TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR — Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, I Komang Nova Sewi Putra, menemui langsung massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Pemerintahan Mahasiswa (BEM PM) Universitas Udayana (Unud) yang menggelar unjuk rasa bertajuk 'Aksi Bali Bergerak' di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin 22 Juni 2026. 

Kehadiran pimpinan dewan di tengah-tengah demonstran didampingi oleh dua legislator lainnya untuk menerima dokumen aspirasi dan lembar tuntutan yang dibawa oleh aliansi mahasiswa.

Baca juga: AKSI Balas Dendam Massa Berparang Sedang Indekos di Pemogan, Dipicu Gelas Pecah Saat Pesta Miras!

Dalam penyampaiannya, Komang Nova memberikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah taktis mahasiswa dan sempat menceritakan latar belakang dirinya yang juga merupakan mantan aktivis mahasiswa saat reformasi tahun 1998 silam.

"Saya sebagai Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali, kami sangat mengapresiasi semua langkah-langkah yang sudah diberikan kepada kami melalui aspirasi pada hari ini. Kami datang bertiga di sini. Saya pernah jadi mahasiswa."

"Saya angkatan 1998 Trisakti. Saya pernah ikut demo tahun 1998 di Trisakti. Rumah saya juga dijadikan basecamp tempat untuk mengadakan demonstrasi pada waktu tahun 1998. Jadi saya mengerti, Adik-adik semua," ujar Komang Nova di hadapan massa aksi.

Baca juga: Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Handphone Bisa Bikin Mahasiswa Kaya atau Masuk Penjara

Ia menegaskan bahwa jajaran DPRD Provinsi Bali sangat memahami dan menghargai gerakan mahasiswa yang murni ingin menyuarakan isi hati masyarakat Bali maupun Indonesia.

Menanggapi substansi materi aksi yang menyoroti isu-isu nasional, ia memberikan penjelasan rasional terkait pembagian wilayah kewenangan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

"Ada beberapa kewenangan-kewenangan yang memang itu semua adalah kebijakan yang dibuat dari tingkat pemerintah pusat. Ada beberapa kewenangan yang dibuat oleh kebijakan dari tingkat provinsi maupun kabupaten."

"Kalau kita bicara masalah MBG, kita bicara masalah BBM, kita bicara masalah fiskal, kita bicara masalah kenaikan dolar, itu memang semua adalah peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pusat."

"Itu semua pusat. Kita menegakkan peraturan yang ada di daerah. Tapi, kita juga berusaha untuk menyuarakan hati daripada masyarakat kami yang ada di Bali," tegasnya.

Politisi yang berasal dari Desa Umeanyar, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ini juga merespons anggapan mahasiswa mengenai keterbatasan para wakil rakyat dalam melihat realitas kemiskinan dan kesulitan hidup petani di pedesaan.

Ia menekankan bahwa latar belakang keluarganya sendiri berasal dari kalangan petani kecil di daerah pelosok bukit.

"Adik-adik bilang, 'Pernahkah kami turun melihat masyarakat kami di desa, petani, dan segala macam?' Maaf, saya juga dari kampung. Asal saya dari Desa Umeanyar, Kecamatan Busungbiu. Tahu enggak di mana itu? Di ujung bukit!"

"Masyarakat kami banyak yang miskin. Saya juga perih. Kakek saya petani, bapak saya dulu petani, merantau ke Denpasar agar mendapat bisa sampai hari ini. Dan saya ingin melanjutkan cita-cita orang tua saya, leluhur saya untuk menyejahterakan masyarakat saya sendiri," tambahnya. 

Menurutnya, visi perjuangan mahasiswa dan DPRD Bali sebenarnya sejalan, yakni sama-sama menginginkan perbaikan bagi negara dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Provinsi Bali.

Politikus dari Partai Demokrat yang sejak 2024 menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali ini mencontohkan realitas di daerah asalnya di Buleleng, di mana program-program intervensi pemerintah terus disalurkan guna mengentaskan kemiskinan dan memfasilitasi anak putus sekolah.

"Tujuan saya di sini menjadi wakil dari Adik-adik adalah ingin menyuarakan aspirasi daripada masyarakat. Sama-sama kita. Adik mahasiswa, semua ingin mengadakan perbaikan di negara ini, ingin mengadakan perbaikan di Provinsi Bali ini, dan kami juga sama melalui, apa namanya, jalan yang benar, peraturan yang ada. Seperti itu."

"Kami sangat mendukung, kami sangat support semua apa yang disampaikan oleh Adik-adik semua. Kita sama-sama. Saya mewakili masyarakat, Adik-adik juga mewakili masyarakat. Saya juga ingin masyarakat saya sejahtera."

"Saya ingin sekali. Adik-adik saya, warga saya di Buleleng itu banyak yang enggak sekolah juga, banyak yang miskin. Kita bantu semuanya kok, melalui program yang ada di pemerintah," paparnya.

Terkait gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal dan lonjakan harga energi nasional, Komang Nova mengajak mahasiswa untuk bersama-sama menyuarakan penolakan apabila terdapat kebijakan pusat yang secara nyata memberatkan daerah.

Ia membandingkan dinamika politik saat ini dengan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika terjadi fluktuasi harga BBM global.

"Tapi, semua kebijakan pemerintah pusat, ini yang harus kita lihat. Kita di daerah selalu mengikuti, tapi kalau ada yang memang tidak sesuai, mari kita suarakan bersama!"

"Kami juga ingin menyuarakan bersama, kami melalui perwakilan kami di pusat, kami sudah sampaikan. Zaman pada waktu zaman pemerintahan SBY, kenaikan Rp400 saja BBM, tahu enggak bagaimana Pak SBY pada waktu mau minta-minta? Sekarang naik dengan begitu tinggi disesuaikan dengan keadaan harga dolar dunia. Ya, kita juga enggak tahu. Saya juga tiba-tiba besoknya, 'Wah, Pertamina.' Saya sampaikan dengan partai kami, kami sampaikan. Saya yakin semua disampaikan dengan perwakilan di pusat," lanjut Komang Nova.

Di akhir penyampaiannya, Nova mengekspresikan rasa bangga atas jalannya demonstrasi yang berlangsung secara tertib, kondusif, dan bebas dari tindakan anarkis.

Pihaknya berjanji akan langsung mendistribusikan berkas tuntutan 'Aksi Bali Bergerak' ke seluruh fraksi parpol di DPRD Bali untuk diteruskan ke jaringan nasional, serta melayangkan surat resmi ke DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Sekarang, kita selalu suarakan itu. Kami juga nanti apa yang disampaikan melalui tuntutan dari aksi Bali Bergerak ini, kami akan langsungkan ke pusat semuanya. Jangan khawatir. Kami punya perwakilan di pusat, kami akan sampaikan."

"Karena kami ingin masyarakat kami juga sejahtera. Kami tidak ingin masyarakat kami menderita. Sekarang Adik-adik mahasiswa, saya senang aksi damai. Saya senang sekali! Jangan anarkis, karena damai akan menghasilkan yang baik, anarkis akan merusak semuanya."

"Hari ini, tuntutan ini saya terima, ya. Saya sampaikan dengan pimpinan kami di pusat semua melalui semua fraksi-fraksi yang ada. Ini akan saya bagikan, saya akan bagikan. Baik itu dari Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, dan juga Fraksi NasDem Demokrat Demokrat NasDem."

"Ini akan kami sampaikan agar masing-masing dari fraksi menyerahkan tuntutan mahasiswa ini ke pimpinan yang di pusat semuanya. Tidak hanya itu, kami juga dari lembaga akan mengirimkan tuntutan ini karena kami lembaga, kami akan tuntutkan ke DPR RI dan juga ke Departemen Dalam Negeri."

"Itu langkah-langkah yang bisa kami berikan melalui mekanisme semuanya melalui mekanisme aksi damai, kami juga akan melakukan sesuai dengan mekanisme kami yang ada di lembaga kami juga semuanya," pungkasnya. (*)