TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah menyatakan bakal memperketat manajemen risiko pada proyek pangan, energi, hingga air nasional guna mengantisipasi pemborosan anggaran yang dikeluarkan oleh negara.

Wakil Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menyatakan, untuk memastikan keberhasilan proyek nasional, pemerintah bakal menerapkan Manajemen Resiko Pembangunan Lintas Sektor Nasional (MRP LSN) yang akan dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Pemerintah menilai besarnya anggaran tak menjadi jaminan keberhasilan apabila tata kelola dan pengendalian risiko tidak dijalankan secara konsisten," jelas Hanif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Lebih jauh Hanif menerangkan, bahwa MRP LS itu merupakan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2023.

Selain itu kata dia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan mendapat tugas mengendalikan dan mengkoordinasikan sejumlah program prioritas nasional.

Adapun program prioritas nasional itu diantaranya meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). 

Lalu program pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSMEL) serta proyek energi, pangan dan air.

"Semua memerlukan konsolidasi semua sektor sesuai yang dimandatkan dalam peraturan presiden," katanya.

Hanif pun menjelaskan, penerapan MRP LS ini juga untuk mengantisipasi kegagalan dalam proyek yang pernah dijalankan pemerintah diantaranya di sektor air, pangan dan energi.

Oleh sebabnya dia pun menekankan bahwa pihaknya juga telah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan mitigasi sehingga proyek-proyek besar yang kini sedang dijalankan terhindar dari kegagalan.

Baca juga: Soal Rp40 Triliun Duit Negara yang Bisa Dihemat dari Efisiensi Anggaran MBG, Purbaya: Mungkin

"Karena keberhasilan program-program dan proyek itu tidak kemudian dijamin dengan dana yang besar akan berhasil," jelasnya.