Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Dian Herdiansyah. 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI – Aksi unjuk rasa yang digelar BEM Nusantara Wilayah Sukabumi di depan Gedung Pendopo Kabupaten Sukabumi, Senin (22/6/2026), berlangsung dengan membakar ban bekas dan memblokade Jalan A. Yani. 

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi.

Akibat aksi tersebut, arus lalu lintas di ruas Jalan A. Yani sempat mengalami gangguan. Massa mahasiswa membentangkan spanduk, poster tuntutan, serta menyampaikan orasi secara bergantian di depan pusat pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

Koordinator BEM Nusantara Sukabumi, Mahdi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang tengah dihadapi masyarakat.

"Aksi ini merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kami ingin memastikan suara rakyat sampai kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat melalui Bupati Sukabumi," ujar Mahdi.

Menurutnya, aksi pembakaran ban dan blokade jalan merupakan simbol kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Pembakaran ban dan blokade jalan yang kami lakukan merupakan simbol kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, aksi ini tetap kami laksanakan secara terukur dan bertanggung jawab," katanya.

Dalam dokumen sikap yang disampaikan kepada Bupati Sukabumi, BEM Nusantara meminta pemerintah daerah meneruskan berbagai aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat dan DPR RI. 

Sejumlah isu strategis nasional menjadi sorotan mahasiswa, di antaranya percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), peninjauan kembali Undang-Undang TNI, evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), stabilisasi harga BBM dan kebutuhan pokok, hingga audit pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mahdi menegaskan bahwa mahasiswa juga mendorong penguatan komitmen pemerintah terhadap supremasi sipil, reformasi birokrasi, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis, mempercepat pengesahan RUU Perampasan Aset, serta memperkuat komitmen terhadap supremasi sipil dan pemberantasan korupsi," tegasnya.

Selain isu nasional, BEM Nusantara Sukabumi turut menyoroti pelayanan publik di daerah. Mahasiswa mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD Kabupaten Sukabumi, khususnya Komisi IV, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap RSUD Palabuhanratu.

Evaluasi tersebut mencakup pengelolaan kebersihan rumah sakit, tata kelola parkir, transparansi tarif parkir, hingga peningkatan kenyamanan masyarakat pengguna layanan kesehatan.

"Selain isu nasional, kami juga menyoroti pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi, khususnya di RSUD Palabuhanratu. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang nyaman, bersih, dan profesional," tambah Mahdi.

BEM Nusantara berharap berbagai rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.