TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Lumajang - Setelah massa demo mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Sabtu (20/6/2026), kini ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Gizi (AMPG) menggelar aksi serupa di depan Kantor DPRD Lumajang, Jawa Timur, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyatakan dukungan terhadap MBG, sekaligus mendesak pemerintah melakukan pembenahan tata kelola program.
AMPG menegaskan demonstrasi yang mereka lakukan bukan untuk menanggapi ataupun menandingi aksi penolakan MBG yang sebelumnya dilakukan mahasiswa.
Koordinator aksi, Novi Sanjaya, mengatakan tujuan utama demonstrasi adalah menyampaikan aspirasi masyarakat agar program tetap berjalan dengan sistem pengelolaan yang lebih baik.
"Kami tidak melawan siapa pun dan tidak menyerang siapa pun. Ini murni aspirasi masyarakat. Kami mengusulkan agar MBG tetap dilanjutkan, tetapi tata kelolanya diperbaiki dan ekonomi rakyat kecil tetap dilindungi," ujarnya.
Baca juga: Kecanduan Judi Online, 4 Pemuda Rampok Nenek di Lumajang, Rampas 50 Gram Emas dan Uang Rp 11 Juta
Menurut Novi, salah satu persoalan mendasar dalam pelaksanaan MBG adalah belum adanya standar nasional yang mengatur secara rinci menu makanan yang disajikan.
Ia menyebut pedoman terkait komposisi makanan, gramasi, kandungan gizi hingga penanganan alergi makanan masih belum seragam di berbagai daerah.
Selain itu, AMPG juga menilai perlu adanya petunjuk teknis yang jelas terkait pengelolaan keuangan program agar tidak memunculkan perbedaan penafsiran antara pelaksana di lapangan, auditor, maupun lembaga pengawas.
"Kami meminta adanya juknis yang jelas terkait tata kelola keuangan sehingga tidak ada lagi perbedaan persepsi antara pelaksana, auditor, maupun lembaga pengawas," kata Novi.
Ketiadaan standar yang baku, lanjutnya, membuat pelaksanaan program di setiap daerah berjalan dengan interpretasi masing-masing.
"Akibatnya, muncul perbedaan interpretasi dalam proses pelaksanaan maupun pemeriksaan administrasi," jelasnya.
Baca juga: Saat Masyarakat Lumajang Kena Pemadaman Bergilir, Pekerja PLN Justru Curi Kabel Listrik Aktif
AMPG menilai program MBG tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan di daerah.
Novi menyebut saat ini terdapat 87 dapur MBG yang telah beroperasi di Kabupaten Lumajang dan menyerap sekitar 4.350 tenaga kerja.
Selain menciptakan lapangan pekerjaan, kebutuhan bahan baku program juga disebut membuka peluang pasar bagi petani dan pelaku usaha lokal.
"Atas dasar itu, aliansi meminta Presiden Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional tetap melanjutkan program MBG dengan melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh," paparnya.
Sejumlah peserta aksi mengaku hadir karena merasakan langsung manfaat program MBG.
Baca juga: Dispendukcapil Lumajang Cetak 27.838 KTP-el Semester I 2026, Terbanyak Ganti Data
Heni, seorang ibu rumah tangga, mengatakan program tersebut dinilai membantu masyarakat dan perlu dipertahankan.
"Saya datang ke sini untuk membela Pak Presiden. Karena programnya sangat menyentuh langsung terhadap kami," kata Heni di sela-sela aksi.
Hal senada disampaikan Herman, petani asal Kecamatan Gucialit. Ia menilai keberadaan MBG turut memberikan manfaat ekonomi bagi petani yang menjadi pemasok bahan pangan program tersebut.
"Saya datang ke sini karena saya sebagai petani sangat diuntungkan dengan adanya program MBG tersebut," ujarnya.
Menanggapi aspirasi massa, Ketua DPRD Lumajang, Oktafiyani, menyatakan pihaknya akan meneruskan masukan masyarakat kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program MBG.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas dan pelaksanaannya semakin tertata.
"Evaluasi itu penting untuk penataan yang lebih baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas, bukan hanya segelintir pihak," katanya.
