SURYA.co.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan dirinya mendukung rencana pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, efisiensi yang diusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) justru bertujuan agar program prioritas pemerintah tersebut tetap berjalan dengan tata kelola yang lebih baik.
Usulan efisiensi tersebut diperkirakan dapat memangkas anggaran hingga sekitar Rp40 triliun, bahkan berpotensi lebih besar.
Meski demikian, Purbaya menegaskan usulan tersebut bukan berasal dari Kementerian Keuangan, melainkan dari Kepala BGN dan masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mungkin. Ya, tanya dia (Kepala BGN). Dia yang lebih ngerti daripada saya. Saya setuju, apalagi kalau dipotong lebih banyak lagi. Tapi biar programnya jalan," ujar Purbaya kepada awak media, Jumat (26/6/2026), dikutip SURYA.co.id dari KONTAN.
Purbaya menjelaskan hasil evaluasi yang dilakukan BGN menunjukkan masih terdapat ruang untuk menekan biaya pelaksanaan program MBG tanpa mengganggu keberlanjutan program.
Menurutnya, proposal yang disusun BGN sudah menunjukkan skema efisiensi yang lebih baik, meski masih memungkinkan dilakukan penyempurnaan.
"Kalau kemarin saya lihat proposalnya ada efisiensi yang lebih bagus. Walaupun masih bisa dikurangi sedikit lagi," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa pengurangan anggaran nantinya akan berlangsung cukup signifikan. Namun, ia menekankan bahwa gagasan tersebut berasal dari BGN sebagai pelaksana program.
"Tapi nanti akan signifikan lah pemotongannya. Tapi bukan saya yang usul ya. Kepala BGN sendiri," ujarnya.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran MBG selama satu tahun penuh diperkirakan tidak lagi mencapai Rp268 triliun.
"Nanti akan di bawah itu. Tapi untuk detail nanti biar Kepala BGN yang melaporkan," katanya.
Purbaya menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto mengganti pimpinan BGN menjadi sinyal bahwa pemerintah serius memperbaiki tata kelola program MBG sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Menurutnya, pergantian tersebut menunjukkan pemerintah tidak sekadar mempertahankan program, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berlangsung lebih efektif.
"Fakta bahwa kepala yang sebelumnya diganti, itu artinya Pak Prabowo serius memperbaiki tata kelola MBG dan efisiensi penggunaan anggaran. Jadi enggak main-main," ujarnya.
Di kesempatan terpisah, Komisi IX DPR RI menyampaikan bahwa BGN sedang melakukan exercise efisiensi anggaran yang ditargetkan mampu menghemat belanja negara sekitar Rp40 triliun.
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, mengatakan komitmen penghematan tersebut berlaku untuk pelaksanaan program tahun berjalan maupun anggaran tahun berikutnya.
"Kalau waktu rapat, BGN komitmen dengan kita mereka akan melakukan exercice penghematan Rp 40 triliun, termasuk yang tahun ini. Tahun ini pun BGN sedang melakukan exercise untuk penghematan dan angkanya mungkin hampir sama yaa," ujar Zainul dalam siaran pers, Jumat (26/6/2026).
BGN disebut memperoleh waktu selama dua pekan untuk menyelesaikan perhitungan efisiensi anggaran tersebut sebelum dilaporkan kepada pemerintah.
Komisi IX DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap empat skema efisiensi yang diajukan BGN, yakni:
Sebelumnya, BGN mengusulkan kebutuhan anggaran sekitar Rp270 triliun untuk program MBG tahun 2027, meningkat tipis dibanding pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp268 triliun.
Namun, melalui skema efisiensi yang kini sedang disusun, kebutuhan anggaran tersebut diperkirakan akan turun secara signifikan.
Pernyataan Purbaya menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar memperbesar anggaran menuju peningkatan efisiensi pelaksanaan program MBG.
Dukungan Menteri Keuangan terhadap pemangkasan bukan berarti mengurangi prioritas program, melainkan menekankan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Jika skema efisiensi berhasil diterapkan tanpa mengurangi kualitas layanan kepada penerima manfaat, pemerintah berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah sekaligus menjaga keberlanjutan salah satu program unggulan Presiden Prabowo.
Namun, efektivitas kebijakan ini tetap akan bergantung pada hasil evaluasi BGN serta implementasi di lapangan, terutama terkait cakupan penerima manfaat dan kualitas pelayanan gizi.
Ratusan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah di Jatim bertemu untuk menyikapi kelanjutan hingga kebijakan baru menyangkut kelankutan MBG. Mereka bertemu di Surabaya.
Saat ini mulai muncul kebijakan baru dari Badan Gizi Nasional (BGN). Para mitra MBG itu cemas.
Kecemasan ini menguat dalam momen silaturahmi mitra MBG itu yang digelar di Hotel Kampi, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (21/6/2026).
Pertemuan para mitra MBG di Jatim tersebut bertajuk Membangun Sinergi dalam Kebersamaan, Optimis Menghadapi Perubahan. Pertemuan ini diinisiasi Asosiasi MBG Indonesia.
Para mitra MBG itu antusias dan ingin mengetahui kebijakan terbaru setelah elemen mahasiswa mengkritisi program MBG. Sementara banyak juga kelompok lain mendukung MBG.
Selain dari berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar yang hadir dalam forum tersebut adalah mitra MBG di Jatim.
Ketua Asosiasi MBG Indonesia M Turino Junaedi menuturkan forum tersebut digelar untuk menampung aspirasi para mitra MBG.
Saat ini mereka dilanda ketidakpastian akibat perubahan sejumlah aturan dan surat edaran terbaru dari BGN.
Diakui bahwa mereka telah mengeluarkan investasi besar untuk membangun dapur MBG sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Program MBG ini sangat bagus dan kami mendukung penuh. Namun sekarang muncul beberapa kebijakan yang menimbulkan keresahan di lapangan, terutama bagi mitra yang sudah membangun dapur dan berinvestasi cukup besar," kata Turino.
Salah satu kegelisahan utama para mitra adalah adanya informasi penghentian pembangunan dapur baru.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai nasib dapur-dapur yang sudah terlanjur dibangun dan telah mengantongi identitas resmi (ID) dari program MBG.
Para mitra juga mempertanyakan sejumlah kebijakan lain, mulai perubahan skema anggaran hingga tidak dibayarkannya operasional pada hari libur yang tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kepala BGN Nomor 12/2026.
"Kami ingin mendapatkan kejelasan. Karena banyak mitra yang sudah berproses, sudah mengeluarkan biaya besar dan sudah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang ada," kata Turino.
Sementara itu, Bendahara Asosiasi MBG Indonesia, Indah, mengungkapkan, mayoritas mitra MBG merupakan pelaku UMKM dan pengusaha daerah yang membangun dapur secara swadaya dengan berbagai keterbatasan modal.
Menurutnya, tidak sedikit mitra yang terpaksa mengajukan pinjaman bank, meminjam ke koperasi, menjual ternak hingga mengumpulkan dana secara patungan demi memenuhi persyaratan pembangunan dapur MBG.
"Mereka pelaku UMKM di daerah yang ingin membantu program pemerintah. Ada yang pinjam bank, ada yang jual sapi, ada yang urunan dengan keluarga dan tetangga untuk membangun dapur," ujar Indah.
Indah menjelaskan, investasi yang telah dikeluarkan mitra tidak sedikit.
Selain pembangunan gedung dapur, mereka juga harus menyediakan peralatan dapur industri yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
"Alat dapur saja bisa mencapai Rp700 juta sampai Rp800 juta. Belum bangunannya, belum kendaraan operasional. Ada yang investasinya sampai Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar," kata Indah.
Mereka menilai penghentian atau penundaan pembangunan dapur berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi para mitra yang saat ini masih dalam tahap pembangunan dengan progres beragam, mulai 20 persen hingga 100 persen.
Menurutnya, dampak kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan pemilik dapur, tetapi juga petani, peternak, pemasok bahan pangan dan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari ekosistem MBG.
"Banyak petani dan peternak yang sudah menambah produksi karena melihat peluang dari program ini. Ada pemasok telur, ayam, sayur, hingga usaha kemasan makanan yang ikut bergerak. Kalau dapur berhenti, dampaknya akan sangat luas," ujarnya.
