9 persen.

Kamboja, sebagai pemasok penting di kawasan, juga mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Secara agregat, hampir seluruh kawasan di dunia diperkirakan mencatat hasil panen yang lebih rendah, dengan pengecualian Benua Afrika.

FAO menunjuk dua tekanan utama, yakni ketidakpastian iklim akibat prediksi munculnya badai kering El Niño, serta merosotnya margin keuntungan (profitabilitas) usaha tani akibat harga jual yang melemah namun berbenturan dengan lonjakan biaya input. 

Mahalnya harga energi dan pupuk dunia bahkan memaksa sebagian petani di kawasan Asia Tenggara menunda masa tanam, sebuah keputusan yang dalam skala kawasan berarti berkurangnya pasokan beras di lumbung dunia.

Baca juga: Khawatir Naik Tak Terkendali, Pemerintah Perketat Pengawasan Harga Beras SPHP

Kontraksi produksi secara langsung ikut menggerus cadangan beras dunia. FAO memperkirakan stok beras dunia pada akhir 2026/27 akan turun menjadi 213,8 juta ton dari 219,7 juta ton pada musim sebelumnya, atau terkoreksi sebesar 2,7 persen.

Perdagangan beras dunia pun ikut mengempis 2,1 persen menjadi 59,8 juta ton, seiring dengan makin banyaknya negara importir yang memperketat kebijakan demi memproteksi pasar domestik mereka.

Fenomena kawasan ini menjadi peluang sangat menguntungkan bagi Indonesia. FAO memproyeksikan sejumlah negara tetangga akan menaikkan volume impor berasnya tahun ini, termasuk di antaranya Filipina dan Malaysia.

Filipina, yang saat ini menjadi salah satu importir beras terbesar dunia dan letaknya tepat di sebelah utara Indonesia, diperkirakan harus menambah pembelian justru di saat produksinya tertekan.

Pencapaian ini tentu tidak datang tanpa perencanaan yang matang. Terlebih, tantangan terbesar sektor pertanian, yakni iklim kering ekstrem El Niño, sedang membayang di cakrawala.

Baca juga: Kuba Krisis Energi dan Pangan Parah, China Kirim 60.000 Ton Beras, AS Perketat Tekanan Ekonomi

Fenomena iklim yang membawa kekeringan panjang ini adalah variabel yang ditengarai FAO sebagai pemicu rontoknya panen di banyak negara.

Bagi negara beriklim tropis yang bertumpu pada komoditas padi sawah, kemarau yang lebih panjang berarti ancaman langsung; mulai dari menyusutnya debit air, mundurnya jadwal tanam, hingga merosotnya indeks pertanaman.

Pemerintah Indonesia sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pertengahan Mei 2026 menegaskan bahwa filosofi kebijakan pemerintah saat ini adalah menjemput bola.

Ia menggarisbawahi instruksi Presiden agar pemerintah tidak boleh sekadar menunggu krisis pangan datang, melainkan harus menjemput dan memitigasinya lebih dulu dengan kebijakan dan intervensi yang konkret di lapangan.

Yang membedakan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto adalah respons terhadap ancaman krisis tidak hanya berhenti di tataran program teknis, melainkan diikat kuat hingga tingkat regulasi tertinggi.

Sepanjang tahun pertama pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menerbitkan serangkaian Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang berpihak penuh pada sektor pangan dan pertanian.

Komitmen ini disuarakan secara konsisten. Sejak Pidato Kenegaraan RAPBN 2026 pada 15 Agustus 2025, Presiden menegaskan prinsip bahwa Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan.

Pesan tersebut kembali diulang dengan nada yang jauh lebih tegas di hadapan ribuan kepala daerah dalam forum di Sentul pada 2 Februari 2026, di mana Presiden mengingatkan bahwa swasembada pangan adalah jalan mutlak yang tidak memiliki alternatif lain.

Menerjemahkan komitmen tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan bahwa 17 Perpres dan Inpres sektor pangan telah diterbitkan dalam waktu singkat. Bersamaan dengan itu, Kementan juga membongkar 240 aturan yang selama ini menjadi penghambat birokrasi, sebuah upaya deregulasi masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Beberapa aturan tersebut langsung menjadi tonggak sejarah. Inpres Nomor 2 Tahun 2025 memerintahkan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk dua juta hektare sawah lintas provinsi tanpa sekat administratif. Inpres Nomor 6 Tahun 2025 menata pengadaan gabah dan cadangan beras, yang memantapkan landasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah di angka Rp6.500 per kilogram.

Kemudian, Inpres Nomor 14 Tahun 2025 berhasil menggerakkan sinergi 25 kementerian/lembaga untuk membangun Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air.

Memasuki tahun 2026, payung hukum semakin diperkuat melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pertanian bersama BUMN Pangan, dan Inpres Nomor 3 Tahun 2026 yang khusus memperkuat cadangan jagung nasional.

Di sektor krusial seperti pupuk subsidi, pemerintah sukses menyederhanakan 145 regulasi, memangkas rantai persetujuan rumit dari 12 menteri, 38 gubernur, hingga ratusan bupati/wali kota menjadi satu jalur distribusi langsung dari pabrik ke tangan kelompok tani.

Integrasi Air, Mekanisasi, Lahan, dan Benih di Hamparan Sawah

Tulang punggung dari strategi mitigasi anti-kekeringan pemerintah berpusat pada satu hal mutlak, yakni memastikan pasokan air tetap mengalir ke hamparan sawah meski hujan telah berhenti. Lewat program pompanisasi, ribuan unit pompa dipasang secara masif untuk menyedot pasokan air sungai maupun sumber permukaan menuju lahan-lahan yang berisiko mengering.

Dengan demikian, petani dapat tetap melakukan penanaman pada musim gadu. Program ini disempurnakan dengan irigasi perpompaan (Irpom) untuk menjangkau lahan di luar jaringan irigasi teknis, serta pembuatan embung atau kolam-kolam penampung air hujan yang berfungsi sebagai 'tabungan air' untuk musim kemarau.

Mekanisasi didorong untuk menjawab persoalan kecepatan dan efisiensi produksi. Pemerintah sangat menyadari bahwa target swasembada berkelanjutan tidak mungkin tercapai apabila sekadar mengandalkan perluasan lahan semata.

Kebutuhan utamanya adalah kemampuan untuk mengolah tanah, menanam bibit, hingga memanen padi dalam waktu yang jauh lebih singkat jika dibandingkan dengan metode pertanian konvensional.

Modernisasi pertanian didorong secara agresif melalui distribusi alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pembentukan unit Brigade Pangan. Hingga 2025, pemerintah tercatat telah sukses membentuk sekitar 1.900 Brigade Pangan.

Lebih dari 1.100 brigade di antaranya telah aktif beroperasi mengelola ratusan ribu hektare hamparan lahan dengan dukungan ribuan alsintan modern berteknologi tinggi. Model penguatan ini meletakkan fondasi yang kokoh untuk pertanian skala besar (corporate farming) yang memungkinkan olah tanah dan panen dilakukan dengan jauh lebih cepat, berseragam, dan sangat efisien.

Kekuatan dan ketahanan sistem terintegrasi tersebut baru benar-benar diuji ketika ancaman iklim El Niño mulai menunjukkan taringnya pada 2026. Saat banyak negara panik menghadapi risiko anjloknya produksi pangan akibat kekeringan ekstrem, pemerintah Indonesia justru melipatgandakan kapasitas mitigasinya.

Kementan mengoptimalkan operasi 80.158 unit pompa air yang sebelumnya telah disalurkan kepada berbagai kelompok tani di seluruh pelosok negeri. 

Pemerintah menyiapkan anggaran pompanisasi Rp3–4 triliun untuk menjamin keamanan pasokan air selama puncak musim kemarau agar jangkauan luasan pompanisasi meluas menjadi 2,2 juta hektare sawah, dari  sebelumnya 1,2 juta hektare.

Hal ini disebut sebagai salah satu operasi mitigasi kekeringan lahan paling masif dalam sejarah pertanian Indonesia.

Dari sisi ketersediaan lahan, Kementan memacu dua program strategis secara simultan. Pertama, Optimalisasi Lahan (Oplah) difokuskan untuk menghidupkan kembali lahan rawa dan tadah hujan yang lama menganggur agar menjadi lahan yang produktif dan mampu bertanam 2–3 kali dalam setahun.

Mengacu pada data realisasi tanam nasional, total luasan lahan Oplah yang telah tergarap menembus 1.087.377 hektare, sebuah capaian yang secara signifikan menghidupkan kembali jutaan hektare lahan tidur agar produktif kembali.

Kedua, program cetak sawah difokuskan untuk membuka hamparan area tanam baru di wilayah luar Pulau Jawa, termasuk Merauke, guna memperlebar basis produksi pangan nasional dan kawasan lumbung masa depan.

Pemerintah menargetkan  sejak tahun 2024 hingga 2026 seluas 231.844 hektare untuk menopang ketahanan pangan jangka panjang. Seluruh upaya pembukaan dan optimalisasi lahan ini ditopang penuh dengan pasokan benih unggul adaptif kekeringan hingga mekanisasi pertanian modern.

Hadirkan Pupuk Murah Saat Dunia Tengah Mahal

Salah satu kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan melawan arus global (kontra-arus) adalah intervensi harga pupuk. Memasuki Februari 2026, gangguan keamanan geopolitik global berdampak langsung pada rantai pasok dunia.

Blokade di Selat Hormuz yang menjadi sepertiga jalur perdagangan pupuk dunia dan penghentian mendadak ekspor pupuk nitrogen oleh China memicu lonjakan harga urea dunia hingga di atas 40 persen hanya dalam hitungan minggu.

Ketergantungan tinggi terhadap pasokan impor membuat jutaan petani di Asia Tenggara terjepit. Filipina, misalnya, menyandarkan 75 persen pasokan pupuknya pada China, sementara tingginya ongkos operasional memaksa petani di Thailand untuk berhenti menanam sementara waktu.

Indonesia mengambil arah kebijakan berlawanan. Presiden Prabowo justru menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga sekitar 20 persen.

Harga Urea diturunkan dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan harga NPK dipangkas dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Di lapangan, satu zak pupuk urea kemasan 50 kilogram yang dulunya Rp112.500 kini bisa ditebus petani dengan harga sekitar Rp90.000 saja.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, keputusan memangkas harga hingga 20 persen ini didasari niat untuk menjaga napas ketahanan petani. Langkah berani ini diambil semata-mata agar petani lokal dapat terus berproduksi tanpa terbebani, kendati harga bahan baku di pasar internasional sedang meroket tak terkendali.

Prestasi yang paling menonjol dari intervensi harga ini adalah pelaksanaannya tanpa perlu membebani tambahan anggaran subsidi APBN.

Penurunan harga berhasil dicapai secara mandiri melalui langkah efisiensi industri pupuk nasional dan perombakan radikal pada tata kelola distribusi yang sukses menghemat pengeluaran negara hingga sekitar Rp10 triliun. Manfaat langsung dari kebijakan revolusioner ini kini dinikmati oleh lebih dari 16 juta petani terdaftar.

Stok Beras dan Kesejahteraan Petani di Titik Puncak

Hasil nyata kebijakan strategis pertanian ini berdampak melimpahnya stok pangan di gudang-gudang negara. Laporan resmi Perum Bulog mencatat volume stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 5,3 juta ton pada Mei 2026.

Angka ini merupakan capaian tertinggi sepanjang 59 tahun sejarah berdirinya lembaga urusan pangan tersebut, sekaligus memecahkan rekor stok sebelumnya yang mentok di kisaran 4,2 juta ton.

Laju akumulasi stok ini berlangsung sangat eskalatif, dari yang semula berada di kisaran 3,9 juta ton pada Maret, menembus angka 5 juta ton pada akhir April, dan terus merangkak naik mendekati batas maksimal kapasitas gudang secara nasional yang berada di angka 6,2 juta ton.

Tonggak pencapaian ini diakui Presiden Prabowo Subianto saat mendeklarasikan status swasembada pangan di Karawang pada awal Januari 2026.

Kala itu, Presiden dengan bangga menyampaikan bahwa dalam waktu satu tahun, Indonesia telah sukses mendirikan fondasi kemandirian, berdiri di atas kaki sendiri, dan terbebas dari ketergantungan pada bangsa lain.

Keberhasilan produksi ini berbanding lurus dengan penguatan kesejahteraan pahlawan pangan nasional. Berdasarkan rilis resmi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 sukses bertengger di angka 127,73, atau mengalami kenaikan 1,99 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Capaian ini mencetak rekor tertinggi untuk NTP kumulatif sepanjang sejarah statistik pertanian Indonesia. Rekor ini mencerminkan tingginya kesejahteraan dan semakin tangguhnya posisi tawar petani di lapangan.

Penguatan kesejahteraan ini sejalan pula dengan lonjakan kinerja makroekonomi sektor pertanian. Berdasarkan data BPS, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian sepanjang 2025 tumbuh 5,74 persen — capaian tertinggi dalam 25 tahun terakhir, atau sejak tahun 2000. Lonjakan ini kian terasa dramatis bila menengok titik terendahnya pada 2024 yang hanya tumbuh 0,67 persen.

Angka 5,74 persen tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan historis sektor pertanian yang selama lebih dari dua dekade hanya bergerak di kisaran 3 hingga 4 persen.

Pertumbuhan ini menjadi bukti konkret bahwa rangkaian intervensi kebijakan, mulai dari pompanisasi, cetak sawah, hingga penurunan harga pupuk telah berbuah nyata pada penguatan fondasi ekonomi pangan nasional.

Lebih jauh, komoditas beras di dalam negeri tak lagi menjadi hantu penyumbang utama inflasi nasional layaknya yang kerap terjadi pada rentang satu hingga dua dekade ke belakang.

Kemampuan Indonesia mengelola surplus pangannya bahkan sempat ditunjukkan secara simbolis pada Maret 2026, ketika pemerintah dengan percaya diri melepaskan ekspor perdana 2.280 ton beras ke Arab Saudi guna memenuhi kebutuhan logistik jemaah haji asal Tanah Air dan 10.000 ton beras untuk kemanusiaan rakyat Palestina.

Merespons pergeseran lanskap pangan dunia ini, Mentan Amran Sulaiman menegaskan kebanggaannya terhadap ketangguhan petani Indonesia. Ia menekankan bahwa angka-angka valid dari FAO ini adalah wujud pengakuan global atas keringat para petani.

"Ketika dunia memproduksi lebih sedikit pangan, Indonesia memproduksi lebih banyak dengan impor yang nyaris terhenti. Kehadiran negara bukan sebatas wacana, dan hasilnya nyata. Indonesia perlahan menghapus stigma sebagai pengimpor abadi dan bersiap melangkah tegak sebagai lumbung pangan dunia," tegas Mentan Amran.

Optimisme ini pun menjadi resonansi yang disuarakan oleh pimpinan negara. Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila awal Juni 2026 lalu, Presiden Prabowo mengingatkan kembali kepada seluruh anak bangsa bahwa Indonesia telah terbukti lebih siap menghadapi disrupsi pangan global dan mantap memegang status swasembada ketika dunia sedang dilanda kesulitan akut.

Laporan resmi FAO edisi Juni 2026 ini menjadi validasi global atas keberhasilan upaya besar pemerintah untuk swasembada pangan. Bahwa di tengah dunia yang hasil panennya makin menyusut dan gudang cadangannya kian menipis, lumbung pangan Republik Indonesia justru sedang berada dalam kondisi paling utuh dan penuh-penuhnya.