TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat bersama negara-negara Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Council (GCC) menyerukan pembukaan penuh Selat Hormuz dan menolak segala bentuk pungutan maupun pengendalian terhadap jalur laut strategis tersebut.
Seruan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri AS-GCC yang berlangsung di Manama, Bahrain, Kamis (26/6/2026).
Dalam pernyataan bersama, AS dan negara-negara Teluk menegaskan bahwa kebebasan navigasi di Selat Hormuz merupakan kepentingan vital bagi keamanan regional maupun stabilitas ekonomi global.
Oleh karena itu mereka menolak segala bentuk pembatasan akses, maupun upaya sepihak untuk mengendalikan lalu lintas pelayaran internasional di jalur tersebut.
Mereka juga secara khusus menolak “segala bentuk pungutan, biaya, atau upaya untuk menegakkan kendali” atas Selat Hormuz.
Amerika Serikat dan negara-negara Teluk menilai kebijakan Iran berpotensi mengganggu perdagangan global dan memicu lonjakan harga energi dunia.
Bukan tanpa alasan pasalnya Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling penting di dunia. Setiap harinya, jutaan barel minyak melewati selat sempit tersebut menuju Asia, Eropa, hingga Amerika Serikat.
Bahkan Selat Hormuz menjadi jalur utama ekspor minyak bagi negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, dan Oman.
Jika akses pelayaran terganggu atau biaya pengiriman melonjak drastis, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh pasar energi internasional. Karena itu, AS dan GCC menyerukan agar jalur tersebut tetap terbuka dan bebas dari kontrol sepihak.
Mengutip dari Anadolu penolakan mencuat usai Anggota Komisi Bujet dan Perencanaan Parlemen Iran, Mohsen Zangeneh, mengungkapkan bahwa kapal asing yang ingin melintasi Selat Hormuz dapat dikenakan biaya antara 1,5 juta dolar AS hingga 2 juta dolar AS atau setara Rp27 miliar hingga Rp36 miliar.
Iran beralasan biaya itu digunakan untuk pengelolaan keamanan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta pengawasan lalu lintas kapal di kawasan Teluk Persia dan Teluk Oman.
Baca juga: Iran Marah, Trump Klaim Uang Teheran Bakal Dipakai Borong Produk AS
Selain alasan ekonomi, langkah Iran juga dinilai memiliki unsur politik dan strategis. Di tengah tekanan sanksi Barat dan konflik kawasan yang terus meningkat, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki pengaruh besar terhadap jalur energi dunia.
Pemerintah Iran dilaporkan telah membentuk lembaga baru bernama Otoritas Selat Teluk Persia yang bertugas mengatur izin pelayaran dan pengawasan jalur laut.
Menurut media Iran, sejak mulai beroperasi pada Mei lalu, lebih dari 300 kapal asing telah mengirimkan data pelayaran untuk memperoleh izin aman melintas di Selat Hormuz. Nantinya sebagian besar kapal tersebut merupakan kapal tanker minyak internasional.
Meski menolak kebijakan Iran di Selat Hormuz, AS dan negara-negara GCC tetap menegaskan dukungan terhadap proses diplomasi antara Washington dan Teheran.
Mereka menyambut baik nota kesepahaman yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni lalu. Kesepakatan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk mengurangi konflik dan membuka jalan menuju hubungan yang lebih stabil di kawasan.
Selain itu, AS dan negara-negara Teluk juga mengapresiasi peran Pakistan, Qatar, dan Oman yang aktif menjadi mediator dalam proses komunikasi kedua negara.
Meski demikian, AS dan GCC menegaskan bahwa perdamaian jangka panjang hanya dapat tercapai apabila Iran menghentikan berbagai aktivitas yang dianggap mengancam keamanan kawasan.
Dalam pernyataan bersama, para menteri menyoroti program rudal balistik Iran, pengembangan drone militer, hingga dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok proksi di Timur Tengah yang selama ini menjadi sumber ketegangan regional.
Di tengah proses diplomasi tersebut, perselisihan mengenai pengelolaan Selat Hormuz masih menjadi salah satu isu paling sensitif dalam geopolitik Timur Tengah.
Iran menganggap dirinya memiliki hak untuk mengatur keamanan dan lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut, termasuk rencana penerapan biaya layanan bagi kapal asing yang melintas.
Namun Amerika Serikat dan negara-negara GCC menolak kebijakan itu dan menegaskan bahwa Selat Hormuz merupakan jalur laut internasional yang harus tetap terbuka tanpa pungutan maupun kontrol sepihak.
Ketegangan mengenai Selat Hormuz diperkirakan masih akan terus mempengaruhi stabilitas kawasan, harga minyak dunia, serta hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara Barat dan sekutunya di Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan
(Tribunnews.com / Namira)
