Laporan Jurnalis Tribun Banten, Tribun Haris
TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Ratusan Madrasah Aliyah (MA) swasta yang akan mengikuti program sekolah gratis milik dari Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten.
Berdasarkan catatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemeterian Agama (Kemenag) Provinsi Banten,
ratusan sekolah tersebut akan menerima kuota sebanyak 10 ribu siswa sesuai dengan kemampuan Pemprov Banten.
Hal itu diungkapkan oleh Kabid Pendidikan Madrasah (Penmad) Kanwil Kemenag Banten, Hairul Umam.
Baca juga: Hasil Cek Lapangan Sungai Ciujung Versi DLHK Banten: Air Bukan Hitam, dan Bukan Limbah Kimia
Ia mengungkapkan, berdasarkan data sementara, saat ini ada sekitar 275 MA swasta yang sanggup mengikuti program sekolah gratis.
"Ini inisiatif Pemprov yang kami dukung penuh. Tugas Kemenag Banten memverifikasi data, menyalurkan informasi ke madrasah, dan memastikan komitmen sekolah gratis bagi siswa," ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Umam menjelaskan, program sekolah gratis untuk MA ini akan diluncurkan pada Juli mendatang, bersamaan dengan tahun ajaran baru 2026-2027.
Tugas Kanwil Kemenag Banten pada tahap administrasi, yakni mendata madrasah swasta yang ingin masuk program wajib mengajukan surat resmi ke Kanwil Kemenag Banten.
"Tugas kami mendata mana saja madrasah yang siap mengikuti program," ungkapnya.
Untuk memastikan keikutsertaan, kata Umam, Kemenag Banten mewajibkan setiap madrasah tanda tangan MoU bermaterai sebagai dokumen yang akan dijadikan landasan hukum.
Adapun program ini tersebar di delapan kabupaten/kota yang ada di wilayah Banten, besaran biayanya di masing-masing daerah pun berbeda sesuai dengan petunjuk teknis dari Pemprov Banten.
"Khusus wilayah Tangsel kuotanya lebih besar karena jumlah madrasah dan siswa di sana lebih banyak. Memang beda-beda biayanya antara Lebak, Pandeglang dengan Tangerang. Semuanya diatur di juknis masing-masing daerah agar adil," tuturnya.
Ia menegaskan, syarat utamanya MA mengikuti program ini yakni tidak memungut SPP sepersen pun. Hal ini sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan di tanah jawara.
"SPP tidak boleh karena sudah dikasih semua oleh Pemprov Banten, kecuali kebutuhan pribadi siswa, seragam tetap ke siswa. Kalau SPP digratiskan," ujarnya.
"Dengan SPP gratis, kami harap animo masyarakat ke madrasah swasta naik. Kemenag Banten ingin madrasah swasta sejajar dengan sekolah umum. Ini bentuk pemerataan pendidikan yang kami kawal," tukasnya.
