Kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menyebut dalam pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri, yang dipercaya masyarakat menjadi aset tak ternilai.

"Kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat," tutur Febri dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pernyataan tersebut merespons survei Litbang Kompas yang memperlihatkan kepercayaan publik kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebanyak 82,4 persen dan sebanyak 80,6 persen responden menilai kinerja Polri meningkat.

Dengan demikian, kata dia, kepercayaan publik yang meningkat merupakan modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan Polri lantaran sebagai jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya.

Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, menurutnya, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat, menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan.

Untuk itu, Febri menilai perbaikan kinerja Polri merupakan sinyal positif yang mengindikasikan bahwa Korps Bhayangkara telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik.

Selain itu, dia menyebut tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

"Legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan," ungkapnya.

Mewakili kelompok masyarakat sipil, ia berpendapat capaian tersebut memiliki relevansi yang sangat konkret, di mana keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh.

Ditekankan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri.

Ia menegaskan optimismenya bahwa Polri telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan.

Pandangan itu, katanya, mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Febri mengatakan ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar serta lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Konsep PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), menurutnya, telah menjadi blueprint atau cetak biru utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri.

Dikatakan bahwa kerangka konseptual tersebut dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," tuturnya.