Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung Budhi Condrowati mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang mulai menyiapkan pembayaran bertahap tunggakan iuran BPJS Kesehatan.

Baca juga: Pemprov Lampung Siapkan Skema Pembayaran Tunggakan BPJS Kesehatan Rp105,4 Miliar

Politisi PDI- Perjuangan yang akrab disapa Condrowati itu menilai respons tersebut menjadi sinyal positif setelah Komisi V DPRD Lampung mendorong adanya penyelesaian agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.

Menurut Condrowati, yang terpenting saat ini bukan hanya menyelesaikan persoalan administrasi keuangan, tetapi memastikan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tetap berjalan.

“Kami mengapresiasi respons cepat Pemprov Lampung yang langsung melakukan koordinasi dan menyiapkan skema pembayaran setelah pembahasan bersama DPRD. Ini langkah yang baik karena pelayanan masyarakat harus menjadi prioritas,” kata Condro, Kamis (25/6/2026).

Ia mengatakan Komisi V sejak awal menaruh perhatian terhadap persoalan tunggakan BPJS Kesehatan karena menyangkut langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Karena itu, DPRD mendorong agar penyelesaian dilakukan secara terukur sesuai kemampuan keuangan daerah tanpa mengorbankan sektor pelayanan publik.

“Yang kami dorong adalah ada komitmen dan langkah nyata. Ketika pemerintah mulai mencicil dan menyusun skema penyelesaian, itu menunjukkan ada keseriusan untuk menuntaskan persoalan,” ujarnya.

Condrowati juga menyambut baik kepastian dari BPJS Kesehatan bahwa layanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak dilakukan penghentian layanan akibat tunggakan pemerintah daerah.

Menurut dia, kepastian tersebut penting agar masyarakat tidak merasa khawatir saat mengakses layanan kesehatan.

“Jangan sampai masyarakat menjadi takut atau ragu berobat. Yang harus dijaga adalah pelayanan tetap berjalan sambil pemerintah menyelesaikan kewajibannya,” katanya.

Meski demikian, Condrowati meminta proses pembayaran tetap dikawal dan dilakukan secara konsisten hingga seluruh kewajiban dapat diselesaikan.

Ia berharap koordinasi antara Pemprov Lampung dan BPJS Kesehatan terus berjalan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya.

“Kami di Komisi V tentu akan terus melakukan pengawasan. Harapannya persoalan ini selesai bertahap sesuai kemampuan kas daerah, tetapi target akhirnya tetap seluruh kewajiban bisa dituntaskan,” tandasnya.

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama)