Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat mengatakan program Revitalisasi SMK bagian dari upaya pemerintah mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berkeadilan.
“Revitalisasi SMK bukan hanya sekadar pembangunan atau perbaikan sarana prasarana, tetapi merupakan transformasi menyeluruh, mencakup perubahan paradigma, tata kelola, proses pembelajaran, penguatan kemitraan dengan dunia kerja, serta peningkatan kualitas lulusan,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Program tersebut, katanya, sejalan dengan Astacita keempat Presiden dan Wakil Presiden yang menempatkan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan, sains, dan teknologi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.
Menurut dia, pendidikan vokasi memiliki peran strategis dalam menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dan mampu bersaing di tingkat regional maupun global.
Oleh karena itu, dukungan fasilitas fisik yang memadai menjadi salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi yang berkualitas.
Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Muttaqin menyampaikan program Revitalisasi SMK bagian dari upaya pemerintah memastikan peningkatan kualitas pendidikan vokasi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik.
Ia menjelaskan Bimtek Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta mengenai program, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan bantuan pemerintah.
Selain itu, memperkuat kapasitas sekolah dalam perencanaan teknis, pengelolaan administrasi, serta memperkuat akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban bantuan.
Hingga pelaksanaan tahap kesembilan, pihaknya mencatat 1.333 SMK telah mengikuti Bimbingan Teknis Revitalisasi SMK Tahun 2026, dengan 688 SMK telah menandatangani perjanjian kerja sama.
Bantuan dengan penyaluran dana termin pertama mencapai Rp656 miliar tersebut tersebar di 34 provinsi, dengan penerima terbanyak di Provinsi Aceh 94 SMK.
