TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Lembaga kajian publik Garuda Institute menyatakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

​Meski demikian, mereka mendesak adanya evaluasi total terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), menyusul sejumlah persoalan tata kelola yang mencuat belakangan ini, mulai dari kasus hukum hingga masalah teknis di lapangan.

​Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Garuda Institute, Bahtiar Sebayang, dalam konferensi pers yang dilangsungkan di Yogyakarta, Jumat (26/6/2026).

​"Kami mendukung sepenuhnya program makanan bergizi gratis karena ini merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang. Bukan program yang hari ini dijalankan, besok langsung terlihat hasilnya," ujarnya.

​Namun, Bahtiar secara terbuka menyesalkan terjadinya kasus korupsi di internal BGN yang menyeret beberapa pejabat menjadi tersangka, hingga berujung pada pergantian kepala baru.

Menurutnya, tindakan koruptif tersebut mencederai program yang didedikasikan untuk kemajuan bangsa, sehingga pergantian kepemimpinan di BGN menjadi momentum evaluasi dan konsolidasi organisasi.

​"Munculnya kasus korupsi kemarin dan pergantian Kepala BGN yang baru adalah bagian dari upaya korektif pemerintah. Evaluasi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh," terangnya.

​Selain persoalan hukum, Garuda Institute juga menyoroti berbagai kendala teknis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di daerah. 

Bahtiar menyebutkan adanya laporan mengenai kasus keracunan makanan, keterlambatan distribusi, porsi yang kurang, hingga makanan yang tiba di tangan penerima manfaat dalam kondisi dingin.

Baca juga: Anak ASN Daftar SMP Lewat Jalur Afirmasi di Gunungkidul, Mundur Setelah Diverifikasi

​Isu mengenai ketidakmerataan titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di mana daerah dengan angka stunting tinggi justru dilaporkan kekurangan pasokan, juga tak luput dari perhatian.

​"Tata kelola yang baik itu termasuk memastikan dari mana titik keperluan penerima manfaat dan memastikan program ini tepat sasaran. Daerah yang angka stunting-nya lebih besar harus diprioritaskan," imbuhnya.

​Meski demikian, Bahtiar meluruskan anggapan bahwa program makan bergizi hanya bertujuan untuk mengentaskan stunting. 

Program ini esensinya adalah stimulus untuk pertumbuhan gizi anak sekolah secara umum, sekaligus penggerak roda ekonomi di pedesaan lewat perputaran komoditas lokal.

​"Ini menu baru di Indonesia. Berganti rezim dengan program yang template saja butuh waktu, apalagi menjalankan program baru ini. Kita perlu beri kesempatan dan waktu kepada Presiden Prabowo beserta jajaran kabinet untuk membenahinya," katanya.

​Senada, Pembina Garuda Institute, Erlan Nopri, mengapresiasi sikap responsif Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik masyarakat, serta sengkarut yang terjadi di BGN.

​Ia menegaskan, pasca-konferensi pers ini, Garuda Institute berkomitmen bersama masyarakat untuk mengawal dan mengawasi jalannya program BGN di lapangan, agar target Indonesia Emas dalam 20 tahun ke depan dapat tercapai.

​"Harapan kita tentu menuju Indonesia Emas. Mari bersama-sama kita kawal program ini berjalan sebagaimana mestinya dan berkelanjutan," pungkasnya. 

​Atas dasar pertimbangan tersebut, Garuda Institute menyampaikan pandangan dan sikap sebagai bentuk kontribusi pemikiran dalam mendukung pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat, serta tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel:

1. ​Mendukung Program Makan Bergizi Gratis sebagai instrumen strategis pembangunan manusia. Program MBG merupakan bentuk intervensi kebijakan yang penting dalam meningkatkan kualitas gizi anak, menurunkan angka stunting, serta memperkuat kapasitas belajar peserta didik. Dalam jangka panjang, kebijakan ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi daya saing bangsa.

2. ​Mendorong penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan MBG. Pemerintah perlu memastikan bahwa implementasi program berjalan dengan standar kualitas yang konsisten, sistem distribusi yang efisien, jaminan keamanan pangan yang memadai, serta mekanisme pengawasan yang efektif guna mencegah inefisiensi, kebocoran anggaran, maupun penyimpangan dalam pelaksanaannya.

3. ​Menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program harus berbasis pada dampak, bukan sekadar output administratif. Evaluasi MBG tidak cukup berhenti pada jumlah penerima manfaat atau besaran anggaran yang terserap. Keberhasilan program harus diukur melalui indikator yang lebih substantif, seperti perbaikan status gizi, penurunan prevalensi stunting, peningkatan konsentrasi belajar, serta dampak jangka panjang terhadap produktivitas generasi muda.

4. ​Mendorong MBG sebagai penggerak ekonomi lokal dan penguatan rantai pasok domestik. Program ini perlu dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan UMKM, koperasi, petani, peternak, dan nelayan sebagai bagian dari ekosistem penyediaan bahan pangan. Dengan demikian, MBG tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga instrumen penguatan ekonomi rakyat dan stabilisasi permintaan terhadap produk lokal.

5. ​Mendorong percepatan penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor produktif. Pemerintah perlu memperluas ruang tumbuh bagi industri bernilai tambah, hilirisasi, ekonomi digital, ekonomi kreatif, serta investasi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan berkualitas, khususnya bagi angkatan kerja muda.

6. ​Menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan sosial dan keberlanjutan fiskal. Program prioritas sosial harus tetap berada dalam kerangka fiskal yang sehat, efisien, dan berkelanjutan. Disiplin anggaran, peningkatan pendapatan negara, serta penguatan basis produktivitas ekonomi merupakan syarat penting agar kebijakan sosial tidak menimbulkan tekanan fiskal jangka panjang.

7. ​Mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga rasionalitas publik dan memperkuat kolaborasi dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan. Kebijakan strategis negara harus ditempatkan dalam ruang evaluasi yang objektif dan konstruktif. Kritik yang berbasis data perlu didorong sebagai bagian dari upaya perbaikan kebijakan, sementara dukungan publik perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif, pengawasan sosial, dan penguatan implementasi di lapangan. (aka)