TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) mendapat suntikan Bantuan Sosial Kementerian Sosial.

Bantuan ini disalurkan Komisi VIII DPR RI dalam rangkaian kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulsel pada Kamis (25/6/2026).

Bantuan sosial ini diserahkan Ketua Tim Kunker Spesifik Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa kepada Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel Abdul Malik Faisal di Ruang Rapat Pimpinan.

Total bantuan sosial diberikan sebesar Rp 544.832.438.252 atau Rp 544 miliar.

"Saat ini Komisi VIII tentunya membawa bantuan sebesar Rp500-an miliar bagi perlindungan sosial di Provinsi Sulsel dan Kota Makassar. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat, dipakai oleh warga, didistribusikan dengan baik dan tepat sasaran," jelas Erwin Aksa yang mengenakan jas hitam.

Bantuan Rp 544 miliar tersebut disebar ke berbagai instansi di Sulsel.

Pertama bantuan bufferstock logistik bencana ke Dinas Sosial Provinsi Sulsel sebesar Rp 1.319.598.000

Kemudian bantuan sosial program pemberdayaan sosial ekonomi di Kota Makassar kepada 56 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rp 254.598.000.

Ketiga ada bantuan bagi Kampung Siaga Bencana (KSB), TMS, Lumsos di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebesar Rp 157.318.000.

Keempat bantuan program pembako provinsi Sulsel periode April, Mei, Juni  Rp 289.129.800.000.

Kelima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulsel periode April, Mei, Juni Rp 240.636.750.000

Selanjutnya bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi) di Sentra Wirajaya di Makassar Rp 4.782.550.000

Lalu bantuan Atensi Sentra Gau Mabaji di Gowa Rp 4.124.147.649

Terakhir bantuan Atensi Sentra Pangurangi di Takalar Rp 4.427.387.993.

Erwin Aksa meminta instansi yang menerima bantuan menggunakan anggaran tersebut dalam lingkup program sosial.

"Saya kira akan terus dibenahi (penyalurannya) transparansi, akuntabilitas dan tentunya kita berharap juga SDM-nya diperbaiki," kata Erwin Aksa.

"Sekali lagi, anggarannya serta perhatiannya dari pusat, provinsi dan daerah harus terus menjadi prioritas dalam program sosial," lanjutnya.

 Kepala Dinsos Sulsel Abdul Malik Faisal siap menggunakan anggaran tersebut sesuai arahan dari pusat.

"Kami harap program sosial di Sulsel bisa tepat sasaran, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat," jelas Abdul Malik.

Dirinya pun sudah siap menyalurkan bantuan tersebut kepada penerima yang berhak.

Turut hadir anggota Komisi VIII DPR RI lainnya, ada Atalia Praratya, Hj Wardatul Asriah, Selly Andriany, Ina Ammania dan Dini Rahmania

Rincian Bantuan Sosial Kementerian Sosial :

1. Bantuan bufferstock logistik bencana ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan : 1.319.885.610

2. Bantuan sosial program pemberdayaan sosial ekonomi di Kota Makassar (56 KPM : Rp 254.598.000

3. KSB, TMS, Lumsos Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan : Rp 157.318.000

4. Bantuan Program Sembako Provinsi Sulawesi Selatan (April, Mei, Juni) : Rp 289.129.800.000

5. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Sulawesi Selatan (April, Mei, Juni) : Rp 240.636.750.000

6. Bantuan ATENSI Sentra Wirajaya di Makassar : Rp 4.782.550.000

7. Bantuan ATENSI Sentra Gau Mabaji di Gowa : Rp 4.124.147.649

8. Bantuan ATENSI Sentra Pangurangi di Takalar : Rp 4.427.387.993

Total Bantuan : Rp 544.832.438.252

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz