TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Reformasi tata kelola ekspor komoditas strategis menjadi salah satu agenda penting pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional di tengah dinamika perdagangan global.
Sebagai negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, Indonesia menempati posisi strategis dalam perdagangan internasional melalui ekspor komoditas unggulan seperti minyak kelapa sawit (CPO) beserta turunannya, batu bara, dan produk logam.
Dalam konteks tersebut, gagasan penerapan kebijakan ekspor satu pintu dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, khususnya pada sektor kelapa sawit dan pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor nasional.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi bertajuk Ekspor Satu Pintu dan Masa Depan Industri Sawit dan Tambang Nasional yang menghadirkan pembicara Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan; Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Tungkot Sipayung; Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), Arif Perdana Kusumahdan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Direktur Eksekutif PASPI, Tungkot Sipayung, menyoroti fakta bahwa meskipun Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia, pembentukan harga komoditas sawit global masih banyak dipengaruhi oleh pusat perdagangan dan bursa komoditas di luar negeri.
Menurutnya, model ekspor yang lebih terintegrasi berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam rantai perdagangan internasional.
“Dengan konsolidasi ekspor yang lebih baik, Indonesia tidak hanya menjadi produsen terbesar, tetapi juga berpeluang meningkatkan pengaruh terhadap mekanisme pembentukan harga komoditas global,” ujarnya.
Sementara itu, Ferry Irawan menyampaikan bahwa penguatan tata kelola ekspor merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih efisien, transparan, dan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Baca juga: Perdagangan Indonesia dan Pakistan Tumbuh Positif, Minyak Kelapa Sawit Jadi Komoditas Utama
Di sektor pertambangan, Ketua Umum FINI Arif Perdana Kusumah menekankan pentingnya memastikan kebijakan ekspor dapat mendukung agenda hilirisasi nasional yang tengah dijalankan pemerintah.
Menurutnya, penguatan kendali terhadap rantai pasok dan perdagangan komoditas strategis akan meningkatkan daya saing industri nasional di pasar global.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus dirancang secara hati-hati agar mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan daya saing nasional, kepastian berusaha, serta iklim investasi yang sehat.
Para narasumber sepakat bahwa Indonesia memiliki peluang besar meningkatkan posisi strategisnya dalam perdagangan komoditas dunia.
Namun, keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga keuangan, serta dukungan regulasi yang mampu menciptakan ekosistem ekspor yang lebih terintegrasi dan berdaya saing.
Melalui penguatan tata kelola ekspor, Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi produsen utama komoditas strategis dunia, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan harga, peningkatan nilai tambah, serta penciptaan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
