TRIBUNNEWS.COM - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya transformasi pelayanan publik melalui penguatan orientasi pelayanan, empati, dan inovasi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal itu disampaikan Bima saat membuka Pelatihan Design Thinking bagi ASN Pemerintah Kabupaten/Kota bertema "Transformasi Pelayanan Publik: Kiprah ASN dalam Mewujudkan SPM yang Adaptif, Inovatif, dan Berdampak bagi Warga" di Hotel Ashley Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Bima, tantangan mendasar yang masih dihadapi ASN maupun kepala daerah adalah memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

"Tantangan serius bagi para ASN adalah pemahaman bahwa mereka semua atau kita semua adalah public servant atau pelayanan publik. Itu persoalan utama bagi seluruh kepala daerah yang baru," ujar Bima dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Rabu.

Bima menjelaskan bahwa semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan. Karena itu, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan atau tercapainya target administratif semata, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Bima menekankan pentingnya pemanfaatan data, dialog, serta pendekatan yang berpusat pada kebutuhan warga dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, ASN perlu lebih aktif turun ke lapangan agar dapat memahami persoalan yang dihadapi masyarakat secara langsung.

Baca juga: Bekali Praja IPDN Papua, Wamendagri Bima: Pemimpin Harus Punya Ideologi, Strategi, dan Taktik

"Apa yang kita kerjakan memang yang dibutuhkan oleh warga, dirasakan oleh warga, dan menjadi isu utama. Design thinking itu orientasinya pada human center, pada kemampuan kita untuk memiliki empati apa yang dibutuhkan," katanya.

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat ini memerhatikan sekitar 140 daerah yang masih menghadapi tantangan dalam memenuhi SPM akibat keterbatasan kemampuan anggaran. Kondisi itu memerlukan kreativitas dan inovasi ASN agar layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan tetap berjalan optimal.

Menurutnya, tantangan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan administratif. ASN dituntut mampu menghadirkan solusi yang adaptif melalui pemanfaatan data, kolaborasi, dan inovasi pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Bima menilai ASN masa depan tidak cukup hanya menguasai aspek administratif. ASN juga harus mampu membangun kolaborasi, memanfaatkan data secara tepat, serta menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat guna menghasilkan kebijakan yang benar-benar berdampak.

Sebagai informasi, pelatihan yang diselenggarakan oleh The Reform Initiatives (TRI) dengan dukungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri dan Ford Foundation tersebut diikuti peserta dari 17 kabupaten/kota di lima provinsi.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas ASN dalam merancang kebijakan dan pelayanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah.

Baca juga: Wamendagri Bima Arya: Potensi Lokal Harus Menjadi Identitas Daerah dan Penggerak Ekonomi