TRIBUNSUMSEL.COM -- Berawal dari memimpin pergerakan mahasiswa di jalanan, sosok Muhammad Abdi Maludin kini justru harus menghadapi tudingan miring. 

Ketua BEM FH UBK sekaligus koordinator aksi di Patung Kuda tersebut menjadi buah bibir setelah mencuatnya pengakuan tentang adanya aliran dana pasca-pertemuan formal antara 15 perwakilan mahasiswa dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Senin (15/6/2026) lalu.

Pertemuan itu berlangsung setelah aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa.

Dalam kesempatan tersebut, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, hingga persoalan pendidikan.

Abdi meminta pemerintah memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai anggaran MBG yang menurutnya mencapai angka sangat besar.

Ia juga menyatakan mendukung tujuan program untuk menekan angka stunting, namun menilai tata kelola dan pelaksanaannya masih perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Selain itu, BEM UBK memberikan ultimatum kepada pemerintah selama 5x24 jam untuk memberikan kepastian atas berbagai aspirasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam format dialog dan membahas sejumlah isu yang disuarakan mahasiswa, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan program Koperasi Desa Merah Putih, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Saat itu, Koordinator Aksi sekaligus Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menyatakan pertemuan tersebut merupakan hasil dari gerakan mahasiswa dan tidak didesain oleh pihak tertentu. 

Namun terbaru, Muhammad Abdi kini mengakui telah menerima uang sebesar Rp20 juta. 

Pengakuan tersebut tersebar luas di media sosial usai BEM dan Himpunan Mahasiswa (HIMA) UBK menggelar forum klarifikasi di depan Patung Bung Karno, Kampus Kimia UBK, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2026), untuk menanggapi isu yang berkembang terkait dugaan pemberian uang dalam aksi tersebut.

Dalam forum itu, Muhammad Abdi selaku Ketua BEM Fakultas Hukum (FH) UBK menyampaikan klarifikasi bersama sejumlah pihak yang menerima uang tersebut.

Ia mengatakan mendapat aliran dana sebesar Rp20 juta yang disebut berasal dari seorang oknum kepolisian bernama “Aan”.

"Terkait uang itu memang saya terima. Uang itu dikasih sama mereka, pihak kepolisian, untuk tidak aksi di Istana. Tapi kami tetap turun sebagai bentuk meluapkan kekecewaan," ujar Abdi dalam forum klarifikasi dikutip dari IG @reset.feeds, Selasa (23/6/2026).

Abdi juga mengungkapkan bahwa sosok yang memberikan uang tersebut merupakan seseorang yang dipanggil "Bang Aan" dan disebut berasal dari pihak kepolisian.

"Yang ngasih itu Bang Aan dari pihak kepolisian," katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdi secara terbuka mengakui kesalahannya karena menerima uang tersebut. Ia menyebut dana sebesar Rp20 juta kemudian dibagikan kepada sejumlah rekannya.

"Saya Muhammad Abdi selaku Ketua BEM mengakui kesalahan. Saya menerima uang tersebut sebanyak Rp20 juta dengan pembagian dengan kawan-kawan," ucapnya.

Forum klarifikasi tersebut digelar sebagai respons atas isu yang berkembang mengenai dugaan adanya pemberian uang kepada mahasiswa terkait aksi demonstrasi yang berlangsung pada 15 Juni 2026.

Sejumlah pihak yang disebut menerima uang juga turut hadir dalam forum tersebut untuk memberikan penjelasan.

Kehadirannya di istana sebagai perwakilan mahasiswa menjadi tanda tanya.

Sejumlah kejanggalan pun muncul hingga sejumlah warganet banyak menyebutnya sebagai mahasewa, alias mahasiswa yang dibayar.

"11 duabelas sama wapres nya," ungkap akun @Juraganlombok

"Sebelum wawancara d belakang layar latihan dulu," tulis akun @AndraTea

"Waduh jadi bahan ketawaan, ngomongnya berbelit" timpal @Tyipratama.

"Keliatan banget Mahasewanya," ujar akun @tinadarl.

(*)