TRIBUNNEWS.COM - Kremlin mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan kembali memusatkan perhatian pada upaya penyelesaian perang Rusia-Ukraina setelah keterlibatannya dalam konflik dan negosiasi pascaperang antara Amerika Serikat dan Iran berakhir.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan Moskow menangkap sinyal kuat dari Trump mengenai niat Washington untuk melanjutkan peran mediasi dalam konflik Ukraina begitu agenda terkait Iran selesai.
“Kami baru-baru ini mendengar pernyataan Bapak Trump bahwa setelah kisah mereka dengan konflik seputar Iran berakhir, beliau bermaksud untuk kembali melakukan upaya dalam penyelesaian masalah Ukraina,” kata Peskov, Kamis (25/6/2026).
Menurut Peskov, Rusia berharap komunikasi dengan para utusan khusus Amerika Serikat akan kembali berjalan normal dalam waktu dekat.
Ia menjelaskan bahwa Steve Witkoff dan Jared Kushner saat ini masih disibukkan oleh proses implementasi kesepakatan antara Washington dan Teheran.
“Kami memahami bahwa kontak akan terus berlanjut. Saat ini mereka memang sedang sibuk dengan masalah lain, tetapi mereka akan memiliki waktu untuk ini di kemudian hari. Kami berharap pekerjaan ini akan terus berlanjut,” ujarnya.
Peskov menambahkan bahwa Rusia menilai pendekatan para utusan AS selama ini cukup konstruktif karena bersedia mendengarkan seluruh pihak yang terlibat dalam konflik.
Di tengah harapan Kremlin terhadap peran Trump, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov sebelumnya melontarkan kritik terhadap kebijakan terbaru Washington.
Lavrov menilai Amerika Serikat mulai menjauh dari posisi sebagai mediator netral dan justru semakin dekat dengan kebijakan tekanan terhadap Moskow.
Baca juga: Trump Puji Zelensky Berhasil Bertahan dari Gempuran Rusia Selama 4 Tahun
“Amerika Serikat telah meninggalkan segala upaya untuk berperan sebagai mediator objektif,” kata Lavrov dalam pertemuan dengan para duta besar asing di Moskow, Selasa (23/6/2026).
Menurut Lavrov, pemerintahan Trump saat ini lebih banyak mengandalkan tekanan ekonomi dan sanksi terhadap Rusia dibandingkan mendorong kompromi politik yang dapat mengakhiri perang.
Ia juga mengkritik negara-negara Eropa yang terus memberikan dukungan militer kepada Ukraina.
Menurutnya, langkah tersebut memperpanjang konflik dan memperkecil peluang tercapainya penyelesaian politik dalam waktu dekat.
Pernyataan Lavrov muncul ketika upaya diplomatik untuk mengakhiri perang Ukraina masih mengalami kebuntuan.
Meski Trump sebelumnya berjanji dapat menghentikan perang dengan cepat setelah kembali ke Gedung Putih, hingga kini belum ada terobosan signifikan dalam perundingan antara Moskow dan Kyiv, lapor Al Arabiya.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa negaranya tetap terbuka untuk melakukan dialog damai dengan Ukraina.
Namun, ia menilai kondisi saat ini belum memungkinkan untuk memulai kembali pembicaraan langsung dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.
Putin mengatakan Rusia masih berpegang pada kerangka pembahasan yang pernah dirumuskan dalam negosiasi Istanbul tahun 2022.
Dalam perundingan tersebut, kedua pihak sempat membahas status netral Ukraina, jaminan keamanan internasional, serta sejumlah isu teritorial dan militer.
“Rusia tetap siap untuk berdialog berdasarkan kesepahaman yang dicapai dalam pembicaraan Istanbul,” kata Putin.
Di sisi lain, Putin memperingatkan bahwa situasi keamanan global semakin rapuh.
Ia menilai risiko munculnya konflik baru di berbagai kawasan dunia terus meningkat dan mengkhawatirkan, lapor Russia Today.
Meski Moskow menyatakan kesiapan untuk kembali ke meja perundingan, peluang tercapainya perdamaian dalam waktu dekat masih menghadapi tantangan besar.
Rusia dan Ukraina hingga kini tetap berselisih mengenai wilayah yang dikuasai pasukan Rusia serta syarat-syarat utama dalam setiap kemungkinan perjanjian damai.
Namun demikian, Kremlin tetap berharap fokus baru Washington setelah berakhirnya krisis AS-Iran dapat membuka kembali jalur diplomasi yang selama beberapa bulan terakhir berjalan lambat, sekaligus memberi peluang bagi Trump untuk kembali memainkan peran sebagai mediator dalam konflik Rusia-Ukraina.
Perang Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak 24 Februari 2022 berawal dari ketegangan yang telah terakumulasi selama puluhan tahun sejak Ukraina memisahkan diri dari Uni Soviet pada 1991.
Hubungan Moskow dan Kyiv kerap diwarnai perbedaan pandangan terkait politik, keamanan, serta orientasi kebijakan luar negeri masing-masing negara. Seiring waktu, Ukraina semakin mempererat hubungan dengan negara-negara Barat dan menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan NATO.
Rusia memandang langkah tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kepentingan keamanannya karena berpotensi memperluas pengaruh aliansi militer Barat hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Rusia.
Ketegangan semakin meningkat pada 2014 setelah perubahan pemerintahan di Ukraina. Pada tahun yang sama, Rusia mengambil alih Semenanjung Krimea, sementara konflik bersenjata pecah di wilayah Donetsk dan Luhansk yang berada di bagian timur Ukraina.
Berbagai upaya diplomatik dan perjanjian damai sempat dilakukan, namun gagal menyelesaikan akar permasalahan yang menjadi sumber perselisihan kedua negara.
Situasi mencapai titik puncak pada Februari 2022 ketika Rusia melancarkan operasi militer besar-besaran ke wilayah Ukraina.
Pemerintah Rusia menyatakan operasi tersebut bertujuan melindungi komunitas berbahasa Rusia serta mencegah ekspansi NATO. Sebaliknya, Ukraina dan negara-negara Barat menilai tindakan itu sebagai invasi terhadap kedaulatan sebuah negara merdeka.
Sejak konflik pecah, Ukraina memperoleh dukungan militer, ekonomi, dan politik dari Amerika Serikat serta sejumlah negara Eropa. Sementara itu, Rusia menghadapi berbagai sanksi internasional yang menyasar sektor keuangan, energi, perdagangan, dan berbagai bidang strategis lainnya.
Dampak perang tidak hanya dirasakan oleh kedua negara yang bertikai, tetapi juga memengaruhi perekonomian global melalui gangguan pasokan energi dan pangan serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi di berbagai kawasan.
Hingga saat ini, perang masih terus berlangsung meskipun berbagai upaya perundingan dan mediasi telah dilakukan. Namun, jalan menuju perdamaian kerap terhambat oleh perbedaan kepentingan yang mendasar serta dinamika geopolitik internasional yang terus berubah.
Dalam sejumlah perundingan, Rusia mengajukan beberapa syarat, antara lain Ukraina tidak bergabung dengan NATO, pengakuan terhadap status Krimea dan wilayah lain yang diklaim Moskow, pembatasan kemampuan militer Ukraina, serta perlindungan yang lebih luas bagi warga berbahasa Rusia.
Di sisi lain, Ukraina tetap menolak tuntutan tersebut dan menegaskan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, serta keutuhan wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)
