TRIBUNNEWS.COM - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kembali meningkatkan tensi di Selat Hormuz setelah memperingatkan seluruh kapal komersial agar hanya menggunakan jalur pelayaran yang disetujui Teheran.
Sikap tersebut muncul tak lama setelah Oman, bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO), memperkenalkan koridor pelayaran sementara guna memulihkan lalu lintas maritim pascaperang AS-Israel melawan Iran.
Perselisihan ini membuka babak baru dalam negosiasi damai Washington-Teheran yang masih rapuh sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas salah satu jalur energi paling vital di dunia.
IRGC menyatakan tidak mengakui koridor pelayaran baru yang diumumkan Oman karena dinilai tidak pernah dikoordinasikan dengan Teheran.
Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa satu-satunya jalur resmi yang boleh digunakan kapal komersial untuk melintasi Selat Hormuz adalah rute yang telah ditetapkan pemerintah Iran.
Baca juga: Di Tengah Ancaman Iran, Sejumlah Kapal Tanker Berhasil Keluar dari Selat Hormuz, Gunakan Rute Baru
Seluruh kapal juga diminta tetap menjalin komunikasi dengan Angkatan Laut IRGC selama berada di kawasan tersebut.
Peringatan itu muncul sehari setelah Oman mengumumkan koridor pelayaran sementara yang diklaim telah dikoordinasikan bersama Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Koridor tersebut disiapkan untuk mengembalikan arus pelayaran sipil yang lumpuh selama berbulan-bulan akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Perselisihan mengenai jalur pelayaran menjadi salah satu persoalan yang belum terselesaikan dalam nota kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran yang diteken pekan lalu.
Perjanjian tersebut mengakhiri sebagian besar permusuhan setelah perang selama empat bulan sekaligus membuka masa negosiasi selama 60 hari menuju kesepakatan damai permanen.
Dalam MoU itu, Iran sepakat menjamin keselamatan kapal-kapal komersial tanpa mengenakan biaya transit selama periode awal 60 hari.
Namun, kesepakatan tersebut tidak menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan Selat Hormuz setelah masa transisi berakhir.
Ketidakjelasan inilah yang kini memunculkan kekhawatiran baru.
Baca juga: Kapal Tanker Minyak Hadapi Risiko Bahaya jika Lewati Selat Hormuz tanpa Izin Iran, Jadi Jalur Resmi
Sejumlah analis menilai Iran berpotensi memperketat kontrol terhadap kapal yang melintas, bahkan membuka kemungkinan penerapan biaya transit setelah masa negosiasi selesai.
Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia.
Dikutip dari BBC, sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan gas alam cair (LNG) global setiap hari melewati perairan sempit yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab tersebut.
Menurut Badan Informasi Energi Amerika Serikat (EIA), sekitar 20 juta barel minyak melintasi Selat Hormuz setiap hari pada 2025, dengan nilai perdagangan energi diperkirakan mencapai sekitar 600 miliar dolar AS per tahun.
Minyak tersebut berasal dari Iran, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar hingga Uni Emirat Arab.
Selain energi, sekitar sepertiga perdagangan pupuk dunia juga bergantung pada jalur ini.
Selat Hormuz juga menjadi pintu utama masuknya pangan, obat-obatan, hingga produk teknologi ke negara-negara Teluk.
Gangguan terhadap jalur ini langsung memengaruhi harga energi global.
Saat perang pecah, harga minyak sempat melonjak tajam.
Baca juga: Iran Mau Patok Tarif di Selat Hormuz, AS Sebut Negara Lain Bisa Ikut-ikutan
Sebaliknya, setelah gencatan senjata diumumkan, harga minyak turun sekitar 15 persen.
Pemerintah Oman menegaskan koridor pelayaran yang diumumkan bersifat sementara.
Muscat menyebut jalur tersebut dibuat semata-mata untuk menjamin kebebasan navigasi dan mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan internasional.
Koridor itu juga dipastikan tidak akan dikenai biaya transit.
IMO menjelaskan jalur tersebut menjadi bagian dari operasi besar untuk mengevakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang sempat terjebak akibat konflik berkepanjangan di kawasan Teluk.
Sekretaris Jenderal IMO Arsenio Dominguez mengatakan seluruh aspek keselamatan telah diverifikasi sebelum koridor mulai digunakan.
Media konservatif Iran, Raja News, menyebut koridor Oman berpotensi menciptakan sistem pelayaran baru di Selat Hormuz yang berada di luar pengawasan Teheran.
Menurut media tersebut, jalur baru yang lebih dekat ke perairan Oman dapat mengurangi pengaruh Iran terhadap lalu lintas kapal internasional.
Baca juga: IRGC: Tak Ada Rute Pelayaran Baru di Selat Hormuz Tanpa Pengawasan Iran
Bagi Teheran, kendali atas Selat Hormuz selama ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan posisi tawar dalam menghadapi tekanan Barat.
Laporan Al Jazeera dari Teheran menyebut frustrasi IRGC terutama muncul karena koridor Oman dianggap mengurangi kontrol langsung Iran terhadap arus kapal dagang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menilai perselisihan tersebut menjadi ujian nyata terhadap komitmen Iran menjalankan isi kesepakatan damai.
Dikutip dari Iran International, Rubio menegaskan Washington tidak akan mempermasalahkan retorika politik Iran selama kapal-kapal komersial tetap dapat melintas dengan aman.
Namun apabila ancaman terhadap pelayaran benar-benar dilakukan, Amerika Serikat akan menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap nota kesepahaman.
Rubio juga menolak keras wacana Iran untuk mengenakan biaya transit.
"Ini adalah jalur pelayaran internasional. Tidak ada negara yang berhak mengenakan tol atau biaya terhadap kapal yang melintas," tegasnya.
Meski pelayaran mulai kembali berjalan, aktivitas di Selat Hormuz masih jauh dari kondisi normal.
Baca juga: Iran-Oman Buka Dialog, Fokus Bahas Biaya Pengelolaan Jalur Energi Dunia Selat Hormuz
Sebelum perang, sekitar 120 hingga 140 kapal melintasi selat tersebut setiap hari.
Data perusahaan analisis pelayaran Kpler menunjukkan jumlah kapal yang melintas baru mencapai sekitar 70 kapal per hari setelah koridor sementara mulai digunakan.
Sementara itu, data IMF PortWatch yang dirilis Al Jazeera memperlihatkan penurunan aktivitas yang jauh lebih drastis.
Sebelum konflik, rata-rata sekitar 100 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari.
Namun setelah perang pecah pada 28 Februari 2026, jumlahnya anjlok menjadi rata-rata hanya enam hingga tujuh kapal per hari.
Sepanjang periode 28 Februari hingga 31 Mei, tercatat hanya sekitar 607 kapal yang berhasil melintasi Selat Hormuz.
Selain sengketa Selat Hormuz, negosiasi AS-Iran juga masih dibayangi sejumlah isu krusial lain.
Mulai dari akses pengawas internasional ke fasilitas nuklir Iran, nasib stok uranium yang diperkaya, pencabutan sanksi ekonomi, hingga pelepasan aset Iran yang selama ini dibekukan.
Direktur proyek Iran di International Crisis Group, Ali Vaez, menilai kedua negara memiliki kepentingan ekonomi yang sama besar untuk segera mencapai kesepakatan permanen.
Menurutnya, kenaikan harga energi merugikan Amerika Serikat menjelang agenda politik domestik, sementara ekonomi Iran juga semakin terpuruk setelah perang.
Baca juga: PBB Evakuasi 11.000 Pelaut yang Terjebak di Selat Hormuz, Lalu Lintas Kapal Mulai Pulih
Meski demikian, Vaez mengingatkan bahwa seluruh isu harus diselesaikan secara bersamaan.
"Tidak ada yang benar-benar disepakati sampai semuanya disepakati," ujarnya.
Ia menyebut target menyelesaikan seluruh perundingan dalam 60 hari sangat ambisius, tetapi momentum harus terus dijaga agar proses perdamaian tidak kembali gagal.
(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)
