BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rencana pembangunan SMAN 5 Pangkalpinang di kawasan Air Kepala Tujuh disambut antusias masyarakat. Sekolah negeri baru itu dinilai tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian warga di kawasan yang terus berkembang sebagai wilayah permukiman.
Iza (40), warga Air Kepala Tujuh yang telah menetap sejak 2014, menjadi salah satu yang paling menantikan kehadiran sekolah tersebut. Warung sembako miliknya yang berada tepat di depan lahan calon SMAN 5 selama ini hanya mengandalkan pembeli dari warga sekitar dengan omzet yang kerap tidak mencapai Rp500 ribu per hari.
“Kalau sekolah dibangun, wah luar biasa. Kemungkinan warung saya lebih ramai dibanding sekarang. Paling yang belanja warga sekitar saja. Omzet sehari kadang tidak sampai Rp500 ribu,” kata Iza, Kamis (18/6).
Menurut dia, keberadaan ratusan siswa, guru, dan orang tua yang datang setiap hari akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitar.
“Kalau ada sekolah pasti ekonomi warga bergerak. Orang bisa jual makanan, minuman, alat tulis, buka fotokopi. Tidak cuma warung saya yang hidup, masyarakat sekitar juga pasti merasakan,” ujarnya.
Iza mengaku baru mengetahui rencana pembangunan SMAN 5 sekitar dua bulan lalu. Baginya, sekolah baru bukan hanya menghadirkan peluang ekonomi, tetapi juga memberi harapan bagi anak keduanya yang kini duduk di kelas IX SMP Negeri 3 Pangkalpinang.
Selama ini, pilihan SMA negeri bagi warga Air Kepala Tujuh dan Tua Tunu relatif terbatas. Sebagian besar siswa harus bersaing masuk ke SMAN 1 atau SMAN 3 Pangkalpinang yang jaraknya lebih jauh dengan persaingan cukup ketat.
“Kalau ada SMA 5 tentu lebih dekat dan tidak terlalu pusing lagi mencari sekolah,” katanya.
Ia mengatakan, banyak orang tua di sekitar tempat tinggalnya khawatir anakanak mereka tidak tertampung di sekolah negeri.
“SMA 3 dan SMA 1 itu persaingannya tinggi. Kalau zonanya jauh, peluang masuk juga lebih kecil. Jadi adanya SMA 5 ini sangat membantu warga sekitar,” ujarnya.
Harapan serupa disampaikan Ferry, warga Air Kepala Tujuh yang juga telah tinggal di kawasan itu sejak 2014. Menurut dia, pertumbuhan jumlah penduduk membuat kebutuhan akan sekolah negeri baru semakin mendesak.
“Kalau ada SMA di sini tentu bagus. Kampung ini jadi lebih ramai dan anakanak sekitar tidak perlu jauh-jauh lagi sekolah,” kata Ferry.
Ia mengungkapkan, tidak sedikit siswa yang akhirnya memilih sekolah swasta atau SMK karena peluang masuk SMA negeri relatif kecil.
“Dari lima anak di daerah sini yang lulus, paling dua orang yang masuk SMA negeri. Banyak yang beralih ke SMK karena peluangnya lebih besar,” ujarnya.
Ferry menuturkan, kawasan Air Kepala Tujuh yang kini dipenuhi perumahan dulunya merupakan kebun karet dan hutan.
Seiring bertambahnya jumlah penduduk, menurut dia, keberadaan SMA negeri baru memang sudah menjadi kebutuhan.
“Penduduk di sini semakin banyak, anak-anak juga banyak. Jadi memang sudah seharusnya ada SMA negeri di sini,” katanya.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung memastikan akan mengawal pembukaan SMAN 5 Pangkalpinang pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Ombudsman Bangka Belitung, Kgs Chris Fither, mengatakan legalitas sekolah telah diselesaikan melalui penerbitan izin pendirian pada 5 Juni 2026 dan izin operasional pada 8 Juni 2026.
“Kami mengapresiasi respons cepat Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menyelesaikan aspek legalitas SMAN 5 Pangkalpinang. Ini merupakan pondasi penting dalam menjamin kepastian hukum penyelenggaraan layanan pendidikan,” ujarnya.
Meski demikian, Ombudsman menegaskan kesiapan operasional sekolah tetap harus menjadi perhatian utama, mulai dari sarana dan prasarana, ketersediaan guru, hingga mekanisme pembelajaran.
“Pembukaan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan pemenuhan standar layanan. Kita ingin memastikan tidak hanya akses yang terbuka, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang benar-benar siap diterima peserta didik,” tegas Fither.
Ia memastikan Ombudsman akan terus memantau pelaksanaan SPMB dan kesiapan SMAN 5 agar masyarakat memperoleh kepastian layanan pendidikan yang berkualitas. (x1/u1)
