TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons wacana pengalihan sepeda motor hasil sitaan Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk diberikan kepada guru honorer.
Lalu mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru bagi para penerimanya.
Menurut dia, Komisi X DPR RI pada prinsipnya mendukung langkah tersebut selama pelaksanaannya tidak membebani guru dan seluruh aspek hukumnya telah diselesaikan terlebih dahulu.
"Ya, baik terkait dengan wacana tersebut pada prinsipnya kami di Komisi X mendukung asal satu, itu benar-benar terealisasi tanpa memberikan beban tambahan kepada guru-guru kita," kata Lalu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menegaskan bahwa kendaraan yang akan diserahkan kepada guru honorer harus dipastikan tidak lagi memiliki keterkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan.
Baca juga: Sosok Andri Mulyono, Bos PT YAT Tersangka Korupsi Motor MBG, Pernah Jadi Saksi Kasus Bansos di KPK
"Artinya kalau memang itu gratis, ya monggo, silakan aja. Tetapi paling tidak yang dilakukan itu harus dipastikan terlebih dahulu bahwa tidak ada kaitan dengan persoalan hukum yang hari ini sedang berjalan," ujarnya.
Lalu menilai pemberian kendaraan kepada guru honorer dapat menjadi bentuk apresiasi yang positif.
Terlebih, banyak tenaga pendidik non-ASN yang hingga kini masih menunggu kejelasan mengenai status kepegawaiannya.
"Yang kedua, itu adalah ide yang cerdas sebenarnya dalam rangka memberikan reward kepada guru-guru kita yang hari ini masih berstatus non-ASN yang tentu statusnya juga belum jelas, apakah nanti bisa diangkat menjadi paruh waktu atau bisa diangkat menjadi full waktu, eh mohon maaf, bisa diangkat menjadi penuh waktu atau diangkat menjadi PNS," ucap Lalu.
Meski demikian, ia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam merealisasikan kebijakan tersebut dan memastikan seluruh prosedur telah dipenuhi.
Baca juga: Gerbang Usang Proyek Triliunan: Showroom Motor MBG Tak Izin RT, Dijaga Pria Seragam Loreng
"Nah ini menjadi salah satu harapan sebenarnya, tapi lagi-lagi pastikan bahwa motor tersebut tidak tersangkut persoalan," tuturnya.
Selain aspek legalitas, kondisi kendaraan juga menjadi perhatian.
Lalu menyoroti informasi yang beredar terkait sebagian unit motor yang disebut masih dalam proses perakitan.
"Yang kedua, pastikan bahwa motor tersebut bisa digunakan, itu yang penting. Karena informasi yang beredar hari ini juga kan yang mengatakan bahwa memang motor itu dalam proses perakitan beberapanya," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya ketersediaan layanan purna jual dan fasilitas perawatan kendaraan agar para guru tidak menghadapi kesulitan ketika motor mengalami kerusakan.
"Ya itu yang saya sampaikan tadi bahwa pastikan terlebih dahulu hal ini tidak bermasalah baik motornya, kemudian setelah digunakan tadi apakah memang betul motor tersebut seperti service center-nya ada dan sebagainya," imbuhnya.
Lalu menekankan bahwa tujuan bantuan tersebut harus benar-benar memberikan manfaat bagi guru honorer, bukan justru menambah beban ekonomi mereka.
"Yang terpenting adalah jangan sampai persoalan tersebut menimbulkan beban baru bagi guru-guru honorer kita. Itu aja," ujarnya.
Pengadaan motor MBG diketahui berjumlah 21.801 unit, terdiri dari 1.570 trail dan 6.431 motor bebek listrik.
Proyek senilai Rp 1,03 triliun tersebut telah dibayar lunas oleh eks Kepala BGN Dadan Hindayana.
Muncul wacana ribuan unit motor listrik yang dibeli untuk mendukung program MBG dihibahkan bagi guru honorer.
Wacana tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat rapat tertutup Komisi IX DPR dengan Wakil Kepala BGN Arumsari beberapa waktu lalu.
“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah dan saya setuju dengan rencana tersebut,” kata Yahya Zaini, Jumat (18/6/2026).
Adapun saat ini Kejaksaan Agung mengungkap bahwa ribuan motor listrik hasil pengadaan dalam tata kelola program makan bergizi gratis (MBG) berada di sebuah gudang di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Diketahui bahwa motor listrik ini merupakan salah satu barang pengadaan dalam program MBG yang nilai anggarannya telah di mark-up oleh tersangka Dadan Hindayana Cs.
