WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Fatimah Zahra, melontarkan kritik tajam yang menohok kepada Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi dalam acara talkshow di Catatan Demokrasi TV One, Selasa (23/6/2026) malam.

Dalam perdebatan yang berlangsung panas, Fatimah mempertanyakan klaim keberhasilan pemerintah dalam pemberantasan korupsi setelah terungkapnya kasus dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Fatimah, keberhasilan pemerintah tidak bisa diukur dari banyaknya pelaku korupsi yang ditangkap.

Baca juga: Polda Metro Minta Klarifikasi Oknum Polisi Diduga Beri Rp20 Juta ke Ketua BEM UBK

Sebaliknya, indikator keberhasilan sesungguhnya adalah kemampuan negara membangun sistem yang mampu mencegah korupsi terjadi sejak awal.

"Penangkapan atas kasus korupsi itu bukan prestasi. Prestasi itu ketika sudah tidak ada lagi korupsi, terutama pada proyek yang paling dibanggakan oleh presiden," tegas Fatimah.

Ia menilai terjadinya dugaan korupsi dalam program MBG justru menunjukkan adanya kegagalan sistem pengawasan pemerintah.

"Ini proyek yang paling diperhatikan presiden, tapi korupsinya sebegitu besar. Ini kan kegagalan sebetulnya. Ditangkap itu memang kewajiban, bukan keberhasilan," ujarnya.

Tolak Pemerintah Minta Dikasihani

Dalam kesempatan yang sama, Fatimah juga menyoroti pernyataan Hasan Nasbi yang menjelaskan beratnya tantangan pemerintah menghadapi berbagai persoalan, mulai dari korupsi hingga perlawanan kelompok oligarki.

Bagi Fatimah, kondisi tersebut bukan alasan bagi pemerintah untuk meminta simpati publik.

Ia mengingatkan bahwa setiap orang yang memutuskan maju sebagai presiden seharusnya telah memahami risiko dan tantangan yang akan dihadapi ketika memegang kekuasaan.

"Setiap orang yang mencalonkan menjadi presiden seharusnya sudah mengekspektasikan bahwa dia harus mengalami itu. Sehingga itu bukan hal yang mengejutkan bagi kita dan bukan hal yang harus kita kasihani," kata Fatimah.

Meski demikian, ia menyatakan tetap mendukung langkah pemerintah apabila benar-benar serius melawan oligarki dan praktik korupsi.

Demokrasi Mengharuskan Negara Terus Diawasi

Fatimah kemudian mengingatkan bahwa salah satu esensi utama demokrasi adalah pengawasan terhadap kekuasaan.

Ia menolak pandangan yang menganggap masyarakat tidak perlu memiliki kecurigaan terhadap pemerintah.

Menurutnya, dalam sistem demokrasi, negara harus selalu diawasi secara kritis agar tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.

Baca juga: Ada Pocong di antara Ribuan Warga Depok yang Demo Dukung Program MBG di Depok

"Pada prinsip demokrasi kita memang harus selalu mencurigai negara. Sehingga negara juga jangan mengadu belas kasih," ujarnya.

Fatimah menilai dukungan masyarakat kepada pemerintah bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol publik.

Justru kritik dan pengawasan merupakan bentuk partisipasi yang sehat dalam demokrasi.

Korupsi di Program Unggulan Jadi Sorotan

Perdebatan semakin memanas ketika Hasan Nasbi menyebut Presiden Prabowo telah berulang kali mengingatkan jajaran pemerintah agar tidak bermain-main dengan uang negara dan menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.

Hasan juga menyoroti langkah tegas pemerintah yang langsung memberhentikan dan mengusut pejabat yang diduga terlibat dalam kasus korupsi MBG.

Namun argumen tersebut kembali dipatahkan Fatimah.

Ia menilai fakta bahwa dugaan korupsi terjadi justru menjadi persoalan utama yang harus dijawab pemerintah.

Menurutnya, kasus tersebut tidak terjadi di pinggiran birokrasi, melainkan pada program yang menjadi etalase utama pemerintahan saat ini.

"Faktanya korupsi tetap terjadi. Bahkan terjadi di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan pemerintahan Presiden Prabowo," katanya.

Fatimah mempertanyakan bagaimana kondisi program-program lain yang pengawasannya tidak seketat program unggulan presiden.

Sistem, Bukan Sekadar Menangkap Orang

Saat Hasan Nasbi kembali menegaskan bahwa tindakan tegas terhadap orang-orang dekat presiden merupakan bukti komitmen pemberantasan korupsi, Fatimah tetap pada pendiriannya.

Ia menilai fokus pemerintah masih terlalu menekankan pada penindakan individu, bukan pembenahan sistem.

Menurutnya, negara tidak boleh hanya mengejar pelaku korupsi setelah kejahatan terjadi, melainkan harus menciptakan mekanisme yang membuat peluang korupsi semakin kecil.

"Keberhasilan itu adalah ketika tidak ada lagi korupsi. Yang harus dikejar adalah sistem, bukan perorangan," tegas Fatimah.

Ia menambahkan bahwa tertangkapnya pejabat yang sangat dekat dengan presiden justru menunjukkan masih lemahnya sistem pengawasan internal yang dibangun pemerintah.

"Adanya korupsi dan ditangkap itu bukan bukti keberhasilan. Tapi itu adalah bukti bahwa sistem yang dibentuk masih gagal untuk menghindarkan kita dari kerugian akibat korupsi," katanya.

Sebelumnya Hasan Nasbi dalam kesempatan yang sama mengatakan ketika korupsi terjadi, harus dipahami bahwa white color crime itu canggih.

"Jadi tidak sesederhana kita ngelihat copet kemudian tangkap tangan begitulah dia lagi copet. Tapi white colar crime ini canggih dan muter-muter. Jadi ketika kita ingin mengungkapnya kita juga harus punya fakta-fakta yang kuat," paparnya.

Dan sekarang setelah fakta-faktanya kuat, kata Hasan, temuan BPKP langsung dieksekusi tanpa tedeng aling-aling.

"Presiden berhentikan orangnya dan orangnya besoknya langsung ditahan, langsung diusut oleh Kejaksaan Agung. ini sebagai bentuk komitmen dan itu orang yang sangat dekat dengan presiden. Jadi bukan orang yang jaraknya 1 kilo dari presiden. Itu orang yang jaraknya 1 m dari presiden tanpa tedeng aling-aling," beber Hasan bangga.

Jadi katanya apa yang dilakukan pemrintah adalah bentuk komitmen untuk mengedepankan pemberantasan korupsi.

"Karena bagian dari asta cita itu juga poin terpentingnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, jadi pemerintah dalam hal ini tidak minta dikasihani. Pemerintah ingin menjelaskan supaya sudut pandang masyarakat tuh tidak hanya 45 derajat, tidak hanya 90 derajat, tapi bisa berputar, bisa melihat keseluruhan aspek sehingga nanti bisa menimbang dengan adil," paparnya.