TRIBUNTRENDS.COM - Keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah menuai penolakan dari sejumlah relawan dan mitra pelaksana di Jawa Barat.
Penolakan tersebut disuarakan oleh anggota Serikat Pekerja Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggelar konsolidasi di kawasan Jalan Leuwipanjang, Kota Bandung, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan itu, para peserta menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penghentian sementara aktivitas dapur program MBG yang dinilai menimbulkan dampak luas.
Mereka menilai keputusan tersebut tidak hanya berpengaruh terhadap keberlangsungan operasional dapur, tetapi juga berdampak langsung pada para pekerja dan relawan yang terlibat dalam program.
Selain itu, kelompok tersebut menyoroti potensi terganggunya manfaat yang selama ini diterima oleh sasaran program MBG.
Baca juga: Demo Dukung MBG, Emak-emak Akui Dapat Uang Rp 100 Ribu & Wajan Gratis, Ada Logistik untuk Dikonsumsi
Serikat Pekerja MBG Jawa Barat meminta pemerintah dan pihak terkait segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.
Mereka berharap ada solusi yang dapat menjaga keberlangsungan program sekaligus melindungi para pekerja yang bergantung pada operasional dapur SPPG.
Ketidakpuasan terhadap keputusan itu pun mulai mengarah pada langkah yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak direspons.
Sebagai bentuk tekanan, Serikat Pekerja MBG Jabar menyatakan siap membawa aspirasi mereka langsung ke pemerintah pusat.
Mereka bahkan mengancam menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta pada 29 Juni 2026 jika tuntutan dan keberatan yang disampaikan tidak mendapat perhatian.
Asisten Lapangan dapur SPPG di Kabupaten Bandung, Muhammad Yusuf Miharja, mengatakan penghentian operasional dapur selama libur sekolah memunculkan keresahan di kalangan pekerja MBG.
Menurut Yusuf, keputusan tersebut membuat distribusi makanan kepada sebagian kelompok penerima manfaat ikut terhenti.
Ia mempertanyakan kebijakan itu karena BGN sebelumnya menyampaikan bahwa prioritas program MBG juga menyasar kelompok B3, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"BGN sebelumnya menyampaikan bahwa prioritas program adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tapi saat sekolah libur, distribusi untuk kelompok itu juga ikut dihentikan. Ini yang menjadi pertanyaan kami," ujar Yusuf.
Yusuf menilai, apabila kelompok B3 tetap menjadi prioritas, distribusi makanan seharusnya tidak sepenuhnya berhenti hanya karena sekolah libur.
Menurut dia, perlu ada kebijakan yang membedakan layanan untuk siswa dan penerima manfaat nonsekolah.
Selain berdampak pada penerima manfaat, penghentian operasional dapur SPPG juga disebut berdampak langsung terhadap ekonomi para pekerja dan relawan.
Yusuf mengatakan, relawan dan penanggung jawab lapangan tidak memperoleh insentif ketika dapur tidak beroperasi.
"Kalau dapur tidak beroperasi, otomatis tidak ada insentif bagi relawan maupun PIC. Ini menjadi hambatan ekonomi bagi para pekerja," katanya.
Menurut Yusuf, banyak relawan menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
Ia menyebut, penghentian operasional selama libur sekolah membuat pekerja di lapangan menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan Serikat Pekerja MBG Jabar menggelar konsolidasi dan menyiapkan langkah lanjutan.
Baca juga: Terlanjur Utang hingga Jual Ternak, Mitra di Jatim Takut MBG Disetop, Investasi Rp 1,5 M, Tuntut BGN
Yusuf mengatakan, Serikat Pekerja MBG Jabar menyiapkan rencana aksi unjuk rasa ke Jakarta pada 29 Juni 2026.
Aksi tersebut ditargetkan diikuti sekitar 10.000 peserta dari Jawa Barat.
Menurut Yusuf, rencana mobilisasi massa juga akan didukung sekitar 200 bus.
"Kami menargetkan sekitar 10 ribu peserta dari Jawa Barat. Bahkan ada informasi dari Banten, Jakarta, dan beberapa daerah di Jawa Tengah yang juga mulai melakukan konsolidasi," katanya.
Ia menyebut, konsolidasi tidak hanya dilakukan oleh relawan dan mitra dari Jawa Barat.
Beberapa daerah lain, kata Yusuf, mulai membangun komunikasi untuk menyuarakan persoalan serupa.
Koordinator Serikat Pekerja MBG, Restu Risnandi Abdila, meminta BGN lebih terbuka dalam menyusun kebijakan terkait pelaksanaan program MBG.
Menurut Restu, relawan dan mitra merupakan ujung tombak pelaksanaan program di lapangan.
Ia menilai, kebijakan yang menyangkut operasional dapur semestinya disusun dengan melibatkan pelaksana program di tingkat bawah.
"Jangan sampai kebijakan dibuat secara instruktif tanpa dialog. Keputusan yang menyangkut program MBG seharusnya dibangun melalui komunikasi dengan relawan dan mitra di lapangan," kata Restu.
Restu mengatakan, relawan dan mitra memiliki pengalaman langsung mengenai kebutuhan penerima manfaat dan kondisi operasional dapur.
Karena itu, aspirasi mereka perlu menjadi bagian dari pertimbangan BGN dalam mengambil keputusan.
Restu menilai, penghentian operasional MBG selama libur sekolah tidak hanya berdampak pada pekerja.
Menurut dia, penerima manfaat yang selama ini bergantung pada program tersebut juga ikut terdampak.
Ia berharap BGN lebih aspiratif dan membuka ruang dialog dengan relawan serta mitra SPPG.
Restu juga meminta unsur pelaksana di tingkat akar rumput dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan keberlanjutan Program MBG.
Serikat Pekerja MBG Jabar berharap penutupan dapur selama libur sekolah dapat dievaluasi agar layanan kepada penerima manfaat tetap berjalan dan pekerja tidak kehilangan sumber pendapatan.
(TribunTrends/Kompas)
