TRIBUNJATIMTIMUR.COM, Banyuwangi - Kemacetan yang kerap terjadi di jalur utama menuju Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi, kembali menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut semakin terasa saat musim liburan, termasuk pada periode libur sekolah yang sedang berlangsung.
Selain meningkatnya jumlah kendaraan yang akan menyeberang ke Bali, antrean panjang menuju pelabuhan juga dipengaruhi sejumlah faktor lain. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mengungkap setidaknya ada tujuh penyebab utama yang memicu kemacetan di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Ketua Umum Gapasdap, Khoiri Soetomo, menyampaikan keprihatinannya atas antrean kendaraan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
"Kami menyampaikan keprihatinan atas terjadinya antrean kendaraan di lintas penyeberangan Ketapang–Gilimanuk dalam beberapa hari terakhir, khususnya pada masa libur sekolah dan meningkatnya aktivitas logistik nasional," kata Khoiri Soetomo.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dan pengguna jasa penyeberangan, tetapi juga berdampak pada pengemudi angkutan barang, sektor pariwisata, dan aktivitas dunia usaha.
Baca juga: Derita Sopir Truk Saat Macet Pelabuhan Ketapang, Antre Sehari Semalam Biaya Operasional Membengkak
Gapasdap memetakan tujuh faktor yang berkontribusi terhadap kemacetan menuju Pelabuhan Ketapang, yakni:
Baca juga: Kapal Eks-LCT di Ketapang-Gilimanuk Dilarang Mulai 2028, Operator Diberi Waktu 2 Tahun
Khoiri mengatakan kemacetan yang terjadi saat ini bukan disebabkan oleh minimnya jumlah kapal yang beroperasi di lintas Ketapang-Gilimanuk.
"Saat ini terdapat sekitar 56 kapal yang memiliki izin operasi dan siap melayani lintas Ketapang–Gilimanuk. Akan tetapi jumlah dan juga kapasitas dermaga yang tersedia saat ini hanya mampu mengakomodasi sekitar 28 kapal untuk beroperasi secara efektif per harinya," ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sekitar 28 kapal lainnya harus menunggu giliran untuk beroperasi sebagai kapal cadangan.
"Fakta tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini bukan karena kekurangan armada kapal, melainkan keterbatasan jumlah dermaga dan kapasitas pelabuhan yang belum mampu mengoptimalkan operasional seluruh kapal yang memiliki izin operasi," sambungnya.
Gapasdap telah mengusulkan kepada pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bali, serta para pemangku kepentingan terkait untuk mempercepat pengembangan infrastruktur dan kapasitas layanan di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.