BANGKAPOS.COM--Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian.
Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Nahdlatul Ulama (NU), Selasa (23/6/2026).
Menurut Prabowo, langkah penutupan dilakukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah perusahaan negara yang selama bertahun-tahun tidak mampu menghasilkan keuntungan.
"Kurang lebih 240 perusahaan sudah kita tutup. Tidak ada yang untung, rugi terus," kata Prabowo.
Presiden mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah entitas BUMN yang sebenarnya jauh lebih banyak dibandingkan perkiraannya sebelum menjabat sebagai kepala negara.
Ia menyebut sebelumnya mengira jumlah perusahaan milik negara hanya sekitar 300. Namun setelah masuk ke pemerintahan, jumlahnya ternyata menembus lebih dari seribu entitas.
"Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya sekitar 300. Setelah menjadi presiden baru saya tahu jumlahnya lebih dari seribu," ujarnya.
Prabowo mengungkapkan penataan BUMN belum berhenti.
Pemerintah masih berencana melanjutkan proses restrukturisasi dengan menutup lebih banyak perusahaan yang dianggap tidak memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.
Menurut dia, jumlah perusahaan yang akan dihentikan operasionalnya bisa mencapai ratusan entitas lagi.
"Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 perusahaan," ungkapnya.
Langkah tersebut, kata Prabowo, bertujuan menciptakan tata kelola perusahaan negara yang lebih sehat, efisien, dan berorientasi pada kinerja.
Baca juga: Fakta Baru Kasus YTR, Taufik Hidayat Berpindah Kota, Transaksi Misterius Jadi Kunci Penangkapan
Presiden menilai kebijakan penutupan perusahaan yang merugi telah memberikan dampak signifikan terhadap penghematan anggaran negara.
Penghematan itu berasal dari berkurangnya berbagai biaya operasional perusahaan, termasuk belanja administrasi, pengelolaan kantor, hingga remunerasi jajaran direksi dan komisaris.
"Sudah kita tutup dan kita menghemat triliunan rupiah. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang tidak benar," katanya.
Meski demikian, Prabowo belum mengungkapkan angka pasti nilai penghematan yang telah diperoleh pemerintah sejak kebijakan tersebut dijalankan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung adanya dugaan penyalahgunaan perusahaan negara yang terus merugi.
Ia menilai sebagian perusahaan yang tidak sehat secara finansial berpotensi menjadi tempat terjadinya praktik-praktik yang merugikan negara.
Menurut Prabowo, kerugian berkepanjangan pada sejumlah perusahaan perlu ditelusuri lebih jauh agar tidak menjadi beban bagi keuangan negara.
"Dan itu caranya para direksi menutupi korupsi mereka," ujar Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Baca juga: Portugal Pesta Gol ke Gawang Uzbekistan, Ronaldo Ukir Rekor Bersejarah di Piala Dunia 2026
Meski telah mengumumkan jumlah perusahaan yang ditutup, pemerintah hingga kini belum merinci identitas BUMN maupun entitas anak usaha yang terdampak kebijakan tersebut.
Prabowo juga belum menjelaskan sektor usaha mana yang paling banyak mengalami penutupan serta bagaimana skema penyelesaian terhadap aset maupun pegawai perusahaan yang dihentikan operasionalnya.
Pemerintah diperkirakan akan melanjutkan evaluasi terhadap ratusan perusahaan negara lainnya sebagai bagian dari program reformasi dan efisiensi BUMN yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan saat ini.
Dengan target penutupan hingga 700-800 perusahaan, kebijakan tersebut berpotensi menjadi salah satu langkah restrukturisasi BUMN terbesar dalam sejarah Indonesia.(*)
Sumber : Kontan.co.id
