TRIBUNSUMSEL.COM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdimaludin, menjadi sorotan publik setelah mengaku menerima uang sebesar Rp20 juta usai aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara, Jakarta, pada 15 Juni 2026 lalu.
Pengakuan tersebut disampaikan Abdimaludin dalam video yang beredar di media sosial. Dalam video itu, ia menyebut total uang yang diterima mencapai Rp20 juta dan dibagikan kepada sejumlah mahasiswa dengan nominal berkisar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta per orang.
Abdimaludin mengatakan pembagian uang dilakukan setelah aksi unjuk rasa selesai digelar.
Baca juga: Mahasiswa UBK Desak Ketua BEM FH Mundur, Ini Tuntutan Setelah Viral Dugaan Suap Usai Bertemu Gibran
Mahasiswa lain yang disebut turut menerima uang tersebut yakni Wakil Ketua BEM FH UBK Rafly Maulana Akbar, Pengurus BEM FH Mubarak Tuasamu, Ketua BEM FEB Pujiono, serta Wakil Ketua BEM FEB Muhammad Rafi Bastian.
Meski demikian, hingga kini belum diketahui secara pasti pihak yang memberikan uang tersebut. Pihak kampus bersama mahasiswa masih menelusuri asal-usul aliran dana dimaksud.
Atas peristiwa itu, Abdimaludin mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf kepada mahasiswa Universitas Bung Karno.
"Tentu saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi," ucapnya, dikutip Tribunnews pada Selasa (23/6/2026).
Nama Abdimaludin sebelumnya sempat menjadi perhatian setelah menghadiri dialog bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden usai aksi demonstrasi.
Ia hadir bersama 14 mahasiswa lainnya untuk menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah.
Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Abdimaludin tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Bung Karno sejak 12 September 2022. Ia menempuh pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2101220004.
Sebelumnya, Abdimaludin menegaskan aksi demonstrasi mahasiswa pada 15 Juni 2026 murni dilandasi keresahan mahasiswa dan tidak ditunggangi kepentingan pihak mana pun.
"Saya sendiri menjawab terkait aksi kami sendiri di tanggal 15 hari Senin tepatnya, saya menjawab semua tudingan kepada kami, tidak ada unsur yang tunggangi kami," tegas Abdimaludin dalam wawancara di Studio Tribunnews, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Menurutnya, gerakan mahasiswa tersebut dilakukan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.
"Itu murni hasil dari keresahan kami di Universitas Bung Karno. Kami ini membawa harapan besar ya, tentunya harapan rakyat dari kami ini untuk membawa hasil dari kajian kami kepada pihak-pihak yang berkait," ujar Abdimaludin.
Setelah bertemu Gibran, Abdimaludin juga kembali menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan hasil diplomasi mahasiswa saat aksi berlangsung dan bukan bagian dari skenario politik tertentu.
"Tidak ada unsur yang menunggangi kami. Itu murni kepentingan rakyat. Itu murni hasil dari gerakan kami di Universitas Bung Karno," tegas Abdi.
Saat itu, BEM UBK bahkan memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan.
"Rakyat hari ini butuh kepastian. Itu sebabnya kami memberikan ultimatum 5x24 jam sebagai bentuk keresahan dan kemarahan rakyat," ujarnya.
Ketika memberikan pernyataan saat demo, Abdimaludin sebelumnya sempat dengan tegas meminta agar DPR RI segera membuka ruang diskusi dengan para mahasiswa, usai para mahasiswa menggelar aksi demo di berbagai daerah.
"Pimpinan DPR RI Puan Maharani, Dasco, dan jajarannya segera buka ruang dialog untuk mahasiswa waktu terdekat ini," ucapnya saat demo di Patung Kuda, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Alasannya, kata Abdimaludin, para mahasiswa tidak mau kejadian serupa terulang kembali pada tahun 2025 yang berujung ricuh akibat bentrokan antara massa dan aparat keamanan.
"Karena memang kita paling takut terjadi ke-chaos-an di tanggal 28 Agustus tahun 2025, kami tidak mau, BEM UBK menyatakan sikap, kami tidak mau ke-chaos-an terjadi lagi
Pada tahun 2025, kericuhan terbesar terjadi di depan Gedung DPR/MPR RI dan Markas Polda Metro Jaya di Jakarta saat para mahasiswa demo menolak kebijakan tunjangan perumahan anggota DPR dan menuntut perbaikan ekonomi.
Saat itu, polisi menembakkan gas air mata dan gas water cannon untuk memukul mundur massa aksi.
Akibatnya, sebanyak tujuh orang meninggal dunia dari kalangan warga sipil, mahasiswa, hingga pendemo dari pengemudi ojek online (ojol).
