TRIBUNTRENDS.COM - Di tengah sorotan publik terhadap berbagai polemik program pemerintah, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) perlahan mulai menunjukkan geliatnya di daerah.
Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu wilayah yang disebut paling siap menyambut operasional koperasi desa berskala nasional tersebut.
Ratusan koperasi kini telah terbentuk. Pemerintah pun mulai menyiapkan manajer hingga skema besar distribusi bantuan negara melalui jaringan koperasi desa yang digadang-gadang menjadi “urat nadi” baru ekonomi rakyat.
Baca juga: Tepis Isu Paksaan dan Kekerasan Fisik, Kemhan Sebut Calon Manajer Kopdes Pelatihan Secara Sukarela
Program Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Karanganyar mulai bergerak menuju tahap operasional. Tercatat sebanyak 146 koperasi desa dikabarkan telah terbentuk dan disiapkan untuk mulai berjalan.
Hal itu disampaikan Komandan Kodim 0727/Karanganyar, Danang Prasetyo Kurniawan, usai mengikuti peluncuran nasional KDMP bersama Presiden Prabowo Subianto melalui Zoom Meeting di Desa Pandeyan, Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar.
Perkembangan tersebut menjadi bagian dari target besar pemerintah membangun puluhan ribu koperasi desa di seluruh Indonesia sebagai pusat distribusi bantuan, penyerapan hasil panen, hingga penguatan ekonomi masyarakat desa.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih tidak dibangun seperti jaringan supermarket biasa.
Menurut Zulhas, koperasi desa nantinya akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang memiliki fungsi strategis dalam penyaluran berbagai program negara.
"Koperasi desa itu beda dengan supermarket ya, Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, PKH, alat-alat pertanian, nanti di koperasi itu," ujar Zulhas kepada awak media usai menghadiri Jambore Aisyiyah di Tawangmangu, Karanganyar, Sabtu (27/6/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah koperasi yang hingga kini belum beroperasi termasuk di Karanganyar disebabkan proses penyiapan manajer masih berlangsung. Pemerintah menargetkan para manajer koperasi mulai siap sekitar Oktober 2026.
"Kok sekarang belum jalan (kopdes)? Memang belum jadi. Nanti perkiraan bulan Oktober baru akan ada manajer-manajernya dipersiapkan, sehingga diperkirakan akhir tahun sudah bisa berjalan sebagian ke kira-kira 36.000 (kopdes) ya," kata dia.
Baca juga: Pengakuan Warga Karanganyar Usai Masak Pakai Minyakita Bau Solar: Tenggorokan Saya Langsung Sakit
Lebih jauh, Zulhas mengungkap tugas besar lain yang akan diemban Kopdes Merah Putih. Selain menyalurkan bantuan pemerintah seperti bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), dan alat pertanian, koperasi juga akan difungsikan sebagai “offtaker” atau pembeli siaga hasil produksi rakyat.
Artinya, ketika harga gabah petani jatuh atau hasil tangkapan nelayan tidak terserap pasar, koperasi desa akan turun langsung membeli hasil produksi masyarakat.
"Kalau harga gabah di bawah harga acuan, harga ikan nelayan terlalu murah, maka nanti yang beli adalah koperasi desa. Jadi dia offtaker, nanti koperasi jualnya ke Bulog, kalau ikan ke SPPG," ucap Zulhas.
Skema tersebut disebut menjadi salah satu strategi pemerintah menjaga stabilitas harga di tingkat petani dan nelayan sekaligus memperkuat rantai pasok program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pengaktifan sekitar 36 ribu koperasi desa itu juga berjalan beriringan dengan pembenahan di sejumlah program lain, termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program MBG.
Zulhas mengatakan pemerintah kini fokus melakukan perbaikan tata kelola agar program-program strategis nasional dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
"Setelah manajemennya diganti, ya, presiden kan sudah ambil tindakan tegas yang salah ya diproses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan rakyat itu bisa kita lanjutkan," tegasnya.
Pemerintah disebut akan memprioritaskan operasional 36 ribu koperasi desa terlebih dahulu sebelum memperluas cakupan program ke wilayah lain pada tahun depan.
"Kita fokus dulu yang 36.000 itu, yang lainnya kita akan lihat nanti tahun depan," tuturnya.
Di sisi lain, saat disinggung mengenai keberadaan peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi bagian dari pengelolaan KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP), Zulhas memilih tidak memberikan penjelasan lebih jauh.
"Itu tanyakan Menhan ya," pungkasnya.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)
