SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG – DPRD Kota Malang akan mengkaji skema perampingan anggaran untuk program Universal Health Coverage (UHC).

Hal itu dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas belanja daerah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hal tersebut setelah menggelar rapat koordinasi di gedung DPRD Kota Malang, Rabu (24/6/2026).

Ia mengatakan, langkah yang tengah dipertimbangkan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat yang berhak mendapat layanan kesehatan terpenuhi pelayanannya.

Upaya ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp 50 miliar tanpa mengurangi jumlah peserta asuransi kesehatan yang berhak menerima.

Amithya mengatakan bahwa upaya perampingan tidak akan memengaruhi layanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kita melihat ada beberapa hal yang perlu dirampingkan, salah satunya UHC."

"Kalau kita bisa menyisihkan puluhan miliar Rupiah, itu sangat berarti."

"Tapi dengan catatan tidak mengurangi jumlah masyarakat yang kita cover,” ujar Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Rabu (24/6/2026).

Baca juga: Pemkot Malang Hadapi Empat Tantangan Besar Pertahankan Jaminan Kesehatan

Menurutnya, salah satu fokus pembenahan adalah peserta yang seharusnya mendapatkan jaminan kesehatan dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Selama ini, ditemukan indikasi adanya pekerja yang pembiayaan BPJS Kesehatannya justru dibebankan ke APBD Kota Malang.

“Kami berusaha mengembalikan ini. Kalau memang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, jangan dilimpahkan ke pemerintah kota karena dalam hubungan kerja, pemberi kerja memang memiliki kewajiban memberikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya,” ungkapnya.

DPRD juga menyoroti pentingnya pembaruan data kependudukan.

Amithya menyebut masih ada potensi pembiayaan yang tidak tepat sasaran akibat data warga meninggal dunia yang belum terlaporkan secara optimal dalam sistem administrasi kependudukan.

“Data agregat di Dispendukcapil harus dibereskan dulu. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi berapa sebenarnya pembiayaan yang berlebih atau tidak tepat sasaran,” katanya.

Saat ini, anggaran UHC Kota Malang mencapai sekitar Rp172 miliar per tahun. Meski belum ada angka pasti terkait efisiensi yang bisa dicapai, DPRD menargetkan penghematan dapat menyentuh kisaran Rp 50 miliar.

Dana hasil efisiensi tersebut nantinya tidak akan mengendap, melainkan dialihkan kembali untuk program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kita bisa alihkan untuk pembiayaan pendidikan yang masih belum ter-cover, kemudian kebutuhan sosial masyarakat, bantuan sosial, hingga program percepatan ekonomi dan UMKM."

"Intinya, anggaran itu akan kembali lagi untuk kemasyarakatan,” ucapnya.

Baca juga: BPJS Kesehatan Cabang Malang Sarankan Pemutakhiran Data Atasi Tantangan Pembiayaan