TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Riau menjalin kerja sama dengan Yayasan Kartika Jaya Cabang XXV Tuanku Tambusai, Senin (22/6).

Lewat kerja sama itu, BPMP bakal turut serta meningkatkan mutu pendidikan sekolah-sekolah di bawah yayasan tersebut.

Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan oleh Kepala BPMP Provinsi Riau, Dr Nilam Suri dan Ketua Yayasan Kartika Jaya Cabang XXV Tuanku Tambusai, Yuliana Hasibuan S.Sos S.IP MM.

Dalam paparannya, Yuliana menyampaikan bahwa saat ini Yayasan Kartika Jaya XXV membawahi 16 sekolah. Dengan rincian, 5 unit Kelompok Bermain, 9 Taman Kanak-kanak, 1 SD dan 1 SMP.

"Awalnya, sekolah-sekolah ini untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di kompleks tentara. Namun, sekolah ini juga membuka kesempatan bagi anak-anak masyarakat umum. Bahkan, anak yang disabilitas," kata dia. 

Saat ini, tuturnya, 30 (36 persen) tenaga pendidik di sekolah-sekolah itu telah tersertifikasi. Sementara 55 orang (64 persen) belum tersertifikasi. Menurut Yulia, kondisi ini dipengaruhi kurangnya informasi yang diperoleh para guru. 

"Karena itu, diharapkan lewat kerja sama ini, kami berharap semakin banyak guru yang tersertifikasi," tuturnya.

Di samping itu, Yulia mengungkapkan harapan agar kerjasama ini mendorong revitalisasi sekolah-sekolah di bawah yayasan. Di samping itu, BPMB juga diharap ikut meningkatkan kompetensi guru lewat sejumlah pelatihan. Seperti penyusunan kurikulum dan RPP, peningkatan keterampilan dan sebagainya.

Sementara, Nilam Suri menyampaikan kerja sama ini memang berfokus pada penguatan mutu pendidikan. Mutu itu dilihat dari berbagai aspek. Tapi tentunya dimulai dari hasil rapor masing-masing sekolah di bawah Yayasan Kartika Jaya XXV.

"Ketika sudah tahu rapor tiap sekolah, dari sana kita tahu penguatan di bidang apa yang perlu dilakukan. Apakah literasi, numerasi, penguatan karakter, kebhinekaan atau lingkungan belajarnya," ujar Nilam. 

Karena program prioritas kementerian ada revitalisasi dan digitalisasi, BPMP ingin memastikan sekolah di bawah yayasan itu mendapatkan fasilitas tersebut. Sementara terkait sertifikasi guru, BPMP dapat mendorong kerja sama melalui Balai Guru dan Tenaga Kependidikan.

Nilam juga menyoroti ada sekolah yang terakreditasi C.

"Itu harus naik. Intervensinya dari akreditasi C, bisa B, lalu A," katanya.

Dari kerja sama yang dilakukan, target itu diharap tercapai dalam waktu tiga tahun.

Dia mengakui, pembenahan tidak bisa instan. Karena agar sekolah berkualitas, pembenahan harus sesuai 8 standar nasional pendidikan.

"Keluarannya harus mencapai 8 dimensi profil lulusan," kata dia.

(Tribunpekanbaru.com)