TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pasien Tuberkulosis (TBC) termasuk kelompok yang membutuhkan intervensi gizi sehingga diusulkan masuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan itu disebut berbasis bukti ilmiah dari berbagai penelitian kesehatan.
Penjelasan tersebut disampaikan Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026), setelah wacana tersebut menuai perdebatan publik.
Menurut Budi, usulan itu berawal saat dirinya diminta menjelaskan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan tambahan gizi agar program pemerintah lebih tepat sasaran.
"Jadi saya sebagai Menteri Kesehatan bilang, yang bermasalah gizi itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan penderita TBC. Itu yang bermasalah gizi," kata Budi.
Ia menegaskan, penetapan empat kelompok tersebut didasarkan pada bukti ilmiah yang telah dipublikasikan dalam jurnal penelitian.
"Itu sudah ada bukti ilmiahnya, jurnalnya sudah ada. Jadi empat, empat sasaran itulah yang harus diperbaiki gizinya supaya kita juga tidak terlalu menyebar ke mana-mana," ujarnya.
Budi menegaskan Kementerian Kesehatan bertugas menentukan kelompok sasaran berdasarkan kajian kesehatan masyarakat. Sementara pelaksanaan program dan mekanisme penyaluran berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Apakah kemudian itu mau dipenuhinya dari program apa, itu wewenangnya ada di (BGN)," ungkapnya.
Ia menambahkan, aspek teknis seperti pola distribusi hingga metode pelaksanaan dapat dibahas lebih lanjut pada tahap implementasi oleh lembaga terkait.
Baca juga: Prabowo Balas Pengkritik MBG: Nggak Ada Lebih Genting dari Perut Lapar
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai penderita TBC memang membutuhkan dukungan nutrisi, namun mempertanyakan efektivitas jika dimasukkan dalam skema MBG.
"Apakah tepat diberikan melalui MBG? Menurut saya ini perlu dikaji kembali karena secara teknis akan sangat sulit," kata Charles.
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti tantangan distribusi, terutama karena tidak semua wilayah memiliki akses dekat dengan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi risiko penularan jika sistem distribusi tidak dirancang secara ketat.
"TBC adalah penyakit yang sangat menular. Kalau ompreng yang digunakan kemudian dikembalikan ke SPPG dan dipakai lagi oleh penerima manfaat lain, tentu ada risiko yang harus diperhitungkan," tegasnya.
Menurut Charles, pemerintah sebaiknya memaksimalkan layanan yang sudah ada di tingkat daerah seperti Puskesmas untuk penanganan gizi pasien TBC.
"Kementerian Kesehatan sebaiknya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan daerah dan memanfaatkan Puskesmas untuk membantu penderita TBC memperoleh kebutuhan mereka, baik obat-obatan maupun dukungan nutrisi," jelasnya.
Ia berharap usulan tersebut masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final pemerintah.
"Mudah-mudahan Pak Menkes hanya bercanda ketika menyampaikan wacana ini," imbuhnya.
Baca juga: Menkes Budi Gunadi: Banyak Dokter Mengeluh Pendapatan Kecil
Perbedaan pandangan antara Kementerian Kesehatan dan DPR menunjukkan adanya tantangan dalam menentukan skema intervensi gizi yang paling efektif bagi pasien TBC. Di satu sisi, pemerintah menekankan dasar ilmiah dan urgensi perbaikan gizi, sementara di sisi lain muncul kekhawatiran soal teknis pelaksanaan dan risiko kesehatan di lapangan.
Keputusan akhir mengenai skema program akan ditentukan oleh Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama.
