TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat sindir partai kalah Pemilu ujung-ujungnya gabung pemerintahan Prabowo-Gibran, hal ini merespons kritik terhadap posisi partai berlambang banteng yang dianggap abu-abu.
Djarot mengatakan, PDI Perjuangan merupakan partai pemenang Pemilu Legislatif meski kalah dalam Pemilu Presiden.
Untuk itu, PDI Perjuangan memilih untuk tetap di luar pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bentuk penghormatan pada pemenang Pemilu Presiden.
"Untuk menghormati, maka kita persilahkan pada Pak Prabowo untuk bisa menyusun kabinetnya dan menjalankan pemerintahannya. PDI Pejuangan akan berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo," kata Djarot dijumpai saat hadir di Paripurna DPRD tentang HUT ke-499 Jakarta, Senin (22/6/2026).
Sebagai partai di luar pemerintahan, PDI Perjuangan akan memberikan kritik dan solusi yang membangun serta mendukung program-program pemerintah yang pro rakyat.
Posisi ini menurut Djarot jauh lebih jelas, ketimbang partai yang kalah dalam Pemilihan Presiden tetapi ujung-ujungnya gabung ke dalam pemerintahan.
"Sikapnya jelas, seperti itu. Yang nggak jelas itu justru mereka yang kalah Pilpres, tapi bergabung di dalam," ucap Djarot.
Sikap partai yang kalah lalu memilih bergabung ke dalam pemerintahan justru tidak menunjukkan jiwa kesatria.
Djarot bahkan menyamakan sikap tersebut sebagai bentuk penghianat terhadap pemilihnya.
"Buat apa ada pilihan presiden berdarah-darah seperti itu. Toh Akhirnya ketika kalah, eh gabung juga. Ini bentuk sebetulnya, maaf ya, kasarnya ya penipuan kepada pemilihnya, tidak konsisten, tidak gentle," tegas dia.
Dikutip Tribunnews.com, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyatakan bahwa istilah oposisi maupun partai penyeimbang yang disampaikan PDI Perjuangan (PDIP) tidak dikenal dalam konstitusi dan praktik sistem politik di Indonesia.
Sikap politik PDIP menjadi sorotan karena dianggap abu-abu dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Yang jelas di dalam praktik politik kita ini kan juga tidak dikenal, saya paham betul tidak ada oposisi. Itu enggak ada di konstitusi. Tapi juga tidak ada partai penyeimbang, enggak dikenal di sistem kita," kata Jazilul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Jazilul menjelaskan, hal yang paling penting saat ini adalah menjaga kebersamaan dan kekompakan semua elemen bangsa di mana pun posisinya berada.
Ia menegaskan, pernyataannya ini sama sekali tidak bermaksud untuk memicu polemik atau mendiskreditkan partai politik lain.
Pesan utamanya, kata Jazilul, adalah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang berjuang keras mewujudkan visi dan misinya di tengah tantangan yang berat.
"Nah, kita tidak sedang berpolemik soal apa namanya mendiskreditkan partai lain atau tidak. Ini hanya menyampaikan pesan bahwa Presiden Prabowo, pemerintah sedang berjuang keras untuk menuntaskan dan mewujudkan visi dan misinya," ujarnya.
Ia mempersilakan bagi siapa pun yang menyampaikan pendapat, namun harus tetap menjaga kekompakan.
"Karena menghadapi tantangan yang berat ini membutuhkan siapa pun, pihak manapun, publik, partai politik, organisasi masyarakat semuanya, mahasiswa, membutuhkan itu. Jadi soliditas dan kekompakan itulah yang akan mampu menghadapi semua tantangan yang menurut saya cukup berat hari-hari ini," ungkapnya.
