TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang adanya pihak tertentu yang mendanai aksi demonstrasi kini bergulir laksana bola liar menjadi sorotan. 

Publik kini mendesak Prabowo untuk mengungkap lebih jauh lagi siapa sosok dalang tersebut.

Dalam pidatonya di acara Puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII di Kabupaten Gorontalo, Rabu (24/6/2026), Prabowo memperingatkan pihak-pihak yang mendanai demonstrasi karena ia mengaku sudah tahu identitas si penyandang dana. 

"Hati-hati loh, saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu," ujar Prabowo kala itu.

Tanpa menjelaskan peristiwanya lebih dalam lagi, Prabowo meyakini, peserta aksi dibayar Rp200.000 untuk ikut demo, meski tidak paham apa isi dan tujuan demo tersebut. 

"Ditanya anak-anak demo, (mereka yang berdemo tapi dibayar) enggak ngerti. Mau demo apa ya? 'Em... em... Kami dibayar Rp200.000.' Gitu ya," kata Prabowo menirukan pengakuan demonstran bayaran yang dia maksud.

Prabowo menyampaikan, jika memang ada yang kurang maka seharusnya dikoreksi ketika pertandingan sudah selesai. 

"Jangan lagi main bawa bola, 'Salah, goblok!'. Lagi main di tengah lapangan disorakin. Jadi kayaknya kita tidak bangga dengan apa yang dihasilkan bangsa sendiri," imbuhnya. 

Multitafsir

Pernyataan Prabowo dianggap sangat multitafsir dan membuat publik bertanya-tanya terkait aksi demonstrasi mana yang dimaksud. 

Pasalnya, pada Juni 2026, ada serangkaian aksi unjuk rasa mahasiswa digelar secara kontiniu di berbagai wilayah di Indonesia, mengkritisi carut marut pemerintahan dan berbagai program problematik. 

Belakangan juga terlihat munculnya aksi tandingan seperti unjuk rasa kelompok masyarakat yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Ada pula isu bahwa demo mahasiswa ditunggangi partai politik.

Kemudian, dugaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang memobilisasi ratusan siswa SD dan SMP untuk mengikuti aksi pro Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 21 Juni 2026 lalu. 

Pada Senin (22/6/2026) lalu di kawasan Monas, Jakarta Pusat, emak-emak dari Aliansi Masyarakat Jakarta dan Emak-Emak Bersatu Mendukung MBG mengaku mendapat uang saku Rp100 ribu, serta diberi wajan, roti, buah-buahan, hingga susu saat mengikuti aksi. 

Keadaan kian memuncak setelah eks Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, mengaku menerima uang Rp20 juta dari polisi agar “mengondisikan” demonstrasi pada 15 Juni 2026 dan memindahkan lokasinya dari Istana Negara.

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus eks Menko Polhukam, Mahfud MD, mendesak Presiden Prabowo mengungkap ke publik terkait sosok yang membiayai aksi demonstrasi. 

“Harusnya diomongin aja terang-terangan. Ini BEM ini dibayar ini, ini yang bayar, kan gitu. Yang bayar kelompok-kelompok tertentu kan selama ini yang diduga bukan orang swasta ya, orang dalam. Pak Prabowo ungkapkan aja siapa sih yang bayar? Tapi, saya ndak tahu siapa yang dimaksud,” katanya usai peluncuran buku di University Club UGM, Kamis (25/6/2026).

Baca juga: Pengakuan Mahasiswa UBK: Oknum Polisi Tawarkan Puluhan Juta Rupiah untuk “Pengondisian” Demo

Tak berdasar

Ketua Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Namora Siahaan, menduga pernyataan Prabowo soal demo bayaran ditujukan kepada aksi unjuk rasa mahasiswa yang mengkritik pemerintah. 

Namora menjelaskan, perlu dilihat kata per kata dari kalimat yang disampaikan Prabowo tentang pihak yang mendanai aksi unjuk rasa.

“Di situ Presiden mengatakan, konteksnya adalah ‘saya tahu siapa yang bayar demo-demo’. Artinya, yang Pak Presiden Prabowo tunjuk adalah orang-orang yang melakukan kritik terhadap pemerintah, orang-orang yang menjalankan hak-hak konstitusionalnya untuk berpendapat dan dan hak-hak lainnya,” kata dia dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Kamis (25/6/2026).

Menurut Namora, pernyataan itu justru menimbulkan pertanyaan. 

Oleh sebab itu, lanjut dia, pihaknya meminta agar Prabowo membuktikan pernyataannya secara akademik. 

“Sekarang yang kami tuntut adalah silakan Pak Prabowo, kalau Pak Prabowo seorang presiden, Pak Prabowo menghormati dalil-dalil akademis, silakan buktikan secara akademis,” tuturnya.

Menurut Namora, jika pemerintah dibiarkan terus-menerus menyampaikan "tuduhan tak berdasar", hal itu dapat mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat.

 “Efeknya adalah pemerintah akan dibiarkan terus-menerus untuk melakukan tuduhan-tuduhan tak berdasar yang menyebarkan ketakutan, yang menyebarkan perpecahan di antara masyarakat sipil. Simpel begitu,” kata dia. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, meminta Prabowo membuktikan pernyataannya, kemudian diumumkan di hadapan publik. "Jika memang Bapak Presiden narasinya adalah ingin masyarakat Indonesia bersatu layaknya kesatuan sepak bola, maka Bapak telusuri langsung dan juga langsung buka kepada publik transparansi hasil penelusurannya," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat (26/6/2026).

Hal-hal yang perlu ditelusuri Prabowo itu menurutnya adalah soal adanya dugaan aliran dana yang diterima mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK). 

Kemudian, dugaan Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam yang memobilisasi ratusan siswa untuk mengikuti aksi pro Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 21 Juni 2026 lalu.

"Bagaimana bisa ada Kepala Dinas Pendidikan malah mengeksploitasi, dalam tanda kutip, anak-anak untuk ikut aksi pro MBG begitu. Jadi dari kami mahasiswa melihatnya seperti itu," jelas Yatalathof.

Perlu klarifikasi

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, meminta adanya penjelasan dari pihak Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka dan kepolisian terkait isu dugaan demo bayaran ini. 

Sebelumnya, nama Gibran disebut-sebut karena mahasiswa UBK yang diduga menerima uang suap itu sempat bertemu dengan sang Wapres untuk berdialog, setelah aksi demo selesai dilakukan pada 15 Juni 2026.

Kemudian, pihak kepolisian juga diminta klarifikasi karena eks Ketua BEM FH UBK sempat menyampaikan menerima uang suap dari pihak kepolisian. 

Alur uang itu diterima dari oknum alumni yang mendapatkannya dari oknum polisi. 

"Saya merasa ini perlu ada banyak klarifikasi oleh lembaga-lembaga resmi negara. Misalkan, Istana Wakil Presiden ya, kemudian institusi kepolisian, dan dari pihak UBK sudah melakukan itu dengan menonaktifkan mahasiswa yang bersangkutan bahwa dia tidak boleh lagi menjadi ketua BEM Fakultas Hukum UBK," ucap Agung dalam kesempatan yang sama.

Agung pun mengaku masih menunggu pernyataan resmi dari Istana Wakil Presiden dan institusi kepolisian agar persoalan tersebut dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. 

Menurutnya, isu tersebut telah memicu banyak prasangka yang tidak produktif di ruang publik serta sedikit banyak memengaruhi gerakan mahasiswa.

"Sedikit banyak ini juga memiliki pengaruh ya ke  teman-teman gerakan mahasiswa bahwa gerakan ideal yang mereka lakukan itu, dalam tanda petik, dikerdilkan dengan isu-isu remeh-temeh soal bayaran ini," ungkap Agung.

Langkah hukum

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman mengungkapkan bahwa akan ada langkah hukum terhadap dalang yang membiayai aksi demonstrasi. 

Dudung berharap, dengan langkah hukum ini, ke depannya tidak ada lagi pihak yang mencoba mendiskreditkan pemerintah dengan motif apa pun. 

"Saya yakin Bapak Presiden juga dapat informasi-informasi akurat. Tentunya ada langkah-langkah hal yang akan dilakukan oleh Bapak Presiden. Tanggapan saya, menurut saya informasi itu (massa demo dibayar) bisa benar adanya," ujar Dudung, di Istana, Jakarta, Jumat (26/6/2026). 

"Tinggal kita memastikan langkah-langkah berikutnya secara hukum. Sehingga ke depannya mudah-mudahan apa pun informasi, apa pun kegiatan-kegiatan yang kemudian mendiskreditkan pemerintah dengan motif apa pun. Ya marilah kita bangun bangsa ini dengan pemikiran yang secara komprehensif," sambung dia. 

Dudung menegaskan, mereka tidak boleh membuat seolah-olah pemerintah melakukan hal yang kurang baik. 

Dia mengajak semua pihak tidak hanya melihat sisi negatif Makan Bergizi Gratis (MBG) saja, melainkan juga dampaknya yang luar biasa. 

Dudung mengajak semua pihak menyukseskan MBG supaya program tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. 

"Tentunya niat baik ini juga tidak serta-merta untuk popularitas. Tetapi, niat baik ini adalah untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia," imbuh dia.

Di hari yang sama, sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Cinta Indonesia (AMCI) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP) untuk menyampaikan aspirasi terkait Program MBG kepada Dudung, sesaat sebelum menggelar aksi unjuk rasa.

Langkah ini ditempuh menyusul surat permohonan audiensi yang sebelumnya telah diajukan pada 24 Juni 2026. 

Dalam surat aspirasinya, kelompok ini menyatakan kepedulian terhadap keberlangsungan Program MBG, namun pemerintah perlu melakukan pembenahan menyeluruh agar program strategis tersebut tidak menyimpang dari tujuan awalnya. 

Oleh karena itu, AMCI dalam suratnya berencana menggelar demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi mereka di kawasan Patung Kuda dan depan Istana Negara. (Tribunnews/KompasTV/kpc)