Manado, TRIBUNMANADO.CO.ID - Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Utara memberikan apresiasi atas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulut yang dinilai baik.
Hal tersebut jelas berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Nyiur Melambai.
Politisi Partai Demokrat Henry Walukow mengungkapkan hal itu saat diberi kesempatan menyampaikan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 di gedung DPRD Sulut, Manado, Selasa 23 Juni 2026.
Meskipun demikian, Henry Walukow juga mengungkapkan harapannya kiranya Pemprov Sulawesi Utara memberi perhatian terhadap jalan-jalan provinsi yang kondisinya rusak.
"Kami meminta agar pemerintah memperhatikan jalan-jalan provinsi. Kami memahami ada keterbatasan anggaran. Kiranya di tahun 2027 anggaran untuk pemeliharaan jalan provinsi bisa bertambah," kata politisi asal Minahasa Utara ini.
Wakukow bilang, pihaknya hanya meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat pada umumnya.
Keluhan terkait kondisi jalan-jalan provinsi diterima saat reses, saat pertemuan informal maupun di media sosial.
"Jalan adalah salah satu cermin dari kinerja pemerintahan. Kami yakin Pemprov Sulut bisa melakukan terobosan," kata Henry Walukow.
Terkait itu, 5 fraksi DPRD Sulawesi Utara sepakat membahas Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
Hal ini menyusul lima fraksi di DPRD Sulawesi Utara kompak menerima penjelasan Gubernur Sulut terkait Pertanggungjawaban APBD 2025 dan pokok pikiran Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dalam rapat paripurna, Selasa 23 Juni 2026 siang.
Adapun pemandangan fraksi disampaikan secara bergantian oleh para perwakilan:
Ketua DPRD Sulawesi Utara, Fransiscus Silangen menjelaskan, setelah ini DPRD akan melanjutkan pembahasan di tingkat pansus. Khususnya untuk Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
"Berdasarkan usulan fraksi, sudah ada sejumlah nama yang akan masuk ke dalam Pansus Ranperda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha," kata Silangen. (ndo)
