TRIBUNBANYUMAS.COM, BANYUMAS - Permasalahan anak tidak sekolah atau ATS di Kabupaten Banyumas mendapat sorotan serius dari kalangan dewan.
Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyumas, Andik Pegiarto, menyebutkan bahwa berdasarkan catatan yang ada, terdapat belasan ribu anak di wilayah tersebut yang putus pendidikan.
"Di Banyumas berdasarkan data, ada 15 ribu sekian anak tidak sekolah. Ini perlu penyikapan positif. Harus melibatkan stakeholder, dinas pendidikan, orangtua dan pihak swasta. Tapi ini hal tidak mudah," kata Andik memberikan keterangan.
Baca juga: Puji RSUD Ajibarang, Andik Soroti Kurangnya Puskesmas di Banyumas Barat
Langkah awal yang sedang diupayakan adalah menyamakan persepsi dan melakukan komunikasi lintas sektoral. Pihaknya merasa perlu memilah data belasan ribu anak tersebut secara mendetail agar penanganannya bisa tepat sasaran sesuai dengan kemauan anak.
"Kami mencoba berkomunikasi, harus seperti apa dengan data seperti itu. ATS ini harus kita pilah, mana yang masih mau sekolah, dan berapa yang tidak. Karena berbicara data, belum semua 15 ribu punya keinginan untuk sekolah lagi," tambahnya.
Menurut Andik, hal utama yang harus segera dilakukan adalah mencari tahu berapa jumlah pasti keluarga dan anak yang masih membutuhkan akses pendidikan. Setelah berkoordinasi dengan dinas terkait, ternyata angkanya mengerucut cukup jauh dari data awal.
"Ini harus dicari tahu. Keluarga dan anak yang butuh sekolah ada berapa. Kemarin kami mencoba komunikasi dengan Diskominfo. Didapati data yang punya niat sekolah hanya di angka 8 ribu. Ini harus ada penyikapan," tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar tersebut.
Di sisi lain, pemerintah pusat saat ini sedang menggulirkan program baru yang dinilai bisa menjadi angin segar bagi penyelesaian kasus ATS ini. Program tersebut dirancang untuk menyasar masyarakat dari kelompok ekonomi kelas bawah.
"Dari pusat ada program. Yaitu sekolah rakyat (SR). ini ada sisi positif. Kita belum tahu konsepnya, tapi sekolah rakyat akan mengakomodir yang punya grate ekonomi kesejahteraan di desil 1 dan desil 2," ungkapnya menyinggung program tersebut.
Pelaksanaan program ini dipastikan membutuhkan persiapan sosialisasi yang sangat matang kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga anak-anak maupun orangtua bisa benar-benar merasakan fasilitas pendidikan gratis yang berkualitas.
"Ini perlu sosialisasi matang agar anak dan orangtua punya pendidikan gratis yang baik. Ini harus didoring masyarakat, dinas sosial, dan pemerintah," jelasnya lebih lanjut.
Pendidikan Non Formal
Andik menyadari bahwa mengentaskan permasalahan ini bukanlah pekerjaan yang mudah dan instan. Pemerintah daerah dituntut untuk bisa merumuskan solusi paling pas bagi semua kelompok anak.
"Ini bukan pekerjaan yang mudah. Pemerintah harus memikirkan solusi yang tepat. Sisanya yang tidak mau sekolah harus dipikirkan pendidikan yang non formal," pungkas Andik memberikan masukan.
