Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat koordinasi untuk mencari titik temu terkait kebijakan bebas visa guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.
Chusnunia mengatakan perbedaan pandangan mengenai perluasan fasilitas bebas visa perlu diselesaikan melalui komunikasi lintas sektor karena masing-masing institusi memiliki tujuan yang sama, yakni mendorong kepentingan nasional.
“Dua-duanya memiliki niat baik. Polemik bebas visa menyiratkan benturan antara dua target besar negara yakni pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan keamanan, karenanya diperlukan titik temu lintas sektoral agar pelonggaran aturan tidak mengorbankan keamanan nasional, namun tetap mampu mendatangkan devisa maksimal,” ujar Chusnunia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.
Ia memahami evaluasi Direktorat Jenderal Imigrasi yang menilai kebijakan bebas visa untuk 169 negara pada masa lalu belum menunjukkan hubungan yang sebanding dengan peningkatan devisa.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan aspek keamanan, termasuk potensi penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing.
Di sisi lain, dia menyebut Kementerian Pariwisata memandang kebijakan bebas visa sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing pariwisata nasional.
Berdasarkan kajian World Travel & Tourism Council (WTTC) bersama Oxford Economics, kebijakan bebas visa pada 2016 disebut mampu meningkatkan permintaan wisatawan hingga 24 persen dan membuka sekitar 400 ribu lapangan kerja.
Ia menambahkan data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pariwisata menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 13,98 juta pada periode terakhir atau tumbuh 10,44 persen dibandingkan sebelumnya.
Sebanyak 72 persen kunjungan berasal dari lima pasar utama, yakni Malaysia, Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste.
Meski demikian, menurut Chusnunia, Indonesia masih perlu meningkatkan daya saing agar mampu mengejar negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam dalam menarik wisatawan internasional.
“Prinsip kami, Indonesia harus mulai berfokus pada wisatawan berkualitas (quality tourism) yang memberikan dampak ekonomi nyata, bukan sekadar mengejar kuantitas," ujarnya.
Menurut dia, bila Indonesia ingin menyaingi Malaysia dan Thailand, pekerjaan rumah utamanya tidak hanya pada persoalan bebas visa tapi juga berada pada ketersediaan konektivitas penerbangan langsung (direct flight) yang kompetitif dan kemudahan serta kualitas layanan pariwisata.
Ia berharap sinergi antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi dapat menghasilkan formulasi kebijakan yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa negara.
