Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sri Wahyunik

TRIBUNJATIMTIMUR.COM, JEMBER - Pengelola dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Jember, Jawa Timur berharap pemerintah meninjau kembali kebijakan penghentian operasional selama masa libur sekolah, mulai 22 Juni hingga 11 Juli 2026.

Mereka menilai sejumlah ketentuan yang diterapkan selama masa libur sekolah perlu dievaluasi agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi pengelola dapur MBG maupun tenaga kerja yang terlibat dalam program tersebut.

Salah satu pemilik dapur MBG di Kecamatan Patrang, Achmad Sudiyono, mengaku keberatan dengan beberapa aturan yang diberlakukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Di antaranya penghentian operasional dapur, pencabutan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap dapur, serta kewajiban bagi sejumlah staf Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tetap bekerja selama masa libur.

"Sebelumnya ada juknis (petunjuk teknis) satu, yang kemudian dihapus karena digantikan Juknis 2. Jadi aturan hukum dikalahkan oleh aturan hukum yang sama. Lha ini diktum Juknis yang lebih tinggi dikalahkan oleh surat edaran. Sepengetahuan saya, tidak boleh aturan hukum dikalahkan oleh aturan hukum di bawahnya," ujar Achmad, Senin (22/6/2026).

Baca juga: MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Pengelola Dapur di Jombang Mengeluh Tetap Bayar Cicilan

Dia juga mempertanyakan dua aturan baru yang dikeluarkan BGN selama libur tiga pekan ini, yakni pencabutan insentif Rp 6 juta per dapur, dan aturan masih masuknya staf SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).

Menurut Achmad, kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya.

"Insentif dicabut, tetapi kepala dapur, ahli gizi, akuntan, pekerja-pekerja tetap masuk seperti biasanya, masuk di dapur yang tidak dibayar. Ini kan kontradiktif," imbuhnya.

Dia berharap, pemerintah melihat usaha para investor SPPG. Dia menyebut, para pemilik dapur telah mengeluarkan investasi yang tidak sedikit.

"Saya kira itu tidak hanya di Jember, tetapi juga di seluruh Indonesia, program mercusuar ini tidak akan meroket jika tidak ada kami-kami, yang berkorban investasi, yang bisa jadi ini bukan tabungan sendiri, ada bantuan bank, juga konsorsium, jadi bukan warisan," tegas mantan ASN ini.

Baca juga: MBG Disetop Selama Liburan Sekolah, Relawan SPPG di Bondowoso Terpaksa Cari Kerja Sampingan

Karenanya, dia berharap melalui demo mendukung keberlanjutan program MBG yang disuarakan beberapa hari terakhir, pemerintah pusat bisa merevisi aturan mereka tentang MBG di masa libur sekolah ini.

Achmad lantas mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang gizi anak tidak boleh berhenti meskipun sekolah libur.

Dia berharap MBG di masa libur sekolah ini bisa digantikan makanan kering atau siap saji, seperti yang telah berjalan di Bulan Puasa Ramadan lalu.

"Kalau saya tidak salah ingat, Pak Presiden Prabowo pernah bilang 'sekolah anak boleh libur, tetapi gizi jangan'. Anak-anak pasti akan merindukan makanan bergizi jika libur tiga minggu. Namun apapun itu keputusan dari pemerintah, kami manut, sami'na wa atho'na," pungkas Achmad.

Baca juga: Insentif Rp6 Juta Dihentikan, Pengelola Dapur MBG Keluhkan Beban Operasional dan Bantah Untung Besar

Respons Orang Tua

Seorang wali murid di sebuah SD Negeri di Kelurahan Tegalbesar Kecamatan Kaliwates Jember yang tidak mau disebut namanya, menuturkan ada atau tidaknya MBG di masa libur tidak masalah bagi dirinya.

"Ada atau tidaknya MBG sih nggak ngaruh ke anak saya. Dan kalau libur MBG masih tetap jalan, sebenarnya malah merepotkan orang tua, karena harus ngambil kayak Bulan Puasa kemarin," ujarnya.

Sedangkan orang tua korban keracunan menu MBG di Kecamatan Kaliwates malah secara tegas meminta MBG dihentikan saja.

"Kalau bisa MBG dihentikan saja. Kami trauma," tutur perempuan yang bersama suaminya trauma karena anak jadi korban keracunan di pertengahan Mei lalu.

Ada atau tidaknya MBG ini juga tidak berpengaruh pada sebuah TK di Kecamatan Kaliwates, yang baru mendapatkan MBG pada bulan Mei lalu.

Evaluasi Dapur

Sementara itu, anggota Satgas MBG Kabupaten Jember Ahmad Hoirozi menuturkan, libur produksi dapur MBG di masa libur sekolah ini menjadi momentum evaluasi dapur-dapur MBG di Kabupaten Jember.

Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi beberapa waktu terakhir, persoalan yang ada di PPG adalah persoalan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

"Kalau memang tiga minggu ini ditutup sementara tentu kami hormati. Waktu libur tiga minggu ini dipakai untuk evaluasi, dan memperbaiki dapur-dapur MBG yang kurang bagus," ujar Hoirozi.