Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - Angka di tagihan listrik itu berbicara lebih lantang daripada sekadar slogan penghematan.

Di salah satu perangkat daerah di Kota Cirebon, biaya listrik yang semula mencapai Rp 32 juta per bulan kini menyusut menjadi sekitar Rp 18 juta.

Penurunan hingga Rp 14 juta tersebut menjadi salah satu bukti bahwa perang melawan budaya boros energi yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon mulai menunjukkan hasil nyata.

Di tengah isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi perhatian masyarakat, Pemkot Cirebon memilih fokus pada langkah yang bisa dilakukan dari sekarang, yakni menghemat energi dan mengubah kebiasaan sehari-hari agar lebih efisien.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, Iing Daiman mengatakan, gerakan penghematan energi dan BBM terus didorong melalui berbagai kebijakan efisiensi di lingkungan pemerintahan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan biaya operasional sekaligus membangun budaya hemat energi yang berkelanjutan.

"Kami mengajak para pihak untuk menggunakan BBM secara efisien dan selektif sesuai kebutuhan," ujar Iing saat diwawancarai media, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya menyasar pengurangan konsumsi listrik dan energi di kantor-kantor pemerintahan, tetapi juga mengajak aparatur sipil negara serta masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM.

Salah satu cara yang didorong adalah membiasakan berjalan kaki atau bersepeda untuk aktivitas tertentu yang memungkinkan dilakukan tanpa kendaraan bermotor.

Bagi Iing, gerakan hemat energi bukan semata-mata soal memangkas pengeluaran daerah.

Lebih dari itu, langkah tersebut diharapkan mampu membentuk pola hidup yang lebih sehat dan ramah lingkungan.

"Yang lebih penting adalah membangun kebiasaan baru, mulai dari olahraga, hemat listrik, hingga hemat energi. Itu yang harus kita tumbuhkan kembali," ucapnya.

Selain mengajak masyarakat mengubah kebiasaan, Pemkot Cirebon juga menerapkan berbagai langkah efisiensi di lingkungan perangkat daerah.

Kebijakan itu mencakup pengaturan penggunaan energi hingga pola kerja yang berdampak pada menurunnya konsumsi listrik.

Menurut Iing, hasil dari kebijakan tersebut mulai terlihat pada pengeluaran operasional pemerintah.

Ia mencontohkan, salah satu perangkat daerah yang sebelumnya menghabiskan biaya listrik sekitar Rp 32 juta setiap bulan kini hanya mengeluarkan sekitar Rp 18 juta.

"Kalau diakumulasi dengan penghematan di sektor lainnya, hasilnya cukup signifikan," kata dia.

Penghematan tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa perubahan kecil dalam penggunaan energi dapat menghasilkan dampak besar terhadap efisiensi anggaran.

Iing menegaskan, gerakan hemat energi perlu menjadi tanggung jawab bersama karena manfaatnya tidak hanya dirasakan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas.

Menurutnya, budaya hemat listrik dan BBM harus terus ditanamkan sebagai bagian dari gaya hidup yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Terkait isu kenaikan harga BBM yang belakangan ramai diperbincangkan, Iing mengatakan kebijakan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Namun demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengurangi dampaknya melalui edukasi dan ajakan kepada masyarakat agar menggunakan energi secara lebih bijak.

Melalui langkah-langkah sederhana seperti mematikan perangkat listrik yang tidak digunakan, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, hingga membiasakan berjalan kaki atau bersepeda, Pemkot Cirebon berharap budaya hemat energi tidak berhenti sebagai program pemerintah semata, melainkan menjadi kebiasaan baru yang tumbuh di tengah masyarakat.

Baca juga: Pameran Produk Unggulan Kunci Bersama Meriahkan Pameran Hari Jadi ke-599 Kota Cirebon